Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Jokowi Minta ASEAN Tangani Masalah Muslim Rohingya di Rakhine State

Jokowi Minta ASEAN Tangani Masalah Muslim Rohingya di Rakhine State

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 16 Mar 2019
  • visibility 128

Presiden Jokowi menerima Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Dalam pertemuan, Jokowi menyampaikan pentingnya konsep kerja sama Indo-Pasifik terkait nasib muslim Rohingya di Kota Rakhine, Myanmar.

“Mengenai masalah Rakhine State, Presiden menyampaikan pentingnya keterlibatan ASEAN dalam membantu Myanmar di dalam mempersiapkan repatriasi yang sukarela, damai, dan bermartabat,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakara Pusat, Rabu (13/3/2019).

Retno mengatakan, Thailand, yang saat ini menjadi Ketua Negara-Negara ASEAN, perlu membahas lebih jauh mengenai rencana itu.

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Buku ‘Sadar Kaya’ : Otak Sama, Nasib Beda

    • calendar_month Ming, 5 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Baca Tulisan Sebelumnya : Buku ‘Sadar Kaya’ : Prakata KETIKA berbicara soal kemakmuran (Prosperity Consciousness) atau kesadaran kaya, selalu menjadi hal pertama yang saya bahas. Kata-kata ini menekankan bahwa cara otak bekerja adalah pilihan. Jadi bagaimana anda bisa memprogram otak anda untuk menjadi orang kaya, andalah yang menentukan. Artinya kaya itu pilihan. Sekilas fakta tentang […]

  • Sukses Pemilukada, Partisipasi 85 Persen Pemilih

    • calendar_month Sel, 15 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.co.id – Guna memberikan pemahaman tentang Jurnalisme Sehat, Himpunan Jurnalis Daerah (HJD) didukung KPU Kota Lubuklinggau menggelar ‘Sosialisasi dan Dialog Interaktif Jurnalisme Sehat’ di Ballroom Hotel Hakmaz Taba Lubuklinggau, Selasa (15/05). Acara dibuka Pj. Walikota Lubuklinggau, Riki Junaidi didampingi Ketua KPU Efriadi Suhendri dan Ketua HJD Agus Kurniawan. Dalam sambutannya Riki Junaidi menyampaikan apresiasi […]

  • Lagi-lagi, Ayah Tiri di Musi Rawas Perkosa Anaknya

    • calendar_month Sab, 20 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 103
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Belakangan ini aksi kriminal asusila, marak terjadi di Kabupaten Musi Rawas (Mura). Mirisnya lagi, perbuatan biadab itu kembali dilakukan seorang ayah tiri. Bahkan, tindakan tak terpuji itu terjadi berulang kali tanpa diketahui pihak keluarga. Kejadian naas itu menimpa gadis inisial AA (13) warga Desa Mulya Harjo, Kecamatan BTS Ulu Cecar. Dimana, […]

  • Budi Waseso Sebut Ada Pihak yang Terganggu dengan Penegakan Hukum

    • calendar_month Kam, 3 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 102
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Budi Waseso mengaku tidak merasa ada yang salah jika dirinya benar dicopot dari jabatannya saat ini. Ia pun menyebut pencopotan tersebut masih jauh dari kata kriminalisasi. “Tidak, saya tidak merasa dikriminalisasi. Ini hal yang wajar terjadi, biasa-biasa saja,” kata Budi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis […]

  • Harga Getah Karet di OKU Tembus Rp 8.000,-/kg

    • calendar_month Sab, 27 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    BATURAJA – Getah karet bisa dikatakan menjadi sumber penghasilan kebanyakan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Saat ini harga getah katet mingguan di daerah bejuluk bumi sebimbing sekundang memang lagi bagus, berkisar Rp 8.000 per Kilogram untuk getah karet mingguan. Namun sayangnya meski harga tergolong tinggi tidak begitu berdampak baik bagi petani. Pasalnya musim kemarau menyebabkan […]

  • Penguatan Inspektorat Daerah untuk Berantas Korupsi

    • calendar_month Sel, 16 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Dalam kurun 2009-2014, dari 439 kasus yang ditangani KPK, 45,33 persen di antaranya melibatkan penyelenggara pemerintahan. Sementara, data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sejak era otonomi daerah hingga tahun 2014, sebanyak 318 kepala/wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi (kompas.com, 2017). Post Views: 348

expand_less