Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » ICW Menilai Satgas Anti Korupsi Hanya Hiburan

ICW Menilai Satgas Anti Korupsi Hanya Hiburan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 20 Mei 2015
  • visibility 179

JAKARTA — Satgas Anti Korupsi yang dibentuk Presiden Jokowi sebagai langkah menghentikan kriminalisasi dan melindungi KPK dinilai tidak optimal.

Koordinator Indonesian Corruption Watch Adnan Topan Husodo menilai satgas tersebut hanya hiburan belaka.

“Saya pesimis upaya-upaya seperti Satgas Anti Korupsi ini hanya untuk hiburan dan memberikan bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah pro terhadap pemberantasan korupsi,” ujar Adnan dalam diskusi publik silang pendapat pemberantasan korupsi di LBH, Salemba, Jakarta, Selasa (19/5).

Adnan mengatakan, bila pemerintah benar-benar ingin memberantas korupsi harus dimulai dari penegak hukumnya terlebih dahulu. Menurut Adnan, negara maju berhasil memberantas korupsi setelah membersihkan korupsi dipenegak hukumnya.

“Bila penegak hukumnya sudah bersih pemberantasan korupsi tidak terkendala apapun,” ujar Adnan.

Adnan menambahkan, di Indonesia hal tersebut malah terbalik. Penegak hukum yang bersih dan kotor digabung untuk memberantas korupsi. Menurut dia, itu semua tidak lebih dari sebuah negoisasi dan kesepakatan untuk menempatkan lembaga hukum yang punya masalah akut untuk menutupinya.

Hingga saat ini, ICW menilai Satgas Anti Korupsi tidak memiliki kredibilitas dalam membersihkan korupsi. Hal tersebut dikarenakan tidak ada tendesi membersihkan kepolisian.

“Tendensi membersihkan kepolisian belum dilakukan. Satgas hanya dibentuk seperti hiburan untuk rakyat saja,” tutup Adnan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti juga berpendapat sama dengan ICW. Ray mengatakan Satgas Anti Korupsi hanya sekedar untuk memulihkan citra. Selain itu, tim tersebut dibentuk hanya untuk menunjukan diri sebagai yang terkuat.

“Hanya untuk memperlihatkan siapa yang paling gagah,” kata Ray.

Ray juga khawatir bila satgas tersebut hanya untuk perang politik saja oleh kelompok-kelompok tertentu. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diduga Lemah Pengawasan, Proyek Drainase Dikerjakan Asal-asalan

    • calendar_month Sab, 18 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 140
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Proyek pembangunan drainase Desa G2 Dwijaya Kecamatan Tugumulyo diduga tertutup dan seakan pengawasan dinas terkait lemah. Hal ini berdasarkan pantauan dan penilaian DPD LSM BARAK NKRI dan Ormas GPK MLM, pengerjaan proyek tersebut dalam pengerjaan 30% dan tanpa plang proyek. Ketua DPD LSM BARAK NKRI, M Rifa’i menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi […]

  • Baru di Angkat PNS, Disinyalir Oknum Pegawai Mangkir Kerja

    • calendar_month Sel, 11 Apr 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Baru diangkat jadi PNS, oknum pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Musi Rawas inisial F diduga mangkir alias bolos dari kerja. Hal itu terungkap ketika sejumlah awak media menanyakan perihal pembayaran tagihan media, namun sayangnya si oknum pegawai tersebut notabene adalah PPTK nya tak kunjung masuk dikantor dan dibenarkan […]

  • Bupati Mura Lantik 13 Pejabat Esselon III

    • calendar_month Rab, 31 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu, 31/01/2018, Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan melantik 13 Pejabat Eselon III di lingkungan Pemkab Musi Rawas. Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati yang diikuti oleh 6 orang pejabat Eselon IIIA dan 7 Pejabat Eselon IIIB dihadiri oleh FKPD, Kepala […]

  • LSM Pertanyakan Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

    • calendar_month Kam, 25 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 120
    • 0Komentar

    JAKARTA – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempertanyakan dampak dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) terhadap lingkungan jika tidak diolah sesuai standar. Post Views: 291

  • Kepala Daerah Berwenang Tetapkan Status Keadaan Konflik

    • calendar_month Sel, 1 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) yang dimohonkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman mengucapkan amar putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (30/11). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum […]

  • MUI : Haram “Hoax” di Medsos Meski Baik

    • calendar_month Sel, 6 Jun 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Hasanuddin AF mengatakan setiap Muslim haram untuk menyebar pesan palsu/”hoax” di media sosial meskipun memiliki tujuan yang baik. Post Views: 324

expand_less