Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » ICW Menilai Satgas Anti Korupsi Hanya Hiburan

ICW Menilai Satgas Anti Korupsi Hanya Hiburan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 20 Mei 2015
  • visibility 39

JAKARTA — Satgas Anti Korupsi yang dibentuk Presiden Jokowi sebagai langkah menghentikan kriminalisasi dan melindungi KPK dinilai tidak optimal.

Koordinator Indonesian Corruption Watch Adnan Topan Husodo menilai satgas tersebut hanya hiburan belaka.

“Saya pesimis upaya-upaya seperti Satgas Anti Korupsi ini hanya untuk hiburan dan memberikan bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah pro terhadap pemberantasan korupsi,” ujar Adnan dalam diskusi publik silang pendapat pemberantasan korupsi di LBH, Salemba, Jakarta, Selasa (19/5).

Adnan mengatakan, bila pemerintah benar-benar ingin memberantas korupsi harus dimulai dari penegak hukumnya terlebih dahulu. Menurut Adnan, negara maju berhasil memberantas korupsi setelah membersihkan korupsi dipenegak hukumnya.

“Bila penegak hukumnya sudah bersih pemberantasan korupsi tidak terkendala apapun,” ujar Adnan.

Adnan menambahkan, di Indonesia hal tersebut malah terbalik. Penegak hukum yang bersih dan kotor digabung untuk memberantas korupsi. Menurut dia, itu semua tidak lebih dari sebuah negoisasi dan kesepakatan untuk menempatkan lembaga hukum yang punya masalah akut untuk menutupinya.

Hingga saat ini, ICW menilai Satgas Anti Korupsi tidak memiliki kredibilitas dalam membersihkan korupsi. Hal tersebut dikarenakan tidak ada tendesi membersihkan kepolisian.

“Tendensi membersihkan kepolisian belum dilakukan. Satgas hanya dibentuk seperti hiburan untuk rakyat saja,” tutup Adnan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti juga berpendapat sama dengan ICW. Ray mengatakan Satgas Anti Korupsi hanya sekedar untuk memulihkan citra. Selain itu, tim tersebut dibentuk hanya untuk menunjukan diri sebagai yang terkuat.

“Hanya untuk memperlihatkan siapa yang paling gagah,” kata Ray.

Ray juga khawatir bila satgas tersebut hanya untuk perang politik saja oleh kelompok-kelompok tertentu. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pencopotan Buwas Dinilai KNPI Tak Berpihak pada Korupsi

    • calendar_month Rab, 2 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Bahtera Banong menilai pencopotan Kabareskrim Komjen Budi Waseso sama saja tidak berpihak kepada korupsi. Seharusnya, kata dia, jenderal bintang tiga tersebut mendapat apresiasi atas keberhasilannya membongkar mafia Pelindo. “Pemerintahan Jokowi benar benar sangat tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi, kami heran melihat pemerintahan Jokowi-JK harusnya […]

  • Lima Cabup dan Cawabup di Sumsel tak Lolos Tes Kesehatan

    • calendar_month Kam, 6 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    PALEMBANG — Dari hasil tes kesehatan terhadap seluruh calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) yang akan mengikuti pemililhan kepala daerah (pilkada) serentak pada tujuh daerah kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel),  ada lima orang calon yang tidak lolos tes kesehatan. “Dari hasil pemeriksaan kesehatan ulang terhadap 11 calon, ada 5 calon yang tidak memenuhi […]

  • Calon Independen Harus Serahkan Persyaratan Dukungan

    • calendar_month Sen, 11 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang maju pilkada melalui jalur perseorangan atau independen harus menyerahkan persyaratan dukungan ke Komisi Pemilihan Umum pada 22 November 2017. Post Views: 459

  • Revisi UU MD3 Sudah Melalui Berbagai Pertimbangan

    • calendar_month Sab, 14 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian (BK) DPR RI Indra Pahlevi memastikan, revisi Undang-Undang  MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MD3, sudah melalui berbagai pertimbangan dan perjalanan yang panjang. Produk hukum yang dijalankan dengan proses politik ini memiliki tujuan untuk […]

  • DPR Akan Kawal Serbuan TKA

    • calendar_month Sel, 22 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aduan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal khususnya dari China diberbagai daerah, dari masyarakat melalui Ratna Sarumpaet Crisis Center. Menanggapi hal ini, Fadli berkomitmen untuk mempelajari dan mengawasl aspirasi itu. “Saya terima dan akan saya pelajari masukan mereka sebagai aspirasi, termasuk untuk mempertajam usulan dibentuknya Pansus […]

  • Wapres : Kota Cerdas Butuh Pemimpin Yang Pintar

    • calendar_month Rab, 17 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Pameran dan forum teknologi industri terbesar dan terlengkap di Indonesia kembali digelar di Jakarta. Pagelaran ini diselenggarakan selama tiga hari, mulai 17 Juli hingga 19 Juli 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat. Pergelaran yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ini bersamaan dengan Indo Water, Indo Waste, Indo […]

expand_less