Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » Pj Bupati Empat Lawang Ikuti Rakor Kebijakan Kepala Daerah di Kemdagri

Pj Bupati Empat Lawang Ikuti Rakor Kebijakan Kepala Daerah di Kemdagri

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 30 Okt 2023
  • visibility 172

JAKARTA – Penjabat (Pj) Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (30/10/2023).

Rakor dibuka Mendagri, H. Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri seluruh Pj kepala daerah, baik dari provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.

Rakor dimaksud untuk meningkatkan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda) dan pelayanan publik serta implementasi kebijakan strategis nasional di daerah.

Mendagri mengatakan berdasarkan Undang-Undang (UU), penunjukan Pj kepala daerah merupakan bentuk penugasan untuk mengisi kekosongan.

Hal ini merupakan konsekuensi dari UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan Pilkada Serentak 2024.

“UU kita itu mengatur tentang (penunjukan) penjabat kepala daerah.

Pergantian penjabat ini, utamanya adalah UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016, yang mengamanatkan bahwa (kepala daerah) yang berakhir masa jabatannya (sebelum tahun 2024) diganti dengan penjabat,” ujar Mendagri.

Dia mengingatkan mengenai lima isu strategis yang harus menjadi perhatian pj kepala daerah.

Yakni, Pertama, para penjabat diharapkan bisa menguatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemerintah daerah (Pemda) wajib menyampaikan informasi pembangunan, keuangan, hingga informasi daerah lainnya ke SIPD.

Berbagai informasi yang ada dalam SIPD ke depannya bukan hanya informasi dari daerah ke Kemendagri atau sebaliknya, tapi juga menghubungkan daerah dengan kementerian/lembaga (K/L).  Sistem ini dibangun untuk mempermudah tugas Pemda menuju birokrasi berkelas dunia.

Kedua, terkait dengan budaya kerja. Presiden Joko Widodo, telah meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerapkan budaya kerja BerAKHLAK.

Budaya kerja ini memiliki akronim Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Ketiga, terkait dengan kunjungan ke luar negeri, Mendagri mengingatkan Pj kepala daerah agar memastikan kunjungan tersebut bermanfaat, karena banyaknya biaya yang digunakan.

Lebih penting lagi, kunjungan itu tidak disalahgunakan menjadi liburan/wisata semata, sebagaimana beberapa informasi yang didapatkannya.

Keempat, mempercepat pendidikan berhitung bagi para siswa sekolah dasar dengan metode GASING (Gampang, Asyik, Menyenangkan) yang diciptakan oleh ahli Matematika dan Fisika, Prof Yohanes Surya.

Terakhir, terkait dengan penghematan belanja bagi pegawai yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan dana bagi infrastruktur, sehingga tuntutan rakyat terhadap pembangunan infrastruktur dasar bisa terdanai.

Usai rapat, para Pj Kepala Daerah berangkat ke Istana Negara untuk mendapatkan pengarahan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (Adv).

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Proyek Rehab Median Jalan Tanpa Plang Merk

    • calendar_month Kam, 4 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 136
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Proyek rehab median jalan di kawasan Agropolitan Center Muara Beliti nampaknya dibiarkan pengawas dari dinas terkait tanpa plang merk kegiatan. Berdasarkan pantauan wartawan, Kamis (04/07) proyek tersebut tidak transparan ke publik sebab tidak diketahui nilai dan apa saja yang dikerjakan. Salah seorang pekerja bernama AR (42th) tidak memberikan jawaban ketika ditanya […]

  • Tingkatkan Investasi, Pemerintah Justru Rugikan Serikat Pekerja

    • calendar_month Rab, 2 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 140
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan kehidupan perburuhan semakin suram. Fadli menilai, pemerintah secara terus-menerus mengorbankan kepentingan buruh lokal demi memuluskan kepentingan investasi asing. Tak hanya itu, pemerintah seolah-olah menutup mata atas membanjirnya buruh kasar asal China di Indonesia. “Pemerintah terus merilis berbagai aturan yang menyerahkan kesempatan kerja di dalam negeri kepada […]

  • PPP Desak Jokowi Segera Rombak Kabinet

    • calendar_month Ming, 5 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 206
    • 0Komentar

    MATARAM — Ketua DPP PPP Romahurmuzi mendesak Presiden Joko Widodo segera merombak kabinet kerja dan tidak lagi menunda-nunda sehingga efektivitas kerja di kabinet dan harapan masyarakat terhadap pemerintah menjadi lebih baik. “Reshuffle itu harus dilakukan. Karena memang dibutuhkan untuk melakukan penyegaran kinerja kabinet. Terlebih persoalan reshuffle di beberapa negara di dunia sering dilakukan, bahkaan di […]

  • Wali Murid Merasa Dizholimi, Dana BSM Ditahan Kasek

    • calendar_month Sab, 7 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com — Mengenai penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), Wali Murid merasa didzolimi Kepala Sekolah (Kasek) Muhammadiyah di Kota Palembang. Seperti yang dituturkan salah seorang wali murid bahwa anaknya diajak ke Bank BRI untuk mencairkan BSM tersebut namun uang tersebut dikumpul pada Kasek. “Anak saya di diajak Kasek pergi ke bank BRI Plaju bersama […]

  • KPU Lubuklinggau Sukses Gelar Debat Kandidat Calon Wako – Wawako

    • calendar_month Sel, 13 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lubuklinggau sukses menggelar debat publik calon Walikota (Wako) dan Wakil walikota (Wawako) periode 2018 – 2023, Selasa (13/03) digelar digedung Bagas Raya, Lubuklinggau. Pada segmen pertama, paslon diberikan waktu untuk menyampaikan visi dan misi, dilanjutkan segmen kedua, panelis bertanya kepada paslon. Segmen ketiga, panelis secara langsung bertanya ke masing-masing paslon, […]

  • Rawan Penyelewengan, Kepala Daerah Wajib Laporkan Penggunaan Dana Bansos

    • calendar_month Jum, 27 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 136
    • 0Komentar

    JAKARTA — Jelang Pilkada serentak, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk membahas dana bantuan sosial (bansos). Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, dalam rapat dibahas kebijakan baru agar dana tersebut tidak digunakan sebagai instrumen politik oleh kepala daerah yang mengikuti Pilkada. Menurut Pramono, kepala daerah akan diwajibkan membuat laporan penggunaan dana bansos. Selama ini tak […]

expand_less