Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Fahri : Penyidikan Kasus Century Tidak Akan Berjalan

Fahri : Penyidikan Kasus Century Tidak Akan Berjalan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 12 Apr 2018
  • visibility 65

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai bahwa perintah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan skandal korupsi Bank Century tak akan berjalan.

Pasalnya, menurut Fahri, di dalam KPK sendiri ada banyak konflik kepentingan, sehingga KPK tidak memproses kasus yang telah merugikan negara hingga Rp6,7 triliun tersebut. Bahkan, tambah Fahri, KPK sudah tidak layak untuk menindaklanjuti proses penanganan hukum kasus tersebut. Namun penanganannya lebih baik diambil alih oleh Mabes Polri.

“Saya melihat bahwa kasus Century sudah tidak layak diproses oleh KPK. Sebaiknya Mabes Polri mengambil alih kasus ini. Di KPK sendiri ada banyak konflik kepentingan yang menjadi salah satu penyebab kasus Century kemudian tidak diproses oleh lembaga tersebut,” ujar Fahri dalam keterangan tertulisnya sebagaimana telah di rilis dari Parlementaria, Kamis (12/4/2018).

Apalagi, lanjut Fahri, dari unsur pimpinan KPK ada yang menjadi lawyer dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sebenarnya bertanggungjawab dalam pencairan pinjaman dana bailout (Century).

“Dan dulu saat Kabareskrimnya Susno Duadji, kasus Century ini milik Mabes Polri yang sudah hampir menjangkau aktor-aktor intinya. Tetapi kan kemudian dilakukan audit dan DPR mengambil alih dengan dibentuknya Pansus Angket, sampai menghasilkan temuan luar biasa, yang kemudian di serahkan ke KPK,” paparnya.

Namun walau sudah terbukti, kasus yang umurnya sudah hampir 10 tahun ini tidak dijalankan KPK. Untuk itu, Fahri menilai selayaknyalah Mabes Polri yang mengambil alih kembali kasus ini, supaya dapat terlihat lebih terang seperti waktu ditangani Susno Duadji.

Sebagaimana diketahui PN Jaksel belum lama ini mengabulkan gugatan pra peradilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) agar KPK menetapkan bekas Wapres Boediono dan beberapa orang lainnya yang diduga terlibat korupsi Bank Century, sebagai tersangka. (ayu/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Mura Minta Kemenhut Permudah Masyarakat Kelola Wilayah Konsesus PT MHP

    Bupati Mura Minta Kemenhut Permudah Masyarakat Kelola Wilayah Konsesus PT MHP

    • calendar_month Kam, 20 Okt 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud minta Kementerian Kehutanan dan PT. Musi Hutan Persada (MHP) mendukung dan membantu masyarakat dalam perizinan pengelolaan lahan yang digunakan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas. “Izin pemanfaatan lahan di sekitar area konsesi PT. MHP sangat penting bagi masyarakat guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Bupati saat […]

  • Terhalang Nyalon, Mantan Bupati Ogan Ilir Gugat UU Pilkada

    • calendar_month Sel, 18 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    MAHKAMAH Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Selasa (18/12) di Ruang Sidang Panel MK. Dalam Perkara Nomor 99/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan Ahmad Wazir […]

  • CSR Perusahaan di Musi Rawas Tahun 2017 (DPMPTSP)

    • calendar_month Kam, 19 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    CSR Beberapa Perusahaan di Musi Rawas Tahun 2017 dari DPMPTSP Mura : 1. PT. Citraloka Bumi Begawan dan PT. Pahala Sawit Tumbuh Sejahtera. Kegiatan : Pengerasan jalan TMMD Desa Mambang dan SP 5 (Kecamatan Muara Kelingi) sepanjang 5 km. Realisasi : Dalam proses pengerjaan box culvert rabat (85%). 2. PT. Pertamina. Kegiatan : Pengaspalan jalan […]

  • Implementasi SAKIP Ukur Kinerja OPD

    • calendar_month Sen, 16 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 47
    • 0Komentar

    MURATARA- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menyelenggarakan Kegiatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Senin (16/04). Pada kegiatan yang berlangsung di auditoriun lantai 2 kantor Bupati Muratara itu sekaligus dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Muratara dengan bupati. Diharapkan pada proyek pembaharuan kegiatan dimotori Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setda […]

  • Kuota dan Kebutuhan Tak Seimbang, Pupuk Subsidi Langka

    • calendar_month Sen, 8 Feb 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Kelangkaan Pupuk Subsidi memang kerap terjadi karena antara kuota dan kebutuhan tudak seimbang. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Distannak) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Zuhri Syawal melalui Sekretarisnya, Tohirin mengatakan kelangkaan pupuk subsidi karena kuota atau ketersediaan jauh untuk mencukupi kebutuhan petani. “Kalau kita contohkan, kuota sekitar 6.000 ton sedangkan kebutuhan 33.000 […]

  • LBSI Upaya Tingkatkan Kualitas Keluarga Penopang Perlindungan Anak

    • calendar_month Jum, 12 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 51
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Dalam rangka menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan produktif, Kabupaten Musi Rawas (Mura), Kamis (11/7) menyelenggarakan Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI) tingkat Kabupaten, yang diselenggarakan di Aula Pendopoan Pemkab Musi Rawas. Bupati H Hendra Gunawan mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Bupati mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan yang […]

expand_less