Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » Dugaan Rekayasa OTT Target Tumbangkan Bupati Muratara

Dugaan Rekayasa OTT Target Tumbangkan Bupati Muratara

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 28 Jul 2018
  • visibility 123

PALEMBANG – Dugaan rekayasa OTT di Kabupaten Musi Rawas Utara mulai terkuak dan terang benderang.

Hal ini diketahui setelah tim pengacara terdakwa Ardiyansyah, Ilham Fatahillah Cs membacakan transkrip rekaman berisikan percakapan antara SC sebagai eksekutor, oknum pejabat eksekutif Muratara DS dan pejabat legislatif EF, yang diduga dalang dalam kasus dugaan rekayasa OTT ini.

Percakapan dalam rekaman ini mengenai mulai dari rapat membahas strategi rekayasa OTT yang akan dilakukan SC serta target yang akan dicapai.

Bukti rekaman percakapan diduga oknum pejabat eksekutif Muratara DS dan petinggi legislatif EF serta Eksekutor SC ini diserahkan tim pengacara terdakwa Ardiyansyah ke majelis hakim pada sidang dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa di Pengadilan Negeri Palembang, Jum’at (27/7).

Dalam transkrip rekaman itu diketahui SC diduga eksekutor untuk menjalankan strategi penjebakan dengan target dapat menyeret Kepala Bappeda Erwin Syarif dan Bupati Muratara H Syarif Hidayat sebagai tersangka dalam perkara ini.

Sementara oknum DS dan EF berperan sebagai dalang dan diduga sebagai penyandang dana.Jika dugaan rekayasa ini berhasil, targetnya Bupati H Syarif tumbang sehingga oknum DS diangkat menjadi bupati.

Diantara percakapan dalam rekaman dibacakan tim pengacara pada persidangan itu, diantaranya percakapan oknum SC tentang strategi yang akan dijalankan bukan OTT tapi pemerasan fee proyek, lalu percakapannya tentang dirinya siap pasang badan dalam strategi dugaan rekayasa ini.

Kemudian oknum DS, salah satu percakapannya ada menyebutkan jika bupati tumbang dirinya diangkat menjadi bupati. Sementara percakapan EF salah satunya menyangkut uang yang telah diberikannya dan sejumlah oknum yang meminta uang untuk memuluskan rencana ini.

Ilham Fatahillah usai sidang kepada wartawan mengatakan,bukti rekaman dugaan rekayasa ini bukan hal baru.

Pada sidang- sidang sebelumnya, pihaknya telah berkali-kali memohon izin kepada majelis hakim agar memutar isi rekaman itu.

“Supaya demi hukum juga, menjadi suatu kepastian hukum. Jangan sampai menjadi perbincangan yang tidak enak didengar, untuk itu serahkan ke rel hukum, agar yang benar itu benar dan yang salah itu salah,” katanya.

Ilham juga menyatakan jika rekaman berisikan percakapan dugaan rekayasa OTT ini tidak benar, pihaknya juga sudah siap untuk mengajukan kepada majelis hakim agar menghadirkan tim ahli untuk mengecek kebenarannya.

“Jaman sekarang kan sudah canggih, bisa diketahui itu suara suara siapa,” katanya.

Dilanjutkan Ilham, terkait persoalan dugaan rekayasa OTT berdasarkan bukti rekaman ini, tim pengacara Ardiyansyah yang lain juga sudah melapor ke Mabes Polri, Selasa (24/7) lalu.

“Kita juga masih menunggu hasil laporan itu,” kata dia.(fir-IK)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • GSUU Minta Walikota dan DPRD, Tinjau Sport Center Terbengkalai

    • calendar_month Rab, 24 Mar 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 168
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Koordinator Gerakan Sumpah Undang-Undang (GSUU), Herman Sawiran minta Walikota dan DPRD kota Lubuklinggau, STOP pembangunan yang mubazir. Ia juga minta sekalian tinjau komplek bangunan Sport Center yang terbengkalai. “Mestinya setiap pembangunan haruslah di rencanakan dengan matang, karena ini menyangkut azas dan manfaat bagi masyarakat Kota Lubuklinggau. Uang negara sudah habis miliaran rupiah […]

  • Standar Pelayanan Publik Cegah Terjadinya KKN

    • calendar_month Kam, 7 Feb 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    OMBUDSMAN adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, BHMN, dan perorangan dalam melaksanakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh biaya pelayanan berasal dari APBN. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan cara memastikan pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini diungkapkan oleh Ketua Ombudsman Republik […]

  • Gubernur Sumsel Minta Kabupaten/Kota Perketat Akses Warga Keluar Masuk Daerah

    • calendar_month Jum, 24 Apr 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    MARTAPURA – | Gubernur Sumsel, H Herman Deru minta Kabupaten/Kota di Sumsel terus memperketat akses keluar masuk sehingga penularan wabah Covid-19 tidak semakin luas. “Pemeriksaan terhadap seluruh masyarakat harus dilakukan dengan sopan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru,” ujarnya saat meninjau Posko Terpadu Pemantauan dan Pengendalian Covid-19 yang ada di Kabupaten OKU Timur, Kamis (23/04). Menurut […]

  • Belum Ada Laporan Hasil Labor Terhadap Dugaan Pencemaran Sungai Kungku

    • calendar_month Sel, 17 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 160
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Hingga kini belum ada laporan hasil laboratorium dari sampel air yang diambil di Sungai Kungku, yang diduga tercemar limbah pabrik PT PHML, ungkap Wawan (36) warga setempat kepada Jurnalindependen.com, siang tadi, Selasa (17/11/2015). Wawan menuturkan bahwa ia sudah menghubungi pihak Labor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Musi Rawas, Tusan untuk menanyakan hasil […]

  • Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 10 Februari 2023

    Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 10 Februari 2023

    • calendar_month Jum, 10 Feb 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Satuan Harga Antam Harga UBS 0.5 Rp 590.000 Rp 545.000 1.0 Rp 1.074.000 Rp 1.020.000 2.0 Rp 2.085.000 Rp 2.025.000 Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 8 Februari 2023 3.0 Rp 3.101.000 Rp 0 5.0 Rp 5.133.000 Rp 5.002.000 10.0 Rp 10.208.000 Rp 9.951.000 25.0 Rp 25.388.000 Rp 24.829.000 50.0 Rp 50.693.000 Rp […]

  • Dewan Minta Eksekutif Kaji Ulang Rencana Pembentukan PT Mura Sempurna

    • calendar_month Sab, 5 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 111
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), minta pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mura Sempurna dipertimbangkan kembali. Karena dua BUMD yang lama, yakni Mura Energi dan Mura Makmur sampai saat ini belum ada kejelasan. Menurut juru bicara fraksi Golkar DPRD Mura, Hj […]

expand_less