Kesbangpol Harus Lebih Awal Deteksi Isu Politik SARA

RAPAT Konsolidasi Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 dalam rangka mendukung kesiapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dilaksanakan untuk mengingatkan dan mengarahkan jajaran Biro Pemerintahan agar meningkatkan performa kinerjanya dengan baik.

Begitu yang diungkapkan oleh Dirjen Otonomi Daerah, Soni Soemarsono saat membuka kegiatan ini  di Hotel Ibis Style Sunter Jakarta Utara, 25/10.

“Biro Pemerintahan harus menerapkan pola jemput bola pada setiap permasalahan yang terjadi. Kesbangpol harus mampu mendeteksi lebih awal isu-isu politik SARA yang berkembang di masyarakat, selain itu juga dibutuhkan kerja sama yang baik antara Bawaslu dan Forkompinda, agar Desk Pileg dan Pilpres dapat dijalankan dengan baik”, ujar Soemarsono.

Kegiatan ini dihadiri oleh Badan Kesbangpol, Biro Pemerintahan dan Otda, serta Dinas Kominfo dari 34 Provinsi se-Indonesia, dan dilaksanakan selama tiga hari 25-27 Oktober 2018.

Soemarsono juga menyatakan bahwa kominfo memiliki peranan yang penting dalam pembangunan sarana komunikasi di daerah. Dan Video Conference diharapkan dapat terus terpasang online, agar tercipta komunikasi yang baik dan lancar antara Pusat dan Daerah.

“Kominfo harus memastikan memiliki peralatan yang baik yang mendukung pelaksanaan komunikasi yang baik antar daerah, selain itu tolong dibangun komunikasi dengan KPID dan KI di daerah”, ucapnya.

Sementara itu, ketua panitia, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Andi Bataralifu menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kesiapan jajaran Pemerintahan daerah untuk Pileg dan Pipres setelah melakukan evaluasi pilkada serentak 2018.

“Materi dalam kegiatan ini membahas PP No. 32 Tahun 2018 dan PKPU 23 Tahun 2018 tentang pengaturan Cuti Kampanye, Optimalisasi simpoldagri dalam mendukung kebijakan politik dalam negeri”, ungkap Andi.

Melanjutkan penjelasannya, Andi mengatakan bahwa kegiatan ini juga membahas mengenai strategi dalam membangun Sinergi antara pemerintah dengan penyedia data.

“Masyarakat sebagai pengguna data harus mampu mendukung kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat”, ujarnya.

Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Kementerian Dalam Negeri RI, dan turut hadir pada acara tersebut dari Pemprov Sumsel, Plt. Karo Pemerintahan dan Otda Darul Effendi, Plt. Kesbangpol Provinsi Sumsel, Fitriana, Kabid Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Amrullah, Kasubag Penataan Daerah dan Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otda, Zaldan Indoman.

MC Diskominfo Prov. Sumsel/ PE/ AM