Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Politik » Dewan Minta Bentuk UPTD Disdik

Dewan Minta Bentuk UPTD Disdik

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 19 Jan 2018
  • visibility 94

BATURAJA – Sejumlah anggota DPRD Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, mengharapkan pembentukan UPTD Dinas Pendidikan wilayah kabupaten dan kota guna melancarkan segala hal terkait pendidikan.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Yudi Purna Nugraha di Baturaja, Kamis mengatakan, perihal? tersebut seiring dengan telah diambilalihnya pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat oleh pemerintah provinsi.

“Segera harus ada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), paling tidak ada satu UPTD untuk mengakomodir wilayah OKU Raya, yaitu OKU, OKU Timur dan OKU Selatan,” katanya.

Pembentukan UPTD tersebut dinilai sangat penting segera direalisasikan, agar akses dalam segala urusan pendidikan menengah atas ini, dapat berjalan lancar.

“Sebenarnya, ketika kewenangan SMA/SMK diambilalih provinsi kami sudah mengkhawatirkan akan terjadi banyak kendala. Apalagi gubernur melalui disdik belum membentuk UPTD. Kendala tersebut terbukti,” kata Yudi.

Kendala dimaksud, disebutkan Yudi, baru saja terjadi yaitu terkait macetnya honor guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di tingkat SMA sejak Juli hingga Desember 2017 lalu.

“Sebelum diambil alih Pemprov, segala urusan dunia pendidikan termasuk SMA dan SMK ini berjalan dengan baik. Untuk perbaikan sarana prasarana, tetap kita bangun. Gaji guru tidak pernah macet. Namun kenapa, pasca peralihan ini, justru jadi kacau,” ungkapnya.

Karena itulah ditekankan politisi PKB itu bahwa Pemprov harus segera membentuk UPTD, paling tidak untuk menangani pengelolaan SMA dan SMK di OKU Raya.

“Dulu akses ke Disdik cepat, sekarang susah. Gaji guru juga tidak dibayarkan, itu sangat kita sayangkan,” ujarnya. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BNPT : Perlu Revisi UU Ormas Untuk Cegat Terorisme

    • calendar_month Ming, 22 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    JAKARTA — Badan Nasional Penanggulanagn Terorisme (BNPT) melihat perlu adanya perluasan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mencegat terorisme. Salah satunya adalah revisi UU Keormasan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Saud Usman Nasution, mengatakan perluasan ini dilakukan agar tidak ada celah dalam berkembangnya paham radikalisme. Contohnya paham keagamaan radikal yang diusung Islamic State of Iraq […]

  • BLUD SPAM Mura Akui Belum Pernah Bayar Pajak Air Permukaan

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | BLUD SPAM Mura akui belum pernah bayar pajak air permukaan ke provinsi. Pernyataan ini disampaikan Kepala BLUD SPAM, Agus hilman kepada wartawan saat dikunjungi di kantornya, Kamis (05/03). “Sepengetahuan ķami disini belum pernah bayar pajak air permukaan. Tidak bayar pajak ke provinsi ini karena menurut kami belum ada ukuran atau dasar […]

  • Bupati Hendra Gunawan Hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi 2018

    • calendar_month Kam, 26 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    JAKARTA – Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Rapat ini juga dihadiri ratusan kepala daerah dan perwakilan Bank Indonesia dari berbagai wilayah di Indonesia. Tema acara ini adalah “Mempercepat Pembangunan […]

  • Pemerintah Diminta Menindak Tegas Sekolah Yang Pungut PPDB

    • calendar_month Sen, 9 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 98
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengambil langkah tegas terhadap sekolah yang menarik pungutan atau biaya untuk Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB). Hal ini menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait adanya PPDB jalur mandiri yang mewajibkan peserta didik membayar sejumlah uang untuk bisa mendapatkan kursi disekolah yang dituju. “Saya meminta […]

  • Mengenai Tagihan Adv, Humas Muratara Dinilai Kolusi

    • calendar_month Jum, 13 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 96
    • 0Komentar

    MURATARA – Guna menikmati anggaran Negara dari Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang baru terbentuk ini, mulai disorot berbagai media massa, dan penggiat anti korupsi untuk membongkar dugaan adanya indikasi kolusi. Disinyalir modus tercium penggiat anti korupsi didaerah ini, disetiap proses mulai dari pemuatan order publikasi imbal siar atau publikasi pembangunan (advertorial) selalu terjadi kesenjangan, […]

  • OTT di Bengkulu, KPK Sita Uang dalam Kardus

    • calendar_month Sel, 20 Jun 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 97
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Bengkulu, Selasa (20/6/2017). Dalam kegiatan tersebut, petugas KPK menyita uang yang dibungkus di dalam kardus. Post Views: 251

expand_less