Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Kesehatan » Bupati Sebut Generasi Muda Harus Sehat, Cerdas dan Kuat, Sambut Indonesia Emas 2045

Bupati Sebut Generasi Muda Harus Sehat, Cerdas dan Kuat, Sambut Indonesia Emas 2045

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 9 Agu 2022
  • visibility 18

MUSI RAWAS –  | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menginginkan generasi muda sebagai pelaku dan pengisi kemerdekaan perlu dipersiapkan, agar selalu sehat, cerdas, kuat dan tangguh untuk menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045.

“Berbagai permasalahan dan tantangan generasi muda sangat signifikan memengaruhi perkembangan dan kecerdasan, BKKBN meluncurkan program Generasi Berencana
disebut Genre bertujuan mengendalikan
dan mencegah trias problem seperti
pernikahan dini, seks bebas dan narkoba.

Ketiga variabel itu sangat dominan
kontribusi terhadap kelahiran bayi-bayi
stunting yang menjadi isu nasional saat ini,” ungkap Bupati Ratna Machmud saat menghadiri Pertemuan Advokasi Dukungan Mitra Kerja & Stakeholder serta Penandatangan Kesepatan Bersama Penguatan Peran Remaja dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Program Bangga Kencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 di Ruang Bina Praja Setda Kabupaten Musi Rawas, Selasa (09/08/2022).

Sehubungan dengan isu nasional lanjut Bupati. Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan ditindak lanjuti dengan Perka BKKBN Nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Diharapkan nantinya stunting akan turun
mencapai angka 14 persen pada tahun 2024. “Inilah harapan pemerintah agar kondisi indonesia emas nanti dapat lebih optimal karena saat itu Indonesia mendapat bonus demografi.

Berdasarkan hasil survei Status Gizi
Indonesia angka stunting di Musi Rawas
mencapai 28,3 persen. Survei di Musi Rawas pada kelompok Whatsapp remaja dari 139 terdapat empat permasalahan  utama remaja saat ini, masih tingginya tingkat pendidikan SMA ke bawah, pernikahan dini dilaporkan sekitar 19,4 persen (usia kurang dari 19 tahun), kecenderungan remaja mulai merokok dan pacaran pada usia 10 tahun,” papar Bupati.

Belum lagi fakta empiris yang kita saksikan sendiri, betapa mirisnya pembinaan generasi muda saat ini, tambahnya.

Meskipun demikian, dari profil remaja
tersebut, Bupati Ratna Machmud menjelaskan ada empat karakteristik remaja yang perlu mendapat perhatian dan  dukungan seperti adanya tingkat religis,  minat dan bakat, kepedulian dan akses pelayanan kesehatan

Berdasarkan fakta dan data serta hasil
pemetaan permasalahan stunting dari
aspek hulu. Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas memandang perlu untuk
menguatkan peran remaja dalam
percepatan penurunan stunting dengan
mengembangkan berbagai kemitraan dan jejaring.

“Maka kita mencanangkan pendampingan bagi keluarga berisiko stunting melalui calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan.

Nanti setiap desa terdapat minimal 1 tim pendamping keluarga yang terdiri dari Bidan Desa, Kader PKK dan Kader KB. Inilah beberapa hal yang melatar belakangi perlunya adanya kesepakatan bersama untuk memberikan penguatan peran remaja dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musi Rawas,” ujar Bupati. | *

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PSKS Sungai Jernih Dinilai Masih Banyak Menimbulkan Permasalahan

    • calendar_month Sen, 27 Apr 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    MURATARA, Jurnalindependen.com — Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), khususnya di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) masih banyak menimbulkan permasalahan, hal ini disampaikan Ketua LSM Danau Raya Indonesia Transparansi Musi Rawas Utara (Duritimurta), Debiansyah kepada Jurnalindependen.com, Senin (27/04/2015) kantor Pos Muara Rupit. “Banyak yang tidak mendapatkan kartu dana PSKS sehingga masyarakat […]

  • KPK Gelar Korsupgah untuk Awasi Keuangan Daerah

    • calendar_month Sen, 2 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan kegiatan semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di 32 provinsi pada Oktober hingga Desember ini. Kegiatan ini bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel. Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu praja, kegiatan Korsupgah […]

  • Lengkapi Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Kejagung Periksa Mantan Kepala SKK Migas

    Lengkapi Penyidikan Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah, Kejagung Periksa Mantan Kepala SKK Migas

    • calendar_month Sel, 21 Okt 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 1.388
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berinisial DS. DS Diperiksa terkait kasus tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di Pertamina DS diperiksa Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Senin, 6 Oktober […]

  • Dua Oknum Pejabat di Tangkap Nyabu, Keduanya Anak Mantan Pejabat

    • calendar_month Kam, 27 Jul 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    BATURAJA – Dua oknum PNS Setda OKU dikabarkan dibekuk polisi, Selasa (25/7) lalu. Tak sekedar pegawai biasa, keduanya yang berinisial Ag dan Al alias Oye juga dikabarkan menjabat sebagai kepala seksi (kasi). Ironisnya, kedua pegawai yang ditangkap Satres Narkoba Polres OKU karena memiliki sabu tersebut adalah anak dua mantan pejabat Pemerintah Kabupaten OKU. Post Views: […]

  • Proyek Infrastruktur Tidak Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi

    • calendar_month Kam, 29 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA – Empat tahun selama Presiden Joko Widodo memerintah, proyek infrastruktur yang telah dibangun ternyata tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ratusan proyek infrastruktur tak memiliki asas manfaat. Demikian penegasan Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018). Infrastrutur yang tak berdampak pada […]

  • Publikasikan 50 Penyebar Paham Radikal, BIN Dikritik

    • calendar_month Rab, 21 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Badan Intelijen Negara (BIN) tidak melakukan pekerjaan publik seperti kegiatan melarang atau melakukan sesuatu. Sebagai lembaga intelijen, BIN seharusnya menyampaikan informasi kepada satu orang, yakni Presiden. Hal itu terkait keterangan BIN yang menyebut ada 50 penceramah diduga menyebarkan paham radikal di 41 masjid. “BIN itu kan single user, yang […]

expand_less