Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Pernyataan PWI Sumsel terhadap Rencan Dewan Pers Rubah HPN

Pernyataan PWI Sumsel terhadap Rencan Dewan Pers Rubah HPN

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 18 Apr 2018
  • visibility 47

MENYIKAPI rencana Dewan Pers yang akan merubah tanggal peringatan Hari Pers Nasional pada rapat Dewan Pers 18 April 2018 di Jakarta, Kami pengurus dan segenap anggota PWI Provinsi Sumatera Selatan menilai apa yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk merubah tanggal peringatan Hari Pers Nasional tersebut adalah pengingkaran dan penghianatanan sejarah.

Untuk itu kami pengurus dan anggota PWI Sumatera Selatan menyatakan :

1. Menolak dan protes keras adanya perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional atas dalil apapun.

2. Mendukung sepenuhnnya sikap pengurus PWI Pusat yang juga menolak tegas perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan Presiden Nomor 5/1985 tersebut.

3. Mendesak Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk memberhentikan Yosep Stanley Adi Prasetyo dari kedudukannya sebagai ketua Dewan Pers, karena telah membuat kegaduhan di dunia jurnalis.

4. Kalau Dewan Pers tetap merubah tanggal peringatan HPN maka kami PWI Sumsel akan menduduki Kantor Dewan Pers serta akan Mengusir Stanley dari Gedung Dewan Pers.

Palembang 17 April 2018 Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Ocktap Riady (Ketua) Firdaus Komar (Sekretaris)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banyak Remaja Perempuan Korban Seksual di Hari Valentin

    • calendar_month Jum, 13 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    PALEMBANG–Banyak remaja, khususnya perempuan, yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran (KDP) menjadi keprihatinan dan fokus perhatian Women’s Crisis Centre (WCC) Palembang. WCC merupakan sebuah yayasan yang peduli perempuan. Pada acara “Dialog Publik dalam Rangka Hari Anti Kekerasan Seksual dan Hari Kasih Sayang,”  Jumat (13/2), Direktur Eksekutif WCC Yeni Roslaini Izi mengatakan, “Tiga bulan atau empat bulan setelah […]

  • KPK Tahan 7 Tersangka Kasus Suap Pembahasan APBDP Malang

    • calendar_month Rab, 28 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Jakarta, 27 Maret 2018. Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015, pada hari ini (27/3) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap 7 tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di 5 rumah tahanan berbeda. Mereka adalah 6 orang […]

  • Pansus Menduga Ada Mafia Aset di KPK

    • calendar_month Sel, 29 Agu 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 50
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terkait Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu mengatakan Pansus sejak sebulan lalu sudah menduga ada mafia penyitaan aset di KPK karena beberapa aset sitaan tidak diketahui keberadaannya. Post Views: 233

  • Pemkot Lubuklinggau Usulkan CSR Untuk 1000 PLTS

    • calendar_month Sel, 4 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Lubuklinggau – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) setempat, telah mengusulkan usulan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk penerangan jalan umum Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Juli 2018 lalu. Usulan CSR tersebut, telah diajukankan oleh Pj Walikota Lubuklinggau H Riki Junaidi saat itu. Hal ini disampaikan Kabid Prasarana Sarana […]

  • LHP BPK Sebut Tidak Dibenarkan Ada Insentif PBB di Muratara Senilai Rp 2,4 Milyar

    • calendar_month Sab, 2 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 74
    • 0Komentar

    MURATARA – DALAM Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan TA 2016, menyebutkan tidak dibenarkan adanya pembagian upah pemungutan (Insentif) PBB di Muratara senilai Rp 2,4 milyar, Kamis (30/11/2017). Pemkab Muratara, diketahu melalui  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2014 dan TA 2015, telah menganggarkan belanja untuk pembagian upah pemungutan (Insentif) […]

  • Satu Desa 5 Juta ADD Gelar LDN Tingkat Kabupaten

    • calendar_month Jum, 28 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 47
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Melalui sumbangsih masing-masing desa Rp 5 juta bersumber alokasi dana desa (ADD), pertengahan Juli 2019 Turnament Sepak Bola Liga Desa Nusantara (LDN) tingkat Kabupaten segera digelar. Kepastian itu disampaikan, Kepala  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mura, Mefta Jhoni kepada wartawan Jurnal Indepanden usai memimpin rapat kordinasi (Rakor) bersama perwakilan pemerintahan […]

expand_less