Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Tarif Cukai Rokok Naik Tahun Depan, Ini Rinciannya

Tarif Cukai Rokok Naik Tahun Depan, Ini Rinciannya

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 9 Nov 2015
  • visibility 104

 JAKARTA — Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi memastikan ada kenaikan tarif cukai rokok rata-rata 11,19 persen pada tahun depan. 

“Kenaikan tarif ini sudah kami pertimbangkan berdasarkan masukan dari industri rokok dan juga institusi kesehatan,” kata Heru di kantor Kementerian Keuangan, Senin (11/9). 

Heru mengatakan, kenaikan tarif cukai tertinggi terjadi pada rokok golongan sigaret putih mesin (SPM) dengan kisaran 12,96 persen-16,47 persen. Sedangkan yang terendah adalah rokok golongan sigaret kretek tangan (SKT) dengan kisaran 0-12 persen. 

Berikut rinciannya: 

1. SKM (sigaret kretek mesin) 

-Golongan 1 : Tarif Rp 480 per batang, naik Rp 65 atau 15,66 persen

-Golongan 2A: tarif Rp 340 per batang, naik Rp 35 atau 11,498 persen

-Golongan 2B: tarif Rp 300 per batang, naik Rp 35 atau 13,21 persen

2. SKT (sigaret kretek tangan)

-Golongan 1A: tarif Rp 320 per batang, naik Rp 30 atau 10,34 persen

-Golongan 1B: tarif Rp 245 per batang, naik Rp 25 atau 11,36 persen

-Golongan 2A: tarif Rp 155 per batang, naik Rp 15 atau 10,71 persen

-Golongan 2B: tarif Rp 140 per batang, naik Rp 15 atau 12,00 persen

-Golongan 3A: tarif Rp 90 per batang, naik Rp 5 atau 5,88 persen

-Golongan 3B, tarif Rp 80 per batang, naik Rp 0 atau nol persen

3. Sigaret Putih Mesin (SPM): 

-Golongan 1: tarif Rp 495 per batang, naik Rp 70 atau 16,47 persen

-Golongan 2A: tarif Rp 305 per batang, naik Rp 35 atau 12,96 persen

-Golongan 2B: tarif Rp 255 per batang, naik Rp 35 atau 15,91 persen. 

(rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Remisi untuk Koruptor di Nilai Kontradiktif dengan Pemberantasan Korupsi

    • calendar_month Sel, 18 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pemberian remisi kepada terpidana koruptor dinilai kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Padahal, perang terhadap korupsi menjadi salah satu agenda utama pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Laola Ester mendorong agar Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tidak memberikan remisi kepada para koruptor. “Kami mendorong […]

  • Simpan Sabu dan Ekstasi Dibawah Kasur, IRT Diringkus Polisi

    • calendar_month Rab, 2 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 114
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS- Seorang Ibu Rumah Tangga ( IRT) di Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, LM (34) bakal menikmati hari -harinya dibalik jeruji besi. Pasalnya LM berhasil diringkus anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas karena diduga menjadi pelaku pengedar narkoba, sekitar pukul 10.30 Wib, Senin (30/04). Kapolres Musi Rawas AKBP Bayu Dewantoro melalui […]

  • Penyelesaian Konflik Agraria di Sumsel Lamban

    • calendar_month Rab, 31 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 85
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Aktivis peduli lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan menyatakan penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam di daerah dengan 17 kabupaten dan kota itu berjalan lamban. Post Views: 501

  • Nunggak, PLN Ancam Putus Aliran Listrik Perkantoran Pemkab Muratara

    Nunggak, PLN Ancam Putus Aliran Listrik Perkantoran Pemkab Muratara

    • calendar_month Kam, 31 Des 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    MURATARA – | Manager PLN Rayon Lubuklinggau dan Muratara, Dairobi menegaskan pihaknya akan melakukan pemutusan listrik sementara di Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) jika sampai akhir Tahun 2020 tetap menunggak. Bahkan bisa dilakukan pembongkaran jaringan bila tidak diindahkan. “Kami akan menjalankan sesuai peraturan yang berlaku. Sampai hari ini kami masih tetap melakukan […]

  • Dewan Kritik Syarat Calon Kepala Daerah Pada Draft RUU Pemilu

    • calendar_month Sen, 1 Jun 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 75
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi II  DPR RI Guspardi Gaus mengkritisi draft atau konsep RUU Pemilu 2020 khususnya terkait dengan syarat pengajuan calon kepala daerah yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan partai politik yang mempunyai paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi anggota DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah […]

  • MUI Menyayangkan Pembredelan 11 Situs Islam

    MUI Menyayangkan Pembredelan 11 Situs Islam

    • calendar_month Sen, 9 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 91
    • 0Komentar

    JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia menyayangkan langkah yang diambil Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran 11 situs Islam di internet. “Pemblokiran situs Islam tersebut tentu mengundang reaksi umat Islam karena hal ini sangat sensitif. Langkah ini bisa menjadi pro kontra meskipun berdalih memberantas paham radikal dan terorisme,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi […]

expand_less