Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas, Dengarkan LKPJ Bupati Tahun 2023

Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas, Dengarkan LKPJ Bupati Tahun 2023

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 2 Apr 2024
  • visibility 151

MUSIRAWAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan penyampaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mura.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Mura, Azandri, Sabtu (29/3/2024).

Dihadiri Kapolres Mura, Dandim 0406 MLM, Sekda, OPD serta Camat.

Usai pembacaan LKPJ dilakukan penandatanganan penyerahan LKPJ antara Bupati Mura, Hj Ratna Machmud dengan Ketua DPRD Mura, Azandri, S.ip disaksikan ketua-ketua Fraksi, Ketua-Ketua Komisi dan anggota dewan yang hadir.

Bupati Musirawas, Hj Ratna Machmud mengatakan ada 769 gedung sekolah di Kabupaten Musirawas.

Sejumlah gedung itu terdiri dari PAUD, SD atau MI dan SMP, MTS baik Negeri maupun swasta dengan jumlah 85.149 unit.

Dan sudah di sertifikasi sebesar 1.642 orang yang terdiri dari guru TK, SD, SMP dan pengawas sekolah.

“Diharapkan akan terjadi akselerasi dalam peningkatan kualitas SDM  di Kabupaten Musi Rawas,” harap Ratna Machmud saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musirawas Tahun Anggaran 2023 dalam Sidang Paripurna DPRD Musirawas. Sabtu (29/3/2024) di Gedung DPRD Musirawas, Muara Beliti.

Untuk bidang kesehatan, Ratna Machmud menyampaikan peningkatan angka harapan hidup pada tahun 2022 sebesar 70,04 tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 70,52 tahun.

Untuk pengeluaran perkapita Kabupaten Musirawas mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar Rp10.107.000 pada tahun 2023 sebesar Rp10.429.000 atau meningkat sebesar 3,09%.

Kemudian bidang tata kelola pemerintahan, keberhasilan pembangunan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kualitas perencanaan dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan pembangunan.

“Syukur alhamdulillah Kabupaten Musirawas telah berhasil meraih penghargaan antara lain satu dalam bidang akuntabilitas kinerja Kabupaten Musirawas mendapat penghargaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 dengan predikat BB nilai 70,60 pada tahun 2023 meningkat menjadi BB nilai 71,601 dari Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Bidang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Musirawas meraih penghargaan opini WTP berturut-turut selama 6 tahun,” tutupnya.

Usai pembacaan LKPJ dilakukan penandatanganan penyerahan LKPJ antara Bupati Ratna Machmud dengan Ketua DPRD Azandri disaksikan ketua-ketua Fraksi, Ketua-Ketua Komisi dan anggota dewan yang hadir.

Rapat Paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Musirawas, Azandri. Dihadiri Kapolres Musirawas, Dandim 0406 Lubuklinggau, Sekda, OPD serta Camat. (ADV)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Mura Gencar Lakukan Persiapan HUT ke-73 Bhayangkara

    • calendar_month Kam, 20 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Polres Musi Rawas beserta Polsek Jajaranya telah memasang spanduk berisikan ucapan HUT ke-73 Bhayangkara pada 1 Juli 2019, marak terpasang di depan Mako Polres dan Polsek Jajaran Polres Musi Rawas Di antaranya, bertuliskan “Selamat HUT Bhayangkara ke-73 tahun”, Dengan Semangat Promoter, Pengabdian Polri Untuk Masyarakat, Bangsa Dan Negara”. Kapolres Musi Rawas. […]

  • Mother’s Day dalam peringatan hari Ibu Tidak sebatas Seremonial

    Mother’s Day dalam peringatan hari Ibu Tidak sebatas Seremonial

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 1.870
    • 0Komentar

    Mother’s Day seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan hanya perayaan simbolik dengan bunga dan ucapan manis. Ibu adalah sosok yang sering hadir dalam diam—mengorbankan waktu, tenaga, bahkan mimpi—demi memastikan anak-anaknya tumbuh dengan kasih sayang dan nilai-nilai kehidupan. Cara menghargai ibu tidak berhenti pada satu hari dalam setahun. Penghargaan sejati tercermin dari sikap sehari-hari: mendengar nasihatnya dengan […]

  • Reforma Agraria Percepat Penyelesaian Masalah Tanah dan Kepastian Hukum

    • calendar_month Rab, 14 Jul 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Guna percepatan penyelesaian masalah pertanahan dan kepastian hukum, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Dafam Lubuklinggau, Rabu (14/07/2021). Bupati Musi Rawas (Mura) Hj Ratna Machmud mendukung kegiatan Kantor Pertanahan Mura yang telah berkoordinasi sangat baik dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura dalam penyelesaian dan […]

  • Pemerintah: UU PBB, Pelaksanaan Amanat UUD 1945

    • calendar_month Kam, 15 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 149
    • 0Komentar

    JAKARTA – Aturan mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) merupakan pelaksanaan amanat Pasal 23A UUD 1945. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan dalam sidang uji materiil aturan […]

  • Menkeu Tunggu DPR Terkait Dana Aspirasi

    • calendar_month Kam, 11 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro belum mau banyak berkomentar mengenai permintaan DPR terkait kenaikan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota dewan. Bambang menyebut wacana ini baru dibahas di ruang lingkup DPR. “Kami belum membahasnya bersama DPR. Kita lihat dulu formatnya seperti apa,” kata Bambang, Kamis (10/6). Meski begitu, Bambang mengatakan dana aspirasi itu […]

  • Tiga SKPD Pemkab Mura Lebih Bayar Jasa Konsultansi Konstruksi Rp405 Juta

    Tiga SKPD Pemkab Mura Lebih Bayar Jasa Konsultansi Konstruksi Rp405 Juta

    • calendar_month Sel, 13 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 170
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Pemkab Musi Rawas dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 menyajikan anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp11.334.595.384,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.975.818.894,00 atau 96,83% dari anggaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dokumen pertanggungjawaban serta hasil konfirmasi dengan konsultan menunjukkan adanya permasalahan pada tiga […]

expand_less