Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Masa Jabatan Kurang Dari Setahun, Panglima TNI Yudo Margono : Laksanakan Tugas Optimal

Masa Jabatan Kurang Dari Setahun, Panglima TNI Yudo Margono : Laksanakan Tugas Optimal

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 20 Des 2022
  • visibility 113

JAKARTA – Presiden Joko Widodo melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa kemarin.

Yudo Margono sebelumnya merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Dia akan menjabat sebagai Panglima TNI hingga November 2023 atau hanya kurang dari setahun.

Meski hanya menjabat kurang dari setahun, Yudo tidak ingin menganggapnya sebagai kendala. “Dari dulu tidak pernah berpikir masa jabatan berapa lama, berapa panjang kita melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita kita laksanakan seoptimal mungkin demi negara dan bangsa kata Pak Presiden,” ujarnya.

Sebab, kata Yudo, masa jabatan sudah ada batas masing-masing. “Aku hanya setahun-setahun, kami melaksanakan tugas secara optimal saja,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pelantikan Yudo sebagai Panglima TNI akan membuat institusi militer itu makin kuat.

“Saya yakin Laksamana Yudo akan membuat TNI makin kuat bersama rakyat,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.

Dia pun mengingatkan agar Yudo dapat membawa TNI terus mengayomi rakyat di tengah tugas menjaga kedaulatan Indonesia, serta senantiasa humanis kepada rakyat.

Ia juga kembali meminta agar Yudo memastikan prajurit TNI netral dari politik praktis, terlebih saat ini sudah memasuki tahun politik.

“Laksamana Yudo kepada DPR telah memberi jaminan akan netralitas TNI. Kami berharap tidak ada persoalan politik yang berkaitan dengan TNI jelang dan saat pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar dia.

Ia meminta pula agar Yudo meneruskan program-program Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa terdahulu sebab tongkat estafet Panglima TNI yang diberikan sepaket pula dengan program-program kepemimpinan sebelumnya.

“Khususnya program dan kebijakan strategis unggulan yang dapat memperkuat kinerja TNI,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar menjaga netralitas prajuritnya. Perintah disampaikan karena masa jabatan Yudo yang hanya sampai November 2023 beriringan dengan tahun politik yaitu persiapan Pemilu Serentak 2024.

“Agar tidak ketarik-tarik ke dalam politik praktis,” kata Jokowi saat ditemui usai pelantikan Yudo sebagai Panglima TNI baru di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.

Jokowi juga mengingatkan pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas negara yang ujungnya melahirkan stabilitas politik dan keamanan. “Penting, dalam rangka pembangunan negara, pembangunan ekonomi kita, dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global,” ujarnya. (Tempo.co)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wagub Sumsel Ajak Masyarakat Makmurkan Masjid

    • calendar_month Ming, 3 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki mengajak masyarakat beragama Islam untuk memakmurkan masjid di daerahnya masing-masing. Post Views: 264

  • SE Kapolri Ingatkan Publik Soal Kebebasan dan Tanggung Jawab

    • calendar_month Sab, 7 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    MAGELANG — Budayawan Romo Mudji Sutrisno menilai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian untuk mengingatkan masyarakat menyangkut pentingnya menggunakan kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat yang harus secara bertanggung jawab. “Kita ambil sebagai sikap mengingatkan, bahwa kita kalau omong jangan asal ‘ngablak’ (asal bicara, red), harus bertanggung jawab menggunakan kebebasan. Itu sebenarnya sudah […]

  • Miliki Senpira, Warga Lubuk Ngin Ditangkap

    • calendar_month Kam, 5 Sep 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Petugas piket spk Polsek Lubuklinggau Utara, mengamankan Arpan (50) pria diduga Preman pasar kedapatan miliki sepucuk senjata api rakitan (Senpira), beserta sebilah pisau cap garpu. Pria belakangan diketahui warga pendatang, asal Desa Lubuk Ngin Kecamatan STL Ulu terawas Kabupaten Musi Rawas (Mura) ditangkap ketika dirinya tengah berada di keramaian Pasar tradisional Satelit […]

  • Bupati Muratara : Kades Kurang Dukung Program Kesehatan di Desa

    • calendar_month Jum, 23 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    MURATARA, Jurnalindependen.co.id – Terjadinya peristiwa gizi buruk di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mestinya jangan terulang lagi. Demikian disampaikan Bupati Muratara, M Syarif Hidayat saat menghadiri pelantikan Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa diwilayah tersebut, Jum’at (23/03) di Aula Siti Rahma RM Sederhana Muara Rupit. Menurut Bupati, minimnya fasilitas kesehatan didesa berupa Pustu atau Polindes […]

  • Fadli Zon: Lapangan Kerja Dikuasai Asing

    • calendar_month Jum, 27 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA), karena selama ini lapangan kerja di Indonesia sudah banyak dikuasai oleh buruh asing. Ia pun menggalang dukungan untuk bisa membentuk Pansus TKA, menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. “Menurut saya, apa […]

  • Pembagian Imbalan Jasa RS Dr Sobirin Harus Ada Penanggung Jawab

    • calendar_month Sel, 17 Okt 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Kegiatan pembagian imbalan jasa di Rumah Sakit dr Sobirin, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, harus ada yang bertanggung jawab. Demikian ditegaskan Ketua Yayasan Pucuk, Efendi, Jumat (13/10/2017). Menurut dia, peraturan bupati yang dibuat, untuk menutupi kesalahan yang sudah terjadi, karena diterbitkan setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumsel, keluar. “Harus […]

expand_less