Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Gelar UKW, Kominfo Syaratkan Peserta Ikut Organisasi yang Diakui Dewan Pers

Gelar UKW, Kominfo Syaratkan Peserta Ikut Organisasi yang Diakui Dewan Pers

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 14 Okt 2022
  • visibility 71

LUBUKLINGGAU – Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Diskominfotiksan telah menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 11-12/10/2022, dengan menghadirkan penguji dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Kepala Dinas Kominfotiksan melalui Kabid Kompublik, Febrian Saputra memberikan keterangan bahwa dalam pelaksanaan UKW, pihaknya sebagai fasilitator.

“UKW diperuntukkan untuk tingkat Muda namun karena kurangnya peserta maka dibuka juga untuk Madya,” ungkap Febrian Saputra,  Jum”at (14/10/2022).

Ia menjelaskan, peserta yang mengikuti UKW keseluruhan berjumlah 48 orang, setiap peserta di berikan sebuah jaket, dan tidak di pungut biaya/gratis. Untuk Penguji UKW dari PWI Pusat, PWI Provinsi Sumatera Selatan dan PWI Provinsi Bengkulu.

“Kegiatan UKW ini, untuk menilai kompeten atau tidak wartawan yang ikut jadi peserta. Ini kewenangan  penguji untuk menilai peserta UKW dan hasilnya dibawa ke Dewan Pers langsung,” ujar Febrian Saputra.

Memang aturan yang di tetapkan oleh Dewan Pers, lanjutnya. Untuk mengikuti UKW, syarat utama harus menjadi anggota organisasi yang telah di akui oleh Dewan Pers seperti organisasi.

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

2. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI)

3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

4. Serikat Perusahan Pers (SPS)

5. Perusahan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

6.  Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)

7. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)

“Namun karena kurang peserta yang mengikuti UKW, maka kita mudahkan bagi peserta untuk ikut walau belum tergabung di organisasi yang di akui tersebut, dengan membuat surat pernyataan untuk bersedia menjadi Anggota PWI,” tutupnya. (rls).

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pernyataan PWI Sumsel terhadap Rencan Dewan Pers Rubah HPN

    • calendar_month Rab, 18 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 45
    • 0Komentar

    MENYIKAPI rencana Dewan Pers yang akan merubah tanggal peringatan Hari Pers Nasional pada rapat Dewan Pers 18 April 2018 di Jakarta, Kami pengurus dan segenap anggota PWI Provinsi Sumatera Selatan menilai apa yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk merubah tanggal peringatan Hari Pers Nasional tersebut adalah pengingkaran dan penghianatanan sejarah. Untuk itu kami pengurus dan […]

  • Bawaslu Mura Desak Revisi UU Pilkada 2020

    • calendar_month Sen, 26 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Lantaran dianggap banyak yang keliru, terkait telah diterbitkannya peraturan KPU No.15 tahun 2019 yang mengatur tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak tahun 2020. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas (Mura), mendesak Pemerintah segera lakukan revisi Undang-Undang tersebut. Pernyataan itu disampaikan, Kordinator Divisi Hukum Penidakan Pelanggaran dan […]

  • Inilah Peserta Orientasi Calon Anggota & Penaikan Status PWI Mura

    • calendar_month Jum, 20 Des 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Ini yg peningkatan status : Andi Salahudin (bisnislubuklinggau.com) Yen Sutopo (Ampera Post) Irhamudin (RMOL Sumsel) Juliyanto (Musirawas Ekspres) Marjamin (radarsilampari.com) Calon anggota : Iqbal Kurniawan (sumateraheadline.com) Benny W (Metro TV) Daulat (Suarasumsel.co.id) Apri yadi (linggau pos cetak) Riena Fitriani Maris ( Linggau Pos) Qori Musdalifah (Linggau Pos) Mike Winanti (Musirawas Ekspres) Endang Saputra ( Lipos […]

  • Pemotongan Dana Siswa Praktek Untuk Bayar Pajak

    • calendar_month Sen, 4 Jun 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Berdasarkan Informasi yang beredar di SMKN 03, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, terkait Penggunaan Dana BOS terkesan disalahgunakan, benarkah demikian? Pasalnya, berdasarkan informasi dan hasil liputan di SMKN 03 tersebut, bahwa telah terjadi dugaan Pemotongan terhadap Dana BOS yakni anggaran Praktek senilai 25% dengan alasan untuk uang keamanan “untuk LSM dan Wartawan”, menurut […]

  • Pengelolaan SPAM adalah Tanggung Jawab Negara

    • calendar_month Kam, 25 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Komisi V DPR RI setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan tanggung jawab negara. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, SPAM dikuasai oleh negara dan tidak boleh melibatkan pihak swasta untuk menjaga kebutuhan sehari-hari rakyat. Menurutnya, ketika ada pihak swasta di dalam pengelolaan SPAM, […]

  • Pemerintahan Jokowi Dinilai Lebih Buruk dari Soeharto

    • calendar_month Sab, 28 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 51
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintaha Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance. Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Bebrbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya. “Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga […]

expand_less