Wabup Mura Sebut Daerah Wajib Siapkan Pelatih Pramuka Besertifikat

LUBUKLINGGAU – DPRD Kota Lubuklinggau menggelar Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-17 Kota Lubuklinggau di Gedung Kesenian Sebiduk Semare Jalan Garuda Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Rabu (17/10). Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe memaparkan berbagai visi misi yang akan dan telah dilaksanakan. “Sudah banyak yang dilakukan bersama-sama mewujudkan Lubuklinggau metropolis yang madani,” jelasnya. […]

JAKARTA – | Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang dinilainya gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro diantaranya pertumbuhan ekonomi, realisasi nilai tukar rupiah, lifting minyak dan lifting gas. Adapun realisasi Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17 persen berada di bawah target asumsi APBN sebesar 5,40 persen. Realisasi nilai tukar rupiah […]

Musi Rawas – ULP PLN Muara Beliti targetkan hingga akhir tahun ini tunggakan pelanggan diminimalkan Rp 2,5 miliar.  Manajer PT. PLN ULP Muara Beliti, Zera Fitrizon menyampaikan bahwa Jum’at kemarin, tunggakan pelanggan selitar Rp 6, 9 miliar, sedangkan keadaan hari ini (Senin, 29/10) tunggakan mengalami penurunan hingga Rp 5, 6 miliar. Tertinggi di Kecamatan Muara Kelingi […]

LUBUKLINGGAU – | Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengatakan pertumbuhan penduduk sebelumnya 1,49 turun menjadi 1,25 diikuti besarnya proporsi generasi muda. “Kinerja BKKBN terus membaik. Secara kuantitas laju pertumbuhan penduduk sudah bagus, tapi kualitasnya harus berjuang keras. Bonus demografi kita yang sangat baik adalah sebagai bentuk kesejahteraan untuk masyarakat,” kata Hasto Wardoyo saat membuka Rapat […]

YOGYAKARTA–Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta berencana mengajukan upaya “judicial review” terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang berpotensi mengakibatkan pilkada ditunda. “Kami akan mengajukan judicial review atau mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) karena ini merugikan rakyat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi […]

JAKARTA — Pemerintah mempermudah perizinan perikanan budidaya untuk menarik investasi lebih banyak. Selain itu, peraturan perundangan terkait sinkronisasi pelayanan perizinan juga sedang disiapkan. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Subjakto menjelaskan, sinkronisasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dilakukan dalam upaya perbaikan pelayanan publik. “Saat ini kinerja birokrasi […]