Bupati/Wabup Musi Rawas Harus Bayar Tunai Janji Politiknya, Jangan Pencitraan
- account_circle investigasi
- calendar_month Rab, 5 Mei 2021
- visibility 50
Opini, oleh : Mirwan BB, Ketua Pemuda Mandala Trikora Musi Rawas
Bupati Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan tahun 2021-2024 dilantik di Griya Agung Palembang, Oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru Pada Hari Jumat, tanggal 26 bulan 2 Tahun 2021.
Berarti Sudah 66 Hari Jabatan Ratna Machmud-Suwarti menjadi Bupati-Wakil Bupati Musi Rawas, sudah sangat lumayan Mereka berdua menikmati Fasilitas Negara.
Seharusnya Fasilitas yang mereka nikmati, harus di bayar tunai dengan mewujudkan Janji Politiknya, Dari Santunan kematian, Satu Desa Satu Alat Berat, satu Desa Satu Ambulan, Seragam Gratis, dll.
Narasi yang di Bangun oleh Pemerintah Musi Rawas terlalu di paksakan, bahkan kelihatan di permukaan hanya mengekedepankan Pencitraan dari pada pembuktiannya.
Dari awal bulan April Narasi Pencitraan ini dibangun untuk masyarakat, Janji santunan kematian akan dicairkan bulan April, tetapi pada kenyataan hanya bualan pencitraan saja, akhir April dibangun lagi Narasi yang lebih dahsyat, yaitu Lauhcing Santunan Kematian.
Dengan memukul gong, agar terdengar Sampai Pelosok negeri Musi Rawas, Untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam memwujudkan janji politiknya.
Tetapi pada kenyataan hanya Narasi pencitraan lagi, buktinya syarat untuk mendapatkan santuan kematian,
diduga sangat sulit dengan regulasi yang rumit dan yang bisa menerima santunan di mulai Bulan April.
Janji politik santuan kematian, saat kampanye dijadikan alat komoditi politik, diungkapkan kepada masyarakat tanpa syarat untuk meraup suara rakyat, dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat.
Janji Politik Merupakan Ikatan Moral yang harus di realisasikan setelah jabatan didapat, Karena Jabatan yang di amanahkan merupakan konsekwensi, untuk mewujudkan janji-janji politiknya.
Masyarakat tidak akan menerima argumentasi Pembenaran dari pemerintah bahwa secara teknis sangat sulit menganggarkan Janji Politik tersebut dalam APBD, yang akan menjadi kendala dalam merealisasikan Janji Politik itu.
Tugas Pemimpin diberi Jabatan Oleh Rakyat, karena dianggap mampu mewujudkan janji-janji politiknya, bukan malah curhat kepada rakyat, agar rakyat mengerti dengan kondisi Pemimpinnya, Jangan ketidak mampun tadi menjadi alasan, agar masyarakat lupa dengan janji politiknya.
Selamat Mengumbar Narasi Pencitraan
- Penulis: investigasi
