Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Urusan Humas dan Informasi Kemenag Tidak Difungsikan

Urusan Humas dan Informasi Kemenag Tidak Difungsikan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 21 Jan 2020
  • visibility 62

LUBUKLINGGAU – | Sulitnya mendapatkan informasi dirasakan awak media saat menyambangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Lubuklinggau.

Adanya staf Humas dan Informasi tampaknya belum difungsikan sebagaimana mestinya.

“Dalam hal konfirmasi, kami di tidak mau disalahkan oleh atasan, bila wartawan mau bertemu akan kami sampaikan,” ungkap Staf Humas dan Informasi Kemenag, Amrullah Ahmad, Selasa (21/01/2020).

Hal ini disampaikan Amrullah yang beralasan Kepala Kemenag tidak berada di tempat, demikian Ka Subbag Tata Usaha juga sedang keluar.

Amrullah melanjutkan bahwa di Kemenag, PPID dibawah naungan dari tata usaha maka dari itu setiap keperluan ke Kepala Kemenag atau kabag TU mau pun konfirmasi tidak bisa dari kami, karena kami hanya sebatas pengurusan surar dan administrasi.

Lain dengan Kanwil Kemenag Provinsi, PPID dikelola langsung bidang Humas dan Informasi.

“Kepada para rekan-rekan media mohon maaf, kami tidak bisa menjawab konformasi, takut disalahkan atasan karena bukan wewenang kami,” tutupnya. | *

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 3 Mei 2023

    Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 3 Mei 2023

    • calendar_month Rab, 3 Mei 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Satuan Harga Antam Harga UBS 0.5 Rp 600.000 Rp 557.000 1.0 Rp 1.095.000 Rp 1.044.000 2.0 Rp 2.126.000 Rp 2.071.000 Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 1 Mei 2023 3.0 Rp 3.164.000 Rp 0 5.0 Rp 5.237.000 Rp 5.115.000 10.0 Rp 10.416.000 Rp 10.176.000 25.0 Rp 25.907.000 Rp 25.389.000 50.0 Rp 51.732.000 Rp […]

  • Komunikasi Digital Cermin Budaya Bangsa

    • calendar_month Sen, 7 Jun 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 49
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Komunikasi Digital mestinya tetap mempertahankan budaya (Culture) sebagai nilai luhur bangsa kita dengan mencerminkan nilai Pancasila maupun Bhinneka Tunggal Ika. Demikian disampaikan Kepala Diskominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas, M Rozak saat menjadi Pembicara pada Website Seminar (Webinar) Gerakan Literasi Digital 2021 dengan Tema : ‘Menggelobal di Era Digital’, Senin (07/06/2021). […]

  • Legislator Minta UU KSDA Direvisi

    • calendar_month Ming, 9 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwanto mengatakan bahwa Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (UU KSDA) perlu direvisi. Mengingat saat dihadapkan pada isu kerusakan lingkungan patut diwaspadai mengingat dampaknya luar biasa bagi kelangsungan hidup. ”Seperti kita lihat beberapa waktu lalu masalah yang sangat serius, sampah plastik hasil dari produk […]

  • Pemprov Sumsel Tinjau Rencana Peletakan Batu Pertama Bangub RSUD Muara Beliti

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Dinas Perkim dan Dinkes Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meninjau rencana peletakan batu pertama Bangub RSUD Muara Beliti, Kamis (04/03). Kabid Tata Bangunan Disperkim Provinsi Sumsel, Aminudin mengatakan bahwa peninjauan rencana peletakan batu pertama tersebut untuk memastikan target waktu pada 20 April bertepatan HUT Musi Rawas (Mura) yang akan dilakukan Gubernur Sumsel. […]

  • Butuh Lahan Nafkahi Keluarga, Warga Surati Jokowi

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Muratara, Jurnalindependen.com — Warga tiga desa yaitu Desa Air Bening,  Desa Ketapat Bening, Desa Mekar Sari Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatra Selatan menyurati Presiden Jokowi  terkait  semangat untuk hidup menafkahi istri dan anak . Sebelumnya telah terbentuk Forum Kelompok Tani Perjuangan dari ke tiga desa tersebut,  Adapun permintaan warga kepada Presiden Jokowi lahan seluas 2,25  Ha dimana […]

  • Penguatan Inspektorat Daerah untuk Berantas Korupsi

    • calendar_month Sel, 16 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Dalam kurun 2009-2014, dari 439 kasus yang ditangani KPK, 45,33 persen di antaranya melibatkan penyelenggara pemerintahan. Sementara, data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sejak era otonomi daerah hingga tahun 2014, sebanyak 318 kepala/wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi (kompas.com, 2017). Post Views: 317

expand_less