Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Warga Musi Rawas Keluhkan Kesalahan Cetak KK Berulang Kali

Warga Musi Rawas Keluhkan Kesalahan Cetak KK Berulang Kali

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 4 Jan 2019
  • visibility 71

MUSI RAWAS – Terjadinya kesalahan cetak pada blanko Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Musi Rawas di keluhkan warga.

Dika (27) warga Bangunsari, Kecamatan Purwodadi, Jum’at (04/01) mengeluhkan karena seringnya salah cetak pada Kk.

“Tiga bulan yang lalu pada KK saya tertulis pendidikan yang salah. Kemudian saya mengajukan perbaikan, untuk kolom pendidikan sudah benar, tapi kenapa malah NIK jadi salah.

Sabtu kemarin, saya mengajukan untuk perbaikan lagi. Mudah-mudahan hari ini selesai,” ujarnya.

Dika mengeluhkan pejabat Disdukcapil yang sering salah dalam mengisi blanko KK. Imbasnya warga mesti mengurus berulang-ulang. Dari segi waktu, dana tentu merasa sangat dirugikan dan direpotkan, padahal bagi warga desa waktu sehari sangat berguna untuk mencari nafkah keluarga.

“Saya berharap tidak keliru lagi. Demikian juga bagi warga lain di Kabupaten Musi Rawas,” harap Dika.

Sementara Kepala Disdukcapil tidak berada ditempat untuk di konfirmasi. (*)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lama Diupayakan, Akhirnya Bupati Mura Terima Sertifikat Asrama Silampari di Yogyakarta

    Lama Diupayakan, Akhirnya Bupati Mura Terima Sertifikat Asrama Silampari di Yogyakarta

    • calendar_month Sab, 27 Agu 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA – | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menerima sertifikat aset Asrama Silampati dari Kakanwil Badan Pertanahan Nasional, Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Provinsi Yogyakarta, Kamis (25/08/2022) di Kantor BPN tersebut. Bupati Ratna Machmud menyampaikan Asrama Silampari merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Yogyakarta. Keberadaan Asrama Silampari ini sebagai tempat bagi para pelajar dan […]

  • Uang Suap Penerimaan Bintara di Polda Sumsel Meningkat

    • calendar_month Sel, 4 Apr 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Uang suap yang diamankan Tim Propam Mabes Polri dari tersangka suap penerimaan anggota bintara Polri tahun 2016 di lingkungan Polda Sumatera Selatan mengalami peningkatan. “Uang suap yang awalnya dihimpun dari delapan tersangka sekitar Rp4 miliar kini hasil pengembangan dan pemeriksaan terakhir berkembang menjadi Rp6,7 miliar dari 15 tersangka,” kata Kapolda Sumatera Selatan Irjen […]

  • Kabag Keuangan : Anggaran Publikasi Dihapus, Dialihkan ke Bagian Lain

    Kabag Keuangan : Anggaran Publikasi Dihapus, Dialihkan ke Bagian Lain

    • calendar_month Rab, 8 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 102
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Anggaran publikasi media di Bagian Humas Setda Kabupaten Musi Rawas beberapa waktu lalu dibekukan tanpa alasan jelas dari Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti. Berdasarkan informasi wartawan, sore tadi, Rabu (08/07/2015) yang sempat konfirmasi Kabag Keuangan, Ahmad Rifa’i menyampaikan bahwa dalam pembahasan anggaran sekarang, dana publikasi senilai lebih kurang 2,5 miliar bukan hanya […]

  • Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2018, Pembelajaran Bagi Parpol

    • calendar_month Sen, 2 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo menengarai, munculnya beberapa calon tunggal melawan kotak kosong dalam Pilkada Serentak 2018 lalu karena adanya kekosongan hukum yang tidak diatur regulasi dalam undang-undang. “Masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi parpol untuk berhati-hati dan bikin regulasinya mengenai kotak kosong ini,” katanya menjawab pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, […]

  • Pandangan Dewan Tentang Hukuman Mati pada UU Tipikor

    • calendar_month Jum, 8 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpandangan, penentuan hukuman mati bukanlah suatu keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan. Karena hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia dan dijamin dalam UUD 1945. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime, pengaturan mengenai hukuman mati bukan hal dapat dilakukan dengan mudah. Khususnya bila dikaitkan dengan kondisi bencana alam. “Bencana alam memiliki […]

  • Herman Deru Ajak Bupati/Walikota di Sumsel Hadiri Konvensyen DMDI

    • calendar_month Ming, 24 Nov 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 91
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru yang sekaligus juga Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia mengajak para Bupati/Walikota di Sumsel hadir langsung pada acara konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam ke 20 Tahun 2019. “Saya sengaja hadir dengan  membawa serta para Bupati dan Walikota Se-Sumatera Selatan  ikut hadir. Tujuannya tidak […]

expand_less