Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Kepentingan Jalan Nasional di OKU Selatan

Kepentingan Jalan Nasional di OKU Selatan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 15 Okt 2018
  • visibility 52

PAlEMBANG – Anggota Komisi V DPR Hanna Gayatri mendorong percepatan pembangunan jalan nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) Provisi Sumatera Selatan. Pasalnya, saat ini OKU Selatan merupakan satu-satunya wilayah di Sumsel yang tidak memiliki jalan nasional.

Pembangunan jalan nasional ini diajukan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali berdasarkan Surat Keputusan Jalan Nasional oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Jalan nasional ini harus secepatnya dilaksanakan dan dipulihkan sebagaimana layaknya. Karena jalan nasional itu harus ada semuanya, dari utara sampe selatan dan barat sampai timur terhubung semua dengan jalan nasional,” kata Hanna saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Kepalai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang, Direktur Bandara, dan Bupati OKU Selatan di Sumsel, baru-baru ini.

Menurut Hanna, hingga saat ini wilayah OKU Selatan belum memiliki jalan nasional yang menghubungkan dengan Kota Palembang, Lampung, dan Bengkulu. Komisi V DPR RI pun siap menjembatani Pemkab OKU Selatan dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, guna mempercepat realisasi pembangunan jalan nasional di OKU Selatan yang direncanakan akan dibangun sekitar 300 kilometer.

“Kita sebagai Anggota Komisi V DPR, mempunyai tugas dan kewajiban untuk memdayagunakan, bagaimana caranya supaya jalan-jalan nasional utamanya khusus di dapil saya ini diperjuangkan sebaik mungkin.” harap legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Jalan nasional yang dibangun turut menghubungkan Bandara Banding Agung yang direncanakan akan dilakukan perbaikan dan reaktivasi, dengan kota disekitar OKU Selatan yaitu Lampung, Palembang, dan Bengkulu. Bandara yang sudah terbengkalai selama puluhan tahun tersebut telah melakukan studi kelayakan oleh Kementerian Perhubungan dan berhasil mendapatkan predikat layak untuk direvitalisasi oleh pemerintah pusat.

“Sudah dipaparkan oleh Direktur Bandara bahwa hasil studi kelayakannya lebih banyak poin yang layak daripada yang tidak layak. Tetapi bukan tidak layak hanya masih ada sedikit kekurangan. Ada tiga poin mungkin, tapi selain itu semuanya layak. Dan karena ini adalah dapil saya, jadi saya harus memperjuangkan baik bandara ataupun jalan nasional sampai goal,” komitmen legislator dapil Sumatera Selatan II.

Revitalisasi Bandara Banding Agung direncanakan akan dibangun kembali di tahun 2019 menggunakan dana yang berasal dari APBN. Pemkab OKU Selatan saat ini masih dalam proses memenuhi beberapa dokumen administrasi untuk mendukung revitalisasi bandara. Komisi V DPR RI akan terus memberikan dukungan politis guna melancarkan dan mempercepat revitalisasi bandara. (nap/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masyarakat Portal Akses Perusahaan Karena Tuntutan Diabaikan

    Masyarakat Portal Akses Perusahaan Karena Tuntutan Diabaikan

    • calendar_month Jum, 24 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Terkait sering terjadinya konflik antar masyarakat setempat dengan perusahaan yang berujung pemortalan jalan karena kekecewaan dan misskomunikasi. Pemerintah dalam hal ini menempati peran penting membantu dan menengahi penyelesaian konflik. Kabag Tapem Setda Kabupaten Musi Rawas, Risman Sudarisman menyampaikan hendaknya konflik yang ada ditekan dengan membangun komunikasi yang baik serta mengedepankan rasa persaudaraan […]

  • Bupati Siap Penuhi Persyaratan Bentuk Kantor Imigrasi di Musi Rawas

    • calendar_month Sel, 17 Sep 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan mengatakan siap memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dalam pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Mura baik sarana prasarana maupun SDM. “Harapannya Kantor Imigrasi bisa secepatnya berdiri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura sangat mendukung dan selalu memberikan suport agar pendirian Kantor Imigrasi bisa cepat terealisasi. Pemkab siap […]

  • 112 Desa yang akan Pilkades 2021 di Musi Rawas

    • calendar_month Rab, 13 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 65
    • 0Komentar

    Kecamatan BTS ULU, ada 6 Desa, yakni :1 SUNGAI BUNUT2 KEMBANG TANJUNG3 GUNUNG KEMBANG BARU4 SADU5 PELAWE6 SUKA MAKMUR Kecamatan TUGUMULYO, ada 13 Desa yakni :1 WUKIR SARI2 TRIWIKATON3 WIDODO4 TEGAL REJO5 TRIKOYO6 KALIBENING7 WONOKERTO8 NAWANGSASI9 SUKOMULYO10 NGADIREJO11 DWIJAYA12 SITI HARJO13 MATARAM Kecamatan SUMBER HARTA, ada 4 Desa, yakni :1 SUKARAMI JAYA2 SUMBER ASRI3 SUKAMAJU4 […]

  • KPK Temukan Celah Terkait BSM di Kemenag

    • calendar_month Kam, 5 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 50
    • 0Komentar

    JAKARTA — KPK menemukan celah dalam sistem sarana dan prasarana pendidikan dan bantuan siswa miskin (BSM) yang berada di bawah Kementerian Agama. “Kami lagi-lagi menemukan banyak hal yang bisa disampaikan dalam rangka memperbaiki kinerja tata kelola di bidang program sarana dan prasarana dan bantuan siswa miskin (BSM),” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam […]

  • Arahan Presiden untuk Pasukan Perdamaian RI: Hargai Budaya di Negara Setempat

    • calendar_month Jum, 31 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    KONTINGEN Garuda selaku pasukan yang dikirimkan untuk melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB tidak hanya diakui karena kemampuannya, tapi juga dikenal luas karena mampu berbaur dengan masyarakat setempat di wilayah penugasan. Tak jarang, ketika menjalankan misinya di sejumlah wilayah tersebut, para pasukan TNI ini berhasil merebut simpati masyarakat. Hal ini juga diakui oleh Presiden Joko Widodo […]

  • Kadinkes Bantah Perjadin Capai Rp 3,4 Miliar

    • calendar_month Kam, 29 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Terkait biaya perjalanan dinas (perjadin) tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas mencapai angka Rp 3,4 miliar di bantah keras Kepala Dinas, Mifta Hulummi, Kamis (29/3/2018) Tidak ada biaya perjadin sebesar itu, Gilo”, ujar Kadinkes Musirawas tersebut. Mifta Hulummi, tidak banyak berkomentar dia beralasan dirinya mau rapat dengan pihak BPJS, katanya sambil berlalu. […]

expand_less