Bupati Hendra Gunawan Hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi 2018

JAKARTA – Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Rapat ini juga dihadiri ratusan kepala daerah dan perwakilan Bank Indonesia dari berbagai wilayah di Indonesia.

Tema acara ini adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif serta Berkualitas.”

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi diantaranya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.

Setelah lagu Indonesia Raya dikumandangkan, acara kemudian dilanjutkan dengan laporan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Setelah itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) Darmin Nasution menyampaikan sambutannya.

Sebelum memberikan arahannya, pada kesempatan ini juga Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik dan TPID Berprestasi tahun 2017.

Usai menyerahkan penghargaan, Presiden menyampaikan arahan yang dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai simbol dibukanya Rakornas ini.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo meminta agar para kepala daerah lebih proaktif dalam upayanya menekan inflasi yang terjadi di daerah masing-masing. Ia mencontohkan bahwa apabila terjadi inflasi oleh karena adanya kekurangan pasokan, maka kepala daerah itu harus langsung mengupayakan kelancaran pasokan dengan cara bekerja sama dengan daerah lainnya yang mengalami surplus. Inilah yang Presiden Joko Widodo sebut dengan perdagangan antardaerah.

Presiden mengatakan bahwa pengecekan berkala mengenai jumlah stok pangan yang tersedia dan berkoordinasi dengan daerah sekitar itu harus dilakukan para kepala daerah dalam rangka menekan angka inflasi. Dengan itu rakyat diyakini dapat menikmati harga yang terkendali.

Menurutnya, perdagangan antardaerah ini dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi daerah-daerah yang mengalami hambatan pasokan dan yang mengalami kelebihan pasokan.

Selain itu, Presiden juga menyarankan kepada para kepala daerah untuk membangun pasar-pasar pengumpul baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Sehingga para petani di daerahnya masing-masing mendapatkan kemudahan akses untuk dapat menjual hasil taninya dengan lebih mudah. Pasar-pasar pengumpul tersebut juga dapat dijadikan solusi untuk menekan biaya transportasi dan distribusi sebagaimana yang saat ini terjadi. (*)