Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Pemerintahan » Pangdam II Sriwijaya Resmikan Ruang ICU RS dr Noesmir dan Gelar Baksos

Pangdam II Sriwijaya Resmikan Ruang ICU RS dr Noesmir dan Gelar Baksos

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 17 Mar 2015
  • visibility 116

BATURAJA, Jurnalindependen.com – Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Iskandar M Syahril meresmikan ruang ICU RS Tingkat IV dr Noesmirs Baturaja, Selasa (17/03/15).

Pada acara peresmian ini Pangdam II Srwijaya  beserta rombongan disambut oleh Kepala Rumah Sakit dr Noesmir Baturaja May CKM Dr Ponco Darmono, yang turut serta tampak Plt Bupati OKU H Kuryana Azis serta Kapolres OKU AKBP Mulyadi setelah usai peresmian rombongan menuju taman kota Baturaja yang menjadi pusat kegiatan bhakti sosial.

Dalam kata sambutan Plt. Bupati mengatakan kegiatan Bhakti Sosial ini dalam rangka kunjungan kerja Pangdam II Sriwijaya ke Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dikesempatan itu Pangdam menjelaskan, kegiatan bhakti sosial ini merupakan wujud sinergi TNI, Pemerintah Daerah, Polisi, BUMN dan BUMD dan swasta. Kegiatan bhakti sosial bersama ini selain membagikan sembako kepada warga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, juga digelar sunatan masal, pengobatan gratis, pelayanan KB serta donor darah.

Pangdam II /Sriwijaya Mayjen TNI Iskandar M Sahil SE menjelaskan, Bhakti Sosial bersama bertujuan memberikan motivasi kepada BUMN, BUMD dan swasta agar menyalurkan dana CSR perusahaan untuk membantu masyarakat sekitar khususnya yang berada di ring I sebagai wujud kepedulian perusahaan.

Kegiatan bhakti sosial ini merupakan wujud kepedulian kepada sesama. (Rol)

 

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahar Caleg PPP 500 juta, Kebutuhan atau Berlebihan

    • calendar_month Kam, 18 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Sejumlah partai politik di Indonesia dilaporkan meminta “sumbangan dana” dari caleg nomor jadi untuk biaya pemilu tahun depan. Salah satu di antaranya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang “mewajibkan calon legislator DPR RI nomor urut 1 berkontribusi atas biaya saksi sebesar Rp500 juta”. Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi, membenarkan adanya dana sumbangan itu tetapi […]

  • Bila Ada Unsur Pidana, BPK Dapat Laporkan Hasil Audit ke Penegak Hukum

    • calendar_month Kam, 27 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Jurnalindependen.com — Mestinya bila hasil audit BPK ada indikasi kerugian negara dapat dilaporkan  ke penegak hukum. Apalagi menurut KPK, kesalahan administrasi saja dapat masuk ke ranah pidana, ungkap Ketua Perkumpulan Pemantau Dana Negara RI (PDNRI), Ahmad Rudi ketika dihubungi di Palembang, siang tadi Kamis (27/08/2015). “Bila dari hasil audit ada unsur kerugian negara, BPK sendiri […]

  • Pakar : Koruptor Sekarang Terlalu Dimanja

    • calendar_month Ming, 15 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menilai para narapidana korupsi saat ini lebih dimanjakan ketimbang di era Presiden SBY. Pemberian hukuman kepada para koruptor pun disebut kurang memberikan efek jera. “Saya melihat koruptor memang terlalu dimanjakan, efek jeranya kurang terutama yang berkaitan dengan remisi,” kata Yenny di Senayan, […]

  • Soal Kasus Nenek Asyani, Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

    • calendar_month Sab, 14 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 176
    • 0Komentar

    JAKARTA — LBH-Keadilan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondoo, Jawa Timur, memberikan penangguhan penahanan atas Nenek Asyani. “Hakim harus memiliki sense of justice dalam memutus perkara,” kata Ketua Pengurus LBH-Keadilan Abdul Hamim Jauzie, Sabtu (14/3). Menurut Abdul Hamim, hukum saat ini bagikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Hukum dengan tajam menindak […]

  • Terbit PP tentang THR dan Gaji 13, Presiden: Pensiunan Dapat THR

    • calendar_month Rab, 23 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 114
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2018. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini THR turut diberikan kepada para pensiunan PNS, TNI, dan Polri. “Saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, prajurit TNI dan […]

  • KPK Bidik Kadis dan Staf PU BM Banyuasin karena Beri Keterangan Palsu

    KPK Bidik Kadis dan Staf PU BM Banyuasin karena Beri Keterangan Palsu

    • calendar_month Rab, 22 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Dari 10 saksi yang rencananya akan dihadirkan, satu saksi tidak hadir dan sudah berkoordinasi karena ada pekerjaan. Ahmad Kadafi yang merupakan rekanan dinas di Pemkab Banyuasin rencananya akan dihadirkan pada persidangan pekan depan. Post Views: 569

expand_less