Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » KPK Amankan Kepala Daerah Lewat Operasi Tangkap Tangan

KPK Amankan Kepala Daerah Lewat Operasi Tangkap Tangan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 20 Jun 2015
  • visibility 178

JAKARTA — Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di salah satu wilayah di Sumatra dengan mengamankan seorang kepala daerah setempat.

“Saat ini yang bisa diinformasikan adalah benar tadi malam (19/6) KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Sabtu (20/6).

Namun, pada kesempatan itu Priharsa menolak menjelaskan lebih detail tentang OTT tersebut. “Info lebih detail akan disampaikan siang nanti dalam konferensi pers,” kata dia.

Berdasarkan informasi, dalam OTT tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang kepala daerah di salah satu wilayah di Sumatra itu. Saat penangkapan, tim satuan tugas juga dikabarkan mengamankan sejumlah uang yang diduga merupakan uang suap.

Namun, hingga kini belum diketahui berapa jumlah uang dan kaitan uang tersebut dalam OTT itu. Tim satgas KPK masih dalam perjalanan untuk membawa pihak-pihak yang telah diamankan ke Gedung KPK di Jakarta. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polisi Gerebek Rumah Bandar, Sita Sabu-Ineks

    • calendar_month Jum, 16 Jun 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    MUARA ENIM – Jajaran Polsek Gunung Megang mengungkap kepemilikan 44 butir ekstasi (ineks) dan 9 bungkus sabu. Post Views: 591

  • Bupati H2G Bersama Ketua TP PKK Mura Hadiri GMSS di Desa Tugu Sempurna

    • calendar_month Kam, 1 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura) H Hendra Gunawan (H2G) bersama ketua TP PKK Musi Rawas Hj Noviar Marlina Gunawan menghadiri secara langsung terlaksananya program Gerakan Musi Rawas Sempurna Sehat (GMMS) di UPT Puskesmas Karya Sakti Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi. Kamis (1/8). Bupati H2G mengucapkan terimakasih kepada Camat, Kepala Desa, ibu-ibu […]

  • Gelar UKW, Kominfo Syaratkan Peserta Ikut Organisasi yang Diakui Dewan Pers

    Gelar UKW, Kominfo Syaratkan Peserta Ikut Organisasi yang Diakui Dewan Pers

    • calendar_month Jum, 14 Okt 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 169
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Diskominfotiksan telah menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 11-12/10/2022, dengan menghadirkan penguji dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kepala Dinas Kominfotiksan melalui Kabid Kompublik, Febrian Saputra memberikan keterangan bahwa dalam pelaksanaan UKW, pihaknya sebagai fasilitator. “UKW diperuntukkan untuk tingkat Muda namun karena kurangnya peserta maka dibuka juga untuk Madya,” ungkap Febrian […]

  • Pemkab Musi Rawas Utara Raih Opini WTP

    Pemkab Musi Rawas Utara Raih Opini WTP

    • calendar_month Sen, 28 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Muratara – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017. Penyerahan LHP tersebut dilakukan langsung oleh Pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Dr Agus Joko Pramono dan diterima oleh Bupati Muratara HM Syarif […]

  • Asian Games 2018, Soft Diplomacy Indonesia

    • calendar_month Rab, 8 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 121
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan, soft diplomasi Indonesia dengan digelarnya Asian Games 2018 dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni dari segi atlet, infrastruktur, kebudayaan, pelayanan, dan pariwisata. Hal itu ungkapkannya pada acara bedah buku tentang ‘Meningkatkan Wibawa Indonesia di ASEAN Melalui Soft Diplomasi Indonesia dan Penyelenggaraan Asian Games 2018’. […]

  • Mantan Napi Harus Tunggu 5 Tahun Untuk Maju Pilkada

    • calendar_month Ming, 15 Des 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Seorang mantan narapidana harus menunggu jeda waktu lima tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau walikota. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 dibacakan pada Rabu (11/12/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh Indonesia Corruption Watch […]

expand_less