Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Pemerintahan » Pajak Kendaraan Dinas OKU Timur Menunggak Rp180 juta

Pajak Kendaraan Dinas OKU Timur Menunggak Rp180 juta

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 12 Okt 2017
  • visibility 24

MARTAPURA – Tunggakan pajak kendaraan dinas milik pegawai Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan yang tercatat di UPTD Dispenda setempat hingga saat ini mencapai Rp180 juta.

“Tunggakan pajak kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur sejak 2012 hingga tahun ini sudah mencapai Rp180 juta,” kata Kepala UPTD Dispenda Kabupaten OKU Timur, Andy Bobi di Martapura, Kamis.

Kendaraan dinas yang menunggak pajak itu sebagian besar jenis roda dua dan beberapa mobil plat merah milik pegawai di sejumlah kantor ataupun dinas di pemerintahan setempat.

“Saya lupa kendaraan PNS dari instansi mana saja yang menunggak membayar pajak karena data rinciannya ada di kantor,” jelasnya.

Terkait tunggakan tersebut pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan ke Pemkab OKU Timur agar segera melakukan pelunasan terhadap pajak kedaraan yang belum dibayar itu.

“Sudah kedua kalinya kami melayangkan surat ke Pemkab OKU Timur namun hingga saat ini belum ada balasan,” katanya.

Ia berharap, Bupati OKU Timur dapat mengimbau seluruh jajarannya khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum melunasi pajak kendaraan agar segera melakukan pelunasan ke UPTD Dispenda setempat.

“Sebab 30 persen dari pendapatan sektor PKB dikembalikan ke kabupaten/kota setempat untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Peran Parlemen Wujudkan Pemerintahan Transfaran dan Efektif

    • calendar_month Sel, 6 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    WAKIL Ketua DPR RI Fadli Zon menekankan bahwa parlemen berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari korupsi. Selain itu, dalam mendukung tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan, pemberantasan korupsi merupakan peran vital bagi penyelenggara pemerintahan. Hal tersebut ia sampaikan ketika menjadi pembicara dalam Forum Parlemen G20 and Speakers’ Summits di Buenos Aires, Argentina, […]

  • Indonesia Dituntut Ambil Peran Tuntaskan Genosida Rohingya

    • calendar_month Jum, 22 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan diperlukan kekuatan politik (political will) untuk menyelesaikan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Karena itu, dibutuhkan peran negara-negara Asean termasuk Indonesia sebagai negara pemimpin di kawasan. “Salah satu yang ditunggu adalah peran Indonesia. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dan juga leader di […]

  • Langgar Kode Etik Hakim MK, Patrialis Minta Maaf

    • calendar_month Sel, 8 Agu 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mengakui melanggar kode etik hakim MK karena membocorkan kepada teman dekatnya hasil uji materi UU Peternakan. Post Views: 588

  • Wabup Lantik 11 Pejabat Eselon III dan IV Pemkab Musi Rawas

    • calendar_month Rab, 17 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Wakil Bupati Musi Rawas Hj Suwarti melantik 11 pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura). Pelantikan berlangsung di Kantor Bupati Musi Rawas, Rabu (17/7). Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dihadiri Sekda EC Priskodesi, Asisten, Staff Ahli dan Kepala […]

  • Terkait Potongan Uang Jasa Kapitasi, Penjelasan Inspektorat Membingungkan

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Adanya surat laporan masyarakat tentang dugaan pemotongan uang jasa kapitasi JKN di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Mura) diakui pihak Inspektorat melalui Sekretarisnya, Pujo Wiloso sudah ditindak lanjuti. "Surat laporan tersebut yang ditembuskan ke Inspektorat sudah ditindak lanjuti dan tugas Inspektorat hanya memonitoring tentang permasalahan yang ada," ungkap Pujo Wiloso ketika dikonfirmasi Jurnalindependen.com […]

  • Bapenda Kesulitan Tarik Pajak Air Permukaan

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 17
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Diantara banyaknya kolam air deras di Kabupaten Musi Rawas (Mura). Hanya 3 yang sudah bayar pajak air permukaan. Hal ini di sampaikan Kepala UPTD Bapenda Mura melalui Kasi Penetapan dan Pembayaran Pajak, Tabrani Burlian dikantornya, Rabu (04/03). Ia mengakui kesulitan menargetkan penarikan pajak air permukaan yang merupakan pajak dari provinsi, karena […]

expand_less