Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Pajak Kendaraan Dinas OKU Timur Menunggak Rp180 juta

Pajak Kendaraan Dinas OKU Timur Menunggak Rp180 juta

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 12 Okt 2017
  • visibility 64

MARTAPURA – Tunggakan pajak kendaraan dinas milik pegawai Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan yang tercatat di UPTD Dispenda setempat hingga saat ini mencapai Rp180 juta.

“Tunggakan pajak kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur sejak 2012 hingga tahun ini sudah mencapai Rp180 juta,” kata Kepala UPTD Dispenda Kabupaten OKU Timur, Andy Bobi di Martapura, Kamis.

Kendaraan dinas yang menunggak pajak itu sebagian besar jenis roda dua dan beberapa mobil plat merah milik pegawai di sejumlah kantor ataupun dinas di pemerintahan setempat.

“Saya lupa kendaraan PNS dari instansi mana saja yang menunggak membayar pajak karena data rinciannya ada di kantor,” jelasnya.

Terkait tunggakan tersebut pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan ke Pemkab OKU Timur agar segera melakukan pelunasan terhadap pajak kedaraan yang belum dibayar itu.

“Sudah kedua kalinya kami melayangkan surat ke Pemkab OKU Timur namun hingga saat ini belum ada balasan,” katanya.

Ia berharap, Bupati OKU Timur dapat mengimbau seluruh jajarannya khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum melunasi pajak kendaraan agar segera melakukan pelunasan ke UPTD Dispenda setempat.

“Sebab 30 persen dari pendapatan sektor PKB dikembalikan ke kabupaten/kota setempat untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kedepankan Dialog, Selesaikan Perdebatan RUU PKS

    • calendar_month Rab, 14 Jul 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nusron Wahid Nusron mengkhawatirkan terjadinya pembelahan opini di masyarakat ketika membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Ia menekankan, dalam pembahasan RUU PKS, untuk mengedepankan dialog dengan berbagai pihak agar kondusifitas masyarakat di tengah pandemi ini harus terus dijaga. Dirinya melihat, masih terjadi perdebatan di […]

  • Edhy Prabowo Silaturahmi Dengar Pendapat dengan Warga di Karyadadi

    • calendar_month Rab, 11 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo, adakan acara silaturahmi dan dengar pendapat dengan masyarakat Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas – Sumsel, Rabu (11/11/2015) di Desa U2 Karyadadi. Acara yang dihadiri ratusan warga serta Kepala Desa ini berlangsung akrab dan penuh antusias menyampaikan berbagai macam permintaan terutama dibidang pertanian. Acara dimaksud juga […]

  • Usai Sertijab Walikota Lubuklinggau Gelar Rapat Konsolidasi

    • calendar_month Kam, 20 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Walikota SN Prana Putra sohe dan Wakil Walikota Lubuklinggau Sulaiman Kohar usai serah terima jabatan langsung menggelar rapat konsolidasi bersama seluruh kepala OPD, Camat, dan Lurah di Op Room Moneng Sepati, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Lubuklinggau, Kamis (20/09). Rapat dipimpin langsung oleh Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe dan didampingi Wakil Walikota, Sulaiman […]

  • Buku ‘Sadar Kaya’ : Pikiran Itu Mencipta

    • calendar_month Jum, 15 Okt 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Baca Tulisan Sebelumnya : Buku ‘Sadar Kaya’ : Anda Diciptakan untuk Sukses KITA pasti sering mendengar kalimat, “Hati”hati dalam berkata, hati-hati dalam berpikir!” Ya, tetapi perkataan tersebut lebih mudah diucap dan didengar dari pada benar-benar dikerjakan. Kita semua pasti tahu bahwa mind is creating atau pikiran itu mencipta. Seperti apa maksud Kalimat tersebut? Ilustrasinya kira-kira begini. […]

  • Lahan Kritis Indonesia Capai 24 Juta Hektare

    • calendar_month Kam, 12 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    MAGELANG — Lahan krtis di Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare. Direktur Jendral (Dirjen) Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hilman Nugroho menyebut, butuh 48 tahun untuk penghijauan. “APBN hanya mampu untuk menanam 500 ribu hektare per tahun. Butuh waktu 48 tahun untuk kembali menghijaukan lahan kritis di […]

  • DPMPTSP Tunggu Pengajuan Kolektif Izin Walet

    • calendar_month Rab, 27 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 46
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas masih menunggu pengajuan perizinan Usaha Penangkar Burung Walet kolektif dari kecamatan terutama kecamatan Megang Sakti. Kepala DPMPTSP melalui Kabid Pelayanan Perizinan, Mei Juanda mengatakan, Rabu di kantornya bahwa beberapa waktu lalu unsur Tripika Kecamatan Megang Sakti sudah turun dan […]

expand_less