Isu-isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Musirawas

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Ada 25 isu strategis yang difokuskan Pemerintah Kabupaten Musirawas masa 2016 – 2021, diantaranya :

1. Kurang memadinya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar pemukiman serta belum terkelolanya sumber daya alam secara optimal ;
   
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana konservasi sumber daya air untuk mengatasi permasalahan kelebihan dan kekurangan baik air baku maupun air irigasi ;
3. Masih kurangnya aksebilitas mutu pendidikan sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat ;
4. Masih kurang refresentatifnya sarana dan prasarana kesehatan yang berpengaruh pada kurangnya aksebilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan ;
5. Belum optimalnya peran BKPRD dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang ;
6. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan serta semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang karena kurangnya konsistensi antara perencanaan pembangunan yang dihasilkan melalui proses musrenbang dengan alokasi penganggaran di APBD ;
7. Belum optimalnya peran serta fungsi kelembagaan masyarakat desa dan tata kelola pemerintahan desa ;
8. Masih kurangnya pendapatan petani/peternak dan daya saing produk pertanian dalam arti luas ;
9. Masih kurang optimalnya pembinaan terhadap sektor usaha kecil, menengah dan koperasi ;
10. Belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah ;
11. Pengembangan pariwisata dan budaya lokal ;
12. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik ;
13. Masih kurang efektifnya penanggulangan kemiskinan dan kurang perhatiannya terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
14. Masih kurangnya kemampuan dan kesiapan aparatur dan masyarakat dalam penanganan bencana, pengurangan resiko bencana ;
15. Belum optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan secara online ;
16. Sarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan lebutuhan pasar kerja ;
17. Belum optimalnya upaya penanggulangan kerusakan lingkungan ;
18. Belum optimalnya penggunaan ICT dalam pemerintahan dan layanan masyarakat ;
19. Masih panjangnya rentang kendali kepemerintahan sehingga lambannya pengentasan daerah tertinggal ;
20. Masih minimnya kontribusi PAD terhadap APBD ;
21. Masih tingginya inkonsistensi data sektoral dari PD ;
22. Masih luasnya lahan kritis ;
23. Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga ;
24. Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil ;
25. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan masih kurangnya profesional aparatur.

Sumber : RPJMD Mura 2016 -2021