Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Lembaga KPK Imbau Perusahaan di Musi Rawas Tunaikan CSR

Lembaga KPK Imbau Perusahaan di Musi Rawas Tunaikan CSR

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 19 Apr 2018
  • visibility 60

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.co.id – Kendati sudah ada kesepakatan antara Pemkab Musi Rawas dengan beberapa perusahaan, namun sepanjang 2017 masih banyak perusahaan belum merealisasikan Corporate Social Responsibility(CSR).

Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Kabupaten Musi Rawas, Ali Mu’ap saat dihubungi, Kamis (19/04) menghimbau dan mengharapkan perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Rawas, segera melakukan kewajiban (CSR) yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.

“Dari hasil monitoring Tim Lembaga KPK Musi Rawas, masih banyak perusahaan yang tidak mengindahkan dan mengelurakan dana CSR. Padahal telah disepakati sebelumnya dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,” ungkap Ali Mu’ap.

Kami berharap Pemerintah Daerah segera memberi sanksi kepada perusahaan yang nakal ini. Agar kedepan tidak terulang lagi kejadian seperti ini.

Kami dari Lembaga KPK Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan tugas pokok kami, pengawas kinerja pemerintah daerah dan swasta, pengawasan dana APBN, APBD dan kebijakan publik akan terus memantau dan mengawasi masalah ini, tutup Ali Mu’ap. (*)

Berita Terkait : CSR Perusahaan di Musi Rawas Tahun 2017 (DPMPTSP)

 

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Investor Diharapkan Bantu Pembangunan Daerah

    • calendar_month Kam, 16 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Keberadaan investor tentu diharapkan dapat ikut berperan membangun daerah, termasuk didalamnya pembukaan lapangan kerja, pemasukan pendapatan dan lainnya, disisi lain perusahaan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Wakil Bupati Musirawas, Hj Suwarti saat sosialisasi dengan PT Dapo Agro Makmur dan perusahaan lainnya di Gubug Mang Engking, Lubuklinggau, Kamis (16/03) mengatakan, investor datang menciptakan lapangan […]

  • Belum Ada Pembelian Saham Freeport dari Pemerintah

    • calendar_month Rab, 17 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    JAKARTA – Hingga saat ini belum ada pembayaran satu Rupiah pun yang dilakukan oleh PT Inalum sebagai wakil dari pemerintah dalam pembelian 51% saham PT Freeport. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia. Pembayaran baru akan dilakukan setelah masalah […]

  • BPN “Cuci Tangan” Ada Desa Masuk HGU

    BPN “Cuci Tangan” Ada Desa Masuk HGU

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    *Buat Sertifikat Harus Izin Perusahaan MUSI RAWAS, Jurnal Independen.com-Ada beberapa desa diwilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura) masuk dalam Haj Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan. Indikator ini terkuak adanya surat kepemilikan seperti sertifikat rumah dan lahan tidak berlaku. Anehnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mura, yang mengurusi masalah tanah seolah-olah” cuci tangan” dengan masalah yang dihadapi […]

  • Pemkab Mura dan UMP Teken MoU Bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian Masyarakat

    • calendar_month Kam, 28 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Pemkab Musi Rawas (Mura)  dan Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) menandatangani MoU kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian & Pengabdian Masyarakat di Gedung Rektorat setempat, Kamis (28/03). Bupati Musi Rawas dan Rektor UMP, Abid Djazuli menandatangani MoU dengan dihadiri dari kedua belah pihak. Dari Pemkab Mura turut hadir Asisten Ekonomi Pembangunan Syaiful Ibna, Kepala Badan Litbang Bambang […]

  • Suap Untuk Ubah WDP Menjadi WTP Terungkap

    • calendar_month Sab, 27 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa suap yang diduga diberikan oleh Inspektur Jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito kepada Auditor Utama BPK Rochmadi Saptogiri untuk mengubah status laporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Post Views: 348

  • Dishub Perlu Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM

    • calendar_month Sen, 17 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 53
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Banyak hal yang diupayakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Musi Rawas kedepan. Terutama untuk Sumber Daya Manusia (SDM), Kepala Dishub Adi Winata mengakui masih kurang baik kualitas maupun kuantitas. “Tentu kedepan kita akan upayakan peningkatan kualitas SDM melalui berbagai diklat maupun pelatihan. Sementara kuantitas diupayakan ada penambahan pegawai,” ungkap Adi Winata saat dibincangi […]

expand_less