Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Lima Pimpinan KPK Baru Dilantik, Ini Komentar Polri

Lima Pimpinan KPK Baru Dilantik, Ini Komentar Polri

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 22 Des 2015
  • visibility 93

JAKARTA — Lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (21/12) dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dengan begitu, kelima orang tersebut resmi menjabat pimpinan KPK tahun 2015-2019.

Mabes Polri memberikan komentar terhadap kelima pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Karopenmas Polri, Brigjen Agus Rianto mengharapkan pimpinan baru mampu bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya.

“Bisa mewujudkan keinginan masyarakat dalam pemberantasan korupsi,” ujar Agus, saat dihubungi, Senin (21/12).

Dari lima pimpinan KPK yang baru, terdapat Irjen Basaria Panjaitan. Basaria merupakan anggota Polri aktif satu-satunya. Aktivis anti korupsi pun meragukan Basaria memiliki komitmen pemberantasan korupsi.

Namun, Agus memiliki penilaian lain terhadap Basaria. Menurut jenderal bintang satu tersebut, Basaria merupakan sosok yang kredibel di bidang penegakan hukum.

Sebab, Basaria memiliki lama bertugas di reserse. Karena itu, Agus menegaskan, dalam mengemban tugas barunya di KPK tidak perlu diragukan.

Sebelumnya, Upacara pengucapan sumpah jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2015-2019 digelar di Istana Negara, Senin (21/12). Lima pimpinan KPK terpilih, yakni Basaria Panjaitan, Alexander Marwarta, Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang, mengucap sumpah janjinya disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kelimanya diangkat berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 133 P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK Masa Jabatan 2015-2019. Usai mengucap sumpah jabatan, mereka resmi menjabat sebagai pimpinan lembaga anti-rasuah tersebut. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pinjaman Online & Sebar Data Nasabah : ‘aksi rentenir digital’

    • calendar_month Jum, 9 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Kisah-kisah dari nasabah pinjaman online, yang mengeluhkan perilaku para penagih utang karena dianggap melanggar privasi, banyak ditemukan di media sosial. LBH Jakarta membuka posko pengaduan hingga 25 November untuk menampung keluhan nasabah. Bukan pertama kalinya Agustin Cahyani, 23, meminjam uang di salah satu aplikasi pinjaman online (pinjol). Namun pinjamannya sebesar Rp1,8 juta pada akhir September […]

  • Desa di Mura Prioritas Pengunaan DD Inovasi Desa 

    • calendar_month Sel, 11 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Realisasi program bantuan pemerintah pusat, yakni peyaluran dana desa (DD) sudah masuk tahun ke lima. Sebagai evaluasi, tentunya masing-masing desa mampu memprioritaskan pengunaan DD tidak hanya fokus pembangunan desa melainkan upaya mengarah Inovasi Desa. Hal itu disampaikan, Kepala DPMD Mura Mefta Jhoni didampingi Kabid Fasilitasi Perencaan Keuangan Desa Andrianto ketika dibincangi […]

  • UU MD3 Kembali Diuji di MK

    • calendar_month Kam, 5 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 110
    • 0Komentar

    JAKARTA – Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah pihak. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) beserta perseorangan mengajukan uji materiil Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf (k), Pasal 245 ayat (1) […]

  • Pemungutan Retribusi Parkir Dishub Lubuklinggau Diduga Tak Sesuai Ketentuan

    Pemungutan Retribusi Parkir Dishub Lubuklinggau Diduga Tak Sesuai Ketentuan

    • calendar_month Ming, 28 Jan 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik LHP BPK Tahun 2022 terhadap dokumen penerimaan retribusi serta wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) menunjukkan terdapat pemungutan Retribusi Parkir kepada 114 Badan Usaha […]

  • Diduga Oknum Dewan Main Proyek, Proses Tender Sekedar Formalitas

    • calendar_month Kam, 30 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 91
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan disinyalir banyak di bekingi oknum pejabat dan anggota dewan. Menanggapi hal ini, aktivis sekaligus Ketua Yayasan PUCUK, Efendi menyampaikan kepada Jurnalindependen.com, Rabu (29/07/2015) bahwa hal tersebut tidak asing lagi atau dengan kata lain sudah menjadi rahasia umum. “Beberapa proyek tersebut memang bukan […]

  • LSM Pertanyakan Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

    • calendar_month Kam, 25 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempertanyakan dampak dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) terhadap lingkungan jika tidak diolah sesuai standar. Post Views: 247

expand_less