Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » 7 LSM atau Ormas yang terdaftar di Muratara

7 LSM atau Ormas yang terdaftar di Muratara

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 10 Jan 2015
  • visibility 40

MURATARA, Jurnalindependen.com — Sesuai yang di amanatkan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi, Kepala Kantor Kesbangpol Musi Rawas Utara (Muratara) melalui kasi Ideologi dan Wawasan Kebanggsaan, Firdaus Haris (dua hari yang lalu) kepada Jurnalindependen.com mengatakan bahwa untuk mendaftar ke Kesbangpol itu ada beberapa syarat yang harus  dilengkapi diantaranya, Akta pendirian Ormas atau LSM, Program Kerja Ormas atau LSM, sumber dana, Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), Surat tidak dalam Keadaan Sengketa kepengurusan dan sanggup melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh Ormas atau LSM serta kesekretariatan.

Ditambahkan oleh Firdaus Haris, sekarang ini LSM atau Ormas yang sudah terdaftar dan yang sudah di Verifikasi oleh kesbangpol Kabupaten Musi Rawas Utara ini ada 7 diantaranya :

1. LSM GMPN ( Gerakan Masyarakat Peduli Nibung,

2.LMR Rasta,

3. LSm Transport Mandi Angin Jaya,

4.Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Kinerja Aparatur Negara (LI TIPIKOR),

5.Lembaga Swadaya Masyarakat Demokrasi Tegakkan Keadilan (DETAK),

6.GABKIN (Gabungan Pengusaha dan Kontraktor Indonesia),

7.Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Lestari (ABRI).

Sedangkan LSM Pemerhati Pembangunan Daerah (PPD) baru saja didaftarkan.

”Kesbangpol berharap kepada Ormas atau LSM yang sudah terdaftar agar dapat saling berkoordinasi selalu dengan Kesbangpol untuk kemajuan dan pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara ini. Selain itu hendaknya dalam menjalankan kegiatannya agar dapat lebih profesional,” ungkapnya .(perri) 

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPU Musi Rawas Beri Kesempatan Sanggah PPK Terpilih Hingga 21 Februari

    • calendar_month Sen, 17 Feb 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura) memberikan kesempatan masyarakat untuk mengoreksi dan menyanggah terhadap anggota PPK terpilih. “Kita buka pengaduan dan sanggahan dari masyarakat dengan pembuktian dalam perekrutan anggota PPK dan terpilih sementara untuk 14 Kecamatan di Musi Rawas. Pengaduan ini telah kita buka dari 15 Februari lalu hingga 21 Februari 2020, […]

  • Pembukaan Porprov X di Lubuklinggau Berlangsung Sukses (Foto)

    • calendar_month Sen, 25 Mei 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Keterangan Foto : Gubernur, Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel serta Walikota Lubuklinggau dan Ketua KONI Sumsel secara bersama memukul Drum tanda dibukanya, Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) ke-X, di GOR Petanang, Sport Center Lubuklinggau, Ahad (24/05/2015) Post Views: 791

  • Tekan Lonjakan Covid-19, Bupati Tegaskan PPKM Harus Optimal

    • calendar_month Kam, 8 Jul 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura), Hj. Ratna Machmud menegaskan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Mura secara optimal akan dilaksanakan, karena terjadi lonjakan pasien Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Miura maupun di masyarakat. “Kami minta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) dapat memenuhi kebutuhan obat-obatan maupun alat kesehatan untuk menunjang pengobatan […]

  • Periksa Anggota DPR Harus Izin Presiden Dinilai Hambat Hukum

    • calendar_month Jum, 25 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 36
    • 0Komentar

    JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait penegak hukum jika ingin memeriksa anggota DPR harus mendapat izin dari presiden, bertentangan dengan semangat publik untuk percepatan penegakan hukum. “Ini (putusan MK) bertentangan dengan semangat publik yang menginginkan percepatan penanganan dan penegakan hukum,” katanya, Jumat (25/9). Dia mengatakan sebelumnya permintaan agar […]

  • Terganjal Selisih Suara, Permohonan PHP Provinsi Sumsel dan Kota Bekasi Tidak Diterima MK

    • calendar_month Kam, 9 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kerinci, Provinsi Papua, Kabupaten Lahat berujung dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. Demikian putusan dismissal MK yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya pada Kamis […]

  • Protes PT CLBB tentang Perizinan di Musi Rawas

    • calendar_month Kam, 8 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 53
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – PT CLBB  Protes keras kepada oknum Kabid perizinan non perizinan DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas, Mei Juanda atas perbuatan pembenaran sepihak penyegelan tanpa surat perintah gedung  administrasi Perusahaan Perkebunan PT CLBB, Rabu (08/10) di Desa Semangus lama Kecamatan Muara Lakitan. Pernyataan ini disampaikan Manager Estate PT. CLBB kepada wartawan. “Mereka tidak memikirkan Lebih dari 500 […]

expand_less