Seluruh Desa di Musi Rawas Sudah Terdampak Peredaran Narkoba

MUSI RAWAS – | Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Hendra Amor mengatakan berdasarkan hasil survei tidak satu desa pun di Kabupaten Mura yang bersih dari narkoba.

“Saya jamin itu semua desa terdampak peredaran narkoba, tadinya kita beranggapan bahwa narkoba hanya beredar di kota-kota besar saja, tapi kenyataannya sudah masuk ke desa-desa, bahkan petani pun sudah mengonsumsi narkoba sebagai dopping.

Dijamin semua desa yang ada di Mura sudah terjangkit peredaran narkoba, umumnya sabu-sabu,” kata Hendra Amor, Jumat (17/1/2020) di ruang kerjanya.

Hendra mengatakan beredarnya narkoba di desa-desa disebabkan banyak faktor. Selain  karena pergaulan juga disebabkan adanya misi dari negara tertentu yang ingin mengancurkan negara Indonesia melalui narkoba.

“Ya pertama pergaulan dan ketidak mengertian masyarakat akan bahaya narkoba. Jadi kita perlu melakukan sosialisasi terkait bahaya narkoba. Kedua adanya misi tertentu dari kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan negara ini,” paparnya.

Dikatakannya, BNN Musi Rawas saat ini terus melakukan upaya pencegahan terhadap bahaya narkoba. Dimulai dari pemasok hingga pencegahan dengan semua pihak.

BNN Mura mengajak semua pihak terkait untuk bekerjasama dan seluruh masyarakat Mura menyatakan perang terhadap bahaya narkoba sebagai upaya pencegahan untuk tidak menggunakan narkoba.

BNN Provinsi, kata Hendra, telah melaksanakan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan  Pemkab Mura, Karena pemerintah merupakan leading sektor yang banyak memiliki organisasi perangkat daerah (OPD) yang bergerak langsung membantu masyarakat.

“Sasaran kita adalah instansi pemerintah sebagai leading sektor, untuk itu kami memberikan pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba,” ujar Hendra

Hendra menambahkan, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tahun 2018-2019, juga dijelaskan pemerintah berperan dalam pencegahan narkoba.

“Dalam Inpres semua instansi baik TNI/Polri harus membuat rencana aksi kegiatan yang sifatnya untuk mengantisipasi pengecegahan terhadap bahaya narkotika di lingkungan kerja masing-masing,” jelasnya.

“Jika semuanya bergerak, maka kita mengutamakan pencegahan. Sambil menangkap bukan hanya yang kecil-kecil saja semua bandar-bandar yang ada di Musi Rawas, dengan saling bekerja sama dengan stakeholder terkait sehingga apa yang diharapkan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Maka dari itu diinstruksikan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Mura menganggarkan kegiatan P4GN di masing-masing OPD termasuk Pemerintah Kabupaten Mura. “Ini penting dilakukan agar seluruh OPD di lingungan Pemkab Mura terhindar dari penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Berkenaan dengan terbitnya Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Maka perlu adanya kerja sama dalam memberantasnya.

“Jika pada  tahun ini belum teranggarkan, maka bisa dianggarkan di perubahan ataupun di APBD induk 2021, guna mendukung program Mura Sempurna,” ujarnya.

Dia menuturkan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai narkotika saat ini dalam tahap harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika tidak ada kendala tahun ini  Raperda tersebut akan terbit. Hal ini mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yang mengamanatkan gubernur, bupati atau walikota melaksanakan tugas fasilitasi dengan menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Narkotika.

“Jadi Perda itu nantinya akan memuat hal-hal yang berkaitan dengan antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan dan partisipasi masyarakat karena membangun masyarakat bukan fisik saja,” ujarnya. | sumber : sumselpers.id