Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Satu Lagi Proyek ‘Siluman’ Dishut Mura di Lahan Griya Silampari Indah

Satu Lagi Proyek ‘Siluman’ Dishut Mura di Lahan Griya Silampari Indah

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 1 Des 2015
  • visibility 81

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Satu lagi proyek ‘siluman’ Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas dikerjakan dikawasan dekat Perkantoran Agropolitan Center Muara Beliti. Dari awal pengerjaan hingga selesai tidak ditempel papan merek tentang proyek yang dikerjakan.

Diduga proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan dengan pengerjaan penanaman tanaman hutan untuk penghijauan berupa Damar, Ketapang, Saga, Kenari, dan Nyamlung serta Pinus.

Proyek untuk Hutan Kota tersebut juga dibuat pagar keliling masih dalam pengerjaan yang juga tidak ada papan informasi. Terkait masalah pembangunan ini, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Musi Rawas, Priscodesi dihubungi Selasa (01/12/2015) melalui selulernya tidak aktif.

Sementara itu, Pihak pengelola perumahan Griya Silampari Indah PT Paku Alam, Ali Umar dibincangi Jurnalindependen.com mengatakan bahwa pengerjaan proyek tersebut telah menyerobot lahan yang dalam pengelolaan PT Paku Alam sebagai pengembang Perumahan.

“Perlu diketahui PT Paku Alam sejak tahun 2004 telah ditunjuk melalui SK Bupati Musi Rawas selaku investor untuk membangun perumahan di kawasan lahan pemerintah seluas 26 hektar.

Lahan seluas 26 hektar dimaksud untuk membangun perumahan untuk PNS, TNI dan POLRI dengan kavlingan sebanyak 900 unit bakal perumahan. Lahan yang ditanami untuk penghijauan sebagai Hutan Kota tersebut juga termasuk dalam 900 unit bakal perumahan.

Kami sangat menyayangkan dalam pengerjaan proyek Hutan Kota tersebut tanpa konfirmasi kepada pihak kami, beberapa hari lalu sempat saya stop pengerjaan proyek tersebut. Bukan berarti kami menghambat program pembangunan, tetapi setidaknya ada pemberitahuan dan persetujuan dari kami,” kata Ali Umar.

Memang ketika kami hentikan, lanjut Ali Umar, mereka pihak Dishut menunjukan surat dari Pj Bupati Musi Rawas yang ditanda tangani tanpa di cap, padahal seharusnya mereka tahu bahwa lahan dimaksud telah dikuasakan untuk dikelola oleh PT Paku Alam dari Bupati Musi Rawas yang ditanda tangani dan dicap resmi.

Masih dikatakan Ali Umar, pihak Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Eko akan datang ke kantor PT Paku Alam mengenai masalah ini, namun hingga kini belum ada kabar.

Sedangkan Ketua Koperasi Korpri, Surahman ketika dihubungi mengatakan bahwa memang dalam Set Plan Tata Ruang, lahan tersebut untuk Hutan Kota namun secara legal belum ada penyerahan atau hibah dari pihaknya sebagai pemegang mandat kuasa lahan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

“Secara legal belum ada penyerahan atau semacam hibah, termasuk juga gedung Kantor Pemberdayaan Perempuan, BPMPD dan Dinas Sosial. Kedepan tentu akan segera diselesaikan mengenai ketentuan lahan yang dalam pengelolaannya selama ini dilakukan PT Paku Alam telah berkurang dari 900 unit bakal perumahan, termasuk lagi pengurangan karena ada jalan dan lapangan tembak,” jelas Surahman. (fs)

Berita Terkait :

Rincian Pengurangan Lahan Perumahan Yang Dikelola PT Paku Alam

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RUU Perlindungan Pasar Rakyat Perlu Dibentuk

    • calendar_month Sen, 21 Des 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 63
    • 0Komentar

    RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pasar rakyat perlu segera dibentuk, agar nantinya bisa melindungi pasar rakyat yang sekarang mulai tergerus oleh adanya pasar-pasar modern. Dari data Kementerian Perdagangan di tahun 2011, dari 10 ribu pasar rakyat, kini 4 ribunya sudah lenyap. Pasar rakyat dinilai kalah bersaing dengan kehadiran pasar modern. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI […]

  • DPRD Musi Rawas Sahkan Perda LKPJ 2017

    • calendar_month Sen, 30 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 45
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – DPRD Kabupaten Musi Rawas mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2017, menjadi Perda. Pengesahan Perda ini dilaksanakan saat rapat Paripurna di Kantor DPRD Musi Rawas, Senin (30/07). Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Yudi Fratama dan dihadiri 27 anggota, Bupati Mura H Hendra Gunawan, Wakil […]

  • Presiden Inginkan Medsos Dimanfaatkan Untuk Sebarkan Dakwah Islam

    • calendar_month Sel, 29 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 47
    • 0Komentar

    SAAT berbicara dalam acara penutupan Pengkajian Ramadan 1439 Hijriah yang digelar Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Presiden Joko Widodo menyadari potensi penggunaan media sosial untuk berbagi informasi, termasuk menyebarkan dakwah Islam. Seperti misalnya sejumlah tokoh Muhammadiyah yang sukses memanfaatkan hal itu. “Dakwah pun sekarang juga sudah banyak sekali yang menggunakan Instagram, Youtube, facebook, dan twitter. Misalnya di […]

  • Modus Awal Korupsi dengan Memanfaatkan Jabatan

    • calendar_month Sel, 17 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua DPR, Setya Novanto, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI lantaran diduga melakukan pertemuan dengan pengusaha dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI). Pertemuan itu menguak adanya praktek pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kelanjutan kontrak dan permintaan saham PTFI. Pertemuan-pertemuan informal seperti itu dinilai kerap […]

  • KPU Nyatakan Persiapan Pilkada Serentak di 269 Daerah Sesuai Jadwal

    • calendar_month Rab, 2 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 45
    • 0Komentar

    NGAWI — Komisioner KPU RI Juri Ardiantoro menyatakan persiapan pilkada serentak di 269 daerah di seluruh Tanah Air pada 9 Desember mendatang secara umum sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal itu diungkapkan Komisioner Juri Ardiantoro saat menghadiri kegiatan konsolidasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rabu (2/12). “Memang masih ada sejumlah […]

  • Asian Games 2018, Soft Diplomacy Indonesia

    • calendar_month Rab, 8 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan, soft diplomasi Indonesia dengan digelarnya Asian Games 2018 dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni dari segi atlet, infrastruktur, kebudayaan, pelayanan, dan pariwisata. Hal itu ungkapkannya pada acara bedah buku tentang ‘Meningkatkan Wibawa Indonesia di ASEAN Melalui Soft Diplomasi Indonesia dan Penyelenggaraan Asian Games 2018’. […]

expand_less