Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Politik » PPP Desak Jokowi Segera Rombak Kabinet

PPP Desak Jokowi Segera Rombak Kabinet

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 5 Jul 2015
  • visibility 21

MATARAM — Ketua DPP PPP Romahurmuzi mendesak Presiden Joko Widodo segera merombak kabinet kerja dan tidak lagi menunda-nunda sehingga efektivitas kerja di kabinet dan harapan masyarakat terhadap pemerintah menjadi lebih baik.

“Reshuffle itu harus dilakukan. Karena memang dibutuhkan untuk melakukan penyegaran kinerja kabinet. Terlebih persoalan reshuffle di beberapa negara di dunia sering dilakukan, bahkaan di Indonesia juga tidak satu kali ini,” katanya saat berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ahad (5/7).

Dia menjelaskan, PPP sangat mendukung penuh jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet. Bahkan dukungan tersebut tanpa satu pun ada keraguan dan malah pihaknya meminta agar bisa disegerakan.

“Karena memang reshuffle ini dua fungsinya, satu dapat meningkatkan kinerja, dan kedua memberikan harapan baru. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi harus diberikan kepercayaan untuk meneruskan penyelenggaraan pemerintahan tersebut,” jelasnya.

Sebab, menurutnya, jika masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap presiden, maka pemerintah juga akan lebih nyaman dalam melakukan pembenahan. Terlebih lagi tim ekonomi yang nyata-nyata sejak dilantik sampai hari ini tidak menunjukkan kinerja baik, bahkan terus mengalami penurunan. Bahkan, tim yang ada belum mampu mengerem penurunan tersebut. Karena itu, kata Romi, kabinet kerja Presiden Jokowi butuh sekali namanya penyegaran terutama sekali di bidang tim ekonominya.

“Ini harus dan hukumnya tidak boleh lagi di tunda-tunda,” tegasnya.

Menurut dia, PPP sendiri meski sangat mendukung kebijakan mereshuflle kabinet kerja dan sudah diminta saran pendapat oleh presiden bukan berarti ingin menempatkan kadernya di dalam kabinet. Justru, katanya, dengan mereshuflle kabinetnya, maka presiden akan mendapatkan kepercayaan tidak hanya dari pasar tetapi masyarakat.

“Reshuffle kabinet ini untuk memastikan adanya harapan baru. Namun, soal benar-benar akan memberikan harapan baru pastinya tidak bisa dikatakan sekarang, terpenting kinerja yang lebih baik. Tetapi itu semua kembali pada nama-nama yang akan ditetapkan oleh presiden,” katanya.

Meski tahu nama-nama yang sudah diundang presiden ke istana. Romi enggan menyebutkannya dengan alasan bukan kewenangannya. Bahkan dirinya sangat yakin dengan sejumlah nama yang diundang presiden ke istana. Karena nama-namanya cukup baik, bisa diterima dan dipertanggungjawabkan serta mendapat respons baik dari pasar.

“Yang jelas komunikasi yang dibangun presiden selama ini ketika saat mengambil keputusan pasti akan menginformasikan kepada pimpinan partai koalisi. Meski begitu sejauh ini tidak ada kaitan dengan PPP terkait nama menteri ini,” kata dia. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Saksikan Pertandingan LDN Muara Kelingi, Bupati Kembali Tunjukan Aksi Heroiknya

    • calendar_month Jum, 21 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan kembali menampilkan aksi heroiknya sebagai penjaga gawang, Bupati menantang unsur Forkompimcam serta masyarakat dalam laga adu pinalti berhadiah. Jumat (21/6) dilapangan Kecamatan Muara Kelingi. Tantangan Bupati itu dilakukan usai pertandingan semi final antara Karya mukti Fc melawan Lubuk Muda Fc, dimana Lubuk Muda Fc melenggang ke […]

  • Presiden Persilakan KPU Telaah Aturan Eks Napi Korupsi Menjadi Caleg

    • calendar_month Sel, 29 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    TERKAIT dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan eks narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranahnya KPU. Namun menurut Presiden, semua orang memiliki hak berpolitik yang diberikan oleh konstitusi. “Ya itu hak ya. Itu konstitusi memberikan hak. Tapi silahkanlah […]

  • PDIP Tetap Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu Pilkada

    • calendar_month Jum, 14 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA — Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo menilai jumlah daerah yang akan ditunda pelaksanaan Pilkadanya bisa tetap bertambah. Sebab bukan tidak mungkin hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyisakan hanya ada satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal. Menurutnya, pihaknya masih mengupayakan agar Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. […]

  • Bupati Musi Rawas Kukuhkan 13 Kades Masa Jabatan Diperpanjang Menjadi 8 Tahun, Ini Pesannya

    Bupati Musi Rawas Kukuhkan 13 Kades Masa Jabatan Diperpanjang Menjadi 8 Tahun, Ini Pesannya

    • calendar_month Sel, 26 Agu 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 1.326
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud Kukuhkan 13 Kepala Desa dalam Rangka Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan TP-PKK Desa di Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025. Selasa (26/08/2025) di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas. Bupati Ratna Machmud mengucapkan selamat kepada Kepala Desa yang telah dikukuhkan dengan harapan kedepannya harus dapat […]

  • Presiden Apresiasi Peningkatan Ekspor Komponen Otomotif Nasional

    • calendar_month Kam, 19 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo memberikan apresiasi atas peningkatan angka ekspor komponen industri otomotif nasional. Hal itu diutarakannya usai membuka ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018, pada Kamis, 19 April 2018. “Kita melihat industri otomotif di negara kita itu berkembang begitu sangat cepatnya dan yang pertama saya senang karena ekspornya meningkat,” ujar Presiden. Ekspor komponen terurai […]

  • Pengamat : Pilkada Serentak Sebaiknya Ditunda

    • calendar_month Rab, 29 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengamat politik Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember mendatang sebaiknya ditunda menjadi tahun depan. Alasan itu ia yakini bila melihat adanya fenomena pasangan calon tunggal di beberapa daerah. Bahkan, satu daerah, yakni Bolaang Mongondo Timur yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, tidak memiliki satupun pasangan calon untuk […]

expand_less