Penegak Hukum dan Masyarakat Diminta Proaktif Awasi Pembahasan APBD-P 2018
- account_circle investigasi
- calendar_month Sel, 4 Sep 2018
- visibility 124
LUBUKLINGGAU – Alotnya pembahasan APBD pada beberapa Pemerintah Daerah karena belum terakomodir kepentingan dan prioritas anggaran.
Ketua Pemuda Mandala Trikora (PMT) MLM, Mirwan Batubara meminta aparat penegak hukum dan juga masyarakat memantau perkembangan pembahasan APBD tersebut.
“Kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk proaktif melakukan pengawasan dan memantau terhadap alotnya pembahasan APBD perubahan 2018, pada 3 wilayah yakni Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara.
Disinyalir terjadinya pembahasan alot karena ada beberapa kepentingan tertentu belum sepakat dan terakomodir.
Dan perlu kita waspadai jangan sampai terjadi perbuatan melawan hukum dengan melakukan suap untuk memuluskan suatu tujuan,” ungkap Mirwan.
Pernyataan ini disampaikan Mirwan Batubara berkenaan dengan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2018 terutama di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara.
“Sudah banyak terjadi dan sampai pada proses hukum di beberapa Pemda terjadi deal-deal suap untuk memuluskan tujuan oknum-oknum tertentu.
Apalagi ini masuk tahun politik tentu sarat dengan kepentingan politik. Mengingat para wakil rakyat di Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara sekarang hampir 80% akan mencalonkan diri kembali di pemilihan legislatif 2019,” demikian release dari Mirwan Batubara ke media ini, Selasa (04/09). (*)
- Penulis: investigasi
