Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » MK Terima 48 Perkara Permohonan PHP Kada 2017

MK Terima 48 Perkara Permohonan PHP Kada 2017

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 2 Mar 2017
  • visibility 94

JAKARTA – Pada hari terakhir  penerimaan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) Serentak 2017, Rabu (1/3), MK menerima 3 perkara. Dengan demikian, total perkara yang masuk sejak dibukanya pendaftaran permohonan adalah sebanyak 48 perkara.

Tiga daerah yang mengajukan permohonan pada hari terakhir adalah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Puncak Jaya, serta Kabupaten Sarmi. Permohonan terakhir dari Kabupaten Sarmi diterima MK pada pukul 20.40 WIB.

Sebelumnya MK membuka pengajuan permohonan PHP Kada 2017 pada 22 hingga 28 Februari 2017 (PHP Bupati dan Walikota) dan 27 Februari hingga 1 Maret 2017 (PHP Gubernur). Adapun persidangan perdana, dijadwalkan pada 16 Maret 2017 dan pengucapan putusan  pada 10 hingga 19 Mei 2017. (ARS/lul–MK)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Inilah Wacana Ketua DPR tentang Satu Desa Satu Advokat

    • calendar_month Kam, 11 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Program satu desa satu advokat mulai diwacanakan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo untuk membantu mengadvokasi warga desa dari masalah hukum. Ini dipandang penting, seiring bergulirnya dana desa sebesar Rp1 miliar per desa. Banyak persoalan hukum yang mungkin muncul dari pengelolaan dana desa tersebut. Wacana ini ia sampaikan usai menerima delegasi pengurus Kongres […]

  • Derasnya Informasi Disinyalir Dapat Pengaruhi Rasa Kebangsaan

    • calendar_month Sen, 2 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 87
    • 0Komentar

    PALEMBANG — Derasnya arus informasi yang sedemikian bebas sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah memberikan pengaruh pada rasa kebangsaan atau nasionalisme di kalangan generasi muda.‬ Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengatakan, kemajuan teknologi informasi yang begitu deras telah membawa kehidupan para generasi muda pada hiruk pikuk dinamika globalisasi. Sehingga, […]

  • Target 5000 Jamban Diupayakan Tercapai Tahun ini

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 63
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Musi Rawas (Mura) melalui Sekretarisnya, Muhammad Nizar mengatakan rumah wajib jamban atau WC di wilayahnya telah mencapai 94 persen, dan tinggal sekitar 5000 rumah lagi yang belum memiliki. “Sisa rumah yang belum memiliki jamban ini ada kesulitan untuk menuntaskannya, karena berkaitan dengan anggaran. Sekitar 5000 rumah […]

  • Riki Junaidi Apresiasi 42 PHL Perkim

    • calendar_month Sen, 2 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.co.id,- Pj. Walikota Lubuklinggau, H Riki Junaidi memberikan apresiasi kerja kepada 42 orang PHL Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) kota Lubuklinggau, Senin. Riki Junaidi mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada PHL tersebut karena bekerja dengan sangat baik sebagai garda terdepan dalam penataan kota Lubuklinggau seperti menangani lampu jalan, taman, serta pembuangan tinja di lingkungan masyarakat kota […]

  • Membanggakan, Kota Lubuk Linggau Masuk Dalam 10 Daerah Terendah Inflasi

    Membanggakan, Kota Lubuk Linggau Masuk Dalam 10 Daerah Terendah Inflasi

    • calendar_month Jum, 4 Okt 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 140
    • 0Komentar

    LUBUK LINGGAU – Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuk Linggau, H Koimudin mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2024 via zoom meeting di Command Center Lt. 4 Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau, Senin (4/10/2024). Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian menyampaikan pada awal Oktober lalu, BPS sudah merilis hasil survei tentang inflasi bulan Oktober, […]

  • Legislator Ingatkan Penyelenggara Pemilu Tentang KTP-el

    • calendar_month Sel, 2 Apr 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    PARA penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dari pusat hingga daerah, dari komisioner hingga petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus mencermati betul pemilik KTP-elektronik (KTP-el) yang digunakan dalam Pemilu serentak 2019. Persoalannya masih banyak ditemukan KTP rusak dan KTP WNA di berbagai daerah. Ini menuntut perhatian lebih penyelenggara Pemilu, agar kecurangan bisa ditekan. Seruan ini disampaikan Anggota […]

expand_less