Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Lahan Kritis Indonesia Capai 24 Juta Hektare

Lahan Kritis Indonesia Capai 24 Juta Hektare

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 12 Nov 2015
  • visibility 53

MAGELANG — Lahan krtis di Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare. Direktur Jendral (Dirjen) Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hilman Nugroho menyebut, butuh 48 tahun untuk penghijauan.

“APBN hanya mampu untuk menanam 500 ribu hektare per tahun. Butuh waktu 48 tahun untuk kembali menghijaukan lahan kritis di Indonesia,” ucapnya di Magelang, Jateng, Kamis (12/11).

Kondisi tersebut, kata dia, sangat membutuhkan kesadaran masyarakat. Dia menyebut, gerakan penanaman pohon dari usia SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi hingga usia matang untuk menikah ini menjadi sebuah terobosan untuk kembali menghijaukan lahan kritis.

Beberapa cara yang perlu dlakukan, antara lain setiap anak SD menanam lima pohon, begitu juga dengan SMP, hingga seterusnya. Termasuk, warga Indonesia yang akan menikah juga diwajibkan untuk menanam lima pohon. Calon pengantin akan mendapatkan surat nikah dari Kementerian Agama jika sudah menanam lima pohon.

“Kesepakatan tersebut sudah ditandatangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama pada 15 Juli lalu,” tuturnya.

Ia menjelaskan tidak ada sanksi atau konsekuensi jika seseorang enggan untuk melakukan penanaman. Hanya, untuk calon pengantin akan segera mendapatkan surat nikah yang diterbitkan oleh kantor Kementrrian Agama jika ikut melakukan penanaman.

“Caranya, calon pengantin ini nantinya harus memotret penanaman pohon ini. Untuk rakyat kami menyiapkan sekitar 1 hingga 1,5 juta bibit pohon. Kami berharap 70 persen tanaman yang ditanam adalah kayu keras, 30 persen buah-buahan,” tegasnya. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tarif Cukai Rokok Naik Tahun Depan, Ini Rinciannya

    • calendar_month Sen, 9 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

     JAKARTA — Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi memastikan ada kenaikan tarif cukai rokok rata-rata 11,19 persen pada tahun depan.  “Kenaikan tarif ini sudah kami pertimbangkan berdasarkan masukan dari industri rokok dan juga institusi kesehatan,” kata Heru di kantor Kementerian Keuangan, Senin (11/9).  Heru mengatakan, kenaikan tarif cukai tertinggi terjadi pada rokok golongan […]

  • Jokowi Akan Umumkan Nasib BG Setelah Keluar Keputusan Praperadilan

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap akan menunggu hasil sidang praperadilan untuk memutuskan apakah Komjen Budi Gunawan akan dilantik atau tidak sebagai Kapolri. “Beliau mengatakan tunggu hasil praperadilan, ya kita tunggu saja,” ujarnya di Istana Negara, Kamis (12/2). Karena jadwal sidang pra peradilan […]

  • Disdukcapil Mura Utamakan Pelayanan KTP-KK dengan SOP

    • calendar_month Ming, 8 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Guna meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP). Kepala Disdukcapil Kabupaten Mura, H Rudi Irawan melalui Sekretarisnya, Y Mori kepada Jurnalindependen.com, Jum’at (06/02/2015) dikantornya menyampaikan bahwa penerapan SOP untuk […]

  • Kemenko Perekonomian: Tak Ada Insentif Pajak untuk Karyawan

    • calendar_month Sen, 23 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 51
    • 0Komentar

    JAKARTA — Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Lukita Dinarsyah mengatakan insentif pajak pada paket kebijakan jilid VII bukan mengenai gaji karyawan. Tetapi insentif pajak kepada perusahaan, khususnya industri padat karya.  “Bukan gaji. Yang kelihatannya akan maju adalah tax allowance(keringanan pajak) untuk industri padat karya,” kata Lukita di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (23/11).  Lukita mengatakan, skema tax allowance […]

  • Harga Karet Sumsel, ‘Turun’ Rp238,-/kg – Rabu 22 September 2021

    • calendar_month Rab, 22 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    HARGA INDIKASI KARET PROV. SUMSEL, 22 SEPTEMBER 2021 dengan Kadar Karet Kering (KKK) sebagai berikut : 1. KKK 100% dibeli Rp 19.078,-/kg 2. KKK 70% dibeli Rp 13.354,-/kg 3. KKK 60% dibeli Rp 11.447,-/kg Baca : Harga Karet Sumsel, ‘Turun’ Rp410,-/kg – Selasa 21 September 2021 4. KKK 50% dibeli Rp 9.539,-/kg 5. KKK 40% […]

  • Kejaksaan ‘Gantung’ Kasus Abraham Samad

    • calendar_month Kam, 3 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    MAKASSAR — Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar belum melakukan pelimpahan berkas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non-aktif Abraham Samad ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Posisi kasus akhirnya menggantung dengan jadwal pelimpahan yang tidak pasti. “Kami masih terus memaksimalkan dakwaan dengan berkoordinasi kepada pimpinan,” kata Kepala Kejari Makassar, Deddy Suwardy Surachman, Kamis (3/11). Deddy mengaku belum dapat memastikan […]

expand_less