Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Kok Bisa, Jumlah Honorer RS Dr Sobirin Overload

Kok Bisa, Jumlah Honorer RS Dr Sobirin Overload

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 23 Sep 2017
  • visibility 60

MUSIRAWAS – Lebih dari 500 tenaga honorer bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Sobirin, jumlah ini tentu saja melebihi kapasitas yang ditentukan.

Namun, dalam waktu dekat jumlah tersebut akan diseleksi oleh pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang ditetapkan.

Wakil Bupati Musi Rawas, Hj Suwarti Burlian membenarkan kalau , tidak jumlah pegawai honorer RSUD dr Sobirin over kapasitas.

“Senin yang lalu saya Sidak ke RSUD dr Sobirin untuk melihat persiapan akreditasi dari C ke B. Disana saya melihat sistem pelayanan, administrasi, maupun fasilitas yang dimiliki rumah sakit tersebut,”kata Hj Suwarti, Rabu (20/9).

Namun, kalau dilihat dari persiapan menjelang akreditasi sendiri. Semuanya sudah sudah siap. Hanya saja untuk jumlah tenaga honorernya yang melebihi kapasitas tidak kurang dari 500 orang.

Dimana jumlah tersebut dua kali lipat melebihi jumlah honorer yang bertugas di RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau yang hanya 165 pegawai honorer.

“RSUD Siti Aisyah itu cukup besar, tapi pegawai honorernya hanya 165 orang. Nah di RSUD dr Sobirin ini mencapai 500 orang. Ini tentu saja kebanyakan,”ucapnya.

Untuk itu, karena jumlahnya yang banyak tersebut maka kedepan pegawainya akan dilakukan seleksi dan disesuaikan dengan Tupoksinya.

“Kita seleksi lagi, karena jumlah ini sudah kebanyakan,”tuturnya.

Namun, Suwarti belum bisa menyebutkan ideal pegawai honorer, hanya saja ia mencontohkan kalau pegawai honorer RS Siti Aisyah upahnya sudah UMR, sebaliknya untuk RSUD dr Sobirin belum UMR

“Kalau bicara ideal saya belum bisa menyebutkan secara spesifik, hanya saja pegawai honorer di Siti Aisyah gajinya sudah UMR sedangkan RSUD dr Sobirin belum,”tutupnya.

Sumber : Linggau Pos

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mau Daftar CPNS 2017? Begini Mekanismenya

    • calendar_month Sen, 31 Jul 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjabarkan mekanisme pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2017 yang akan dibuka pada 1 Agustus 2017. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan meminta calon pendaftar memahami mekanisme pendaftaran.  Post Views: 452

  • Reses Anggota DPRD, Agus Hadi Mulai Serap Aspirasi

    • calendar_month Sab, 13 Mar 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 67
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Saat ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan sedang merealisasikan Program Reses Perseorangan Tahap I di masing-masing Daerah Pemilihan Tahun 2021. Reses merupakan kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di luar gedung atau di luar masa sidang, seperti halnya yang dilakukan oleh H. Agus Hadi, S.Pd.I Anggota […]

  • Aturan Proses Pengelolaan Limbah Mesti Ditaati

    • calendar_month Sel, 2 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Panitia Kerja Limbah Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI Kurtubi menginginkan peraturan mengenai proses pengelolaan limbah harus bisa betul-betul ditaati, untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasalnya, jika aturan itu tidak ditaati akan berdampak besar terhadap rakyat dan lingkungan. Hal itu ia ungkapkan usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR […]

  • Politik Sembako, Anies : Ini Tanda Kepanikan, Ada Operasi-Operasi

    • calendar_month Sel, 18 Apr 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    JAKARTA — Masyarakat Ibu Kota dibuat resah dengan guyuran ‘politik uang’ berupa sembako yang tersebar hampir di semua wilayah DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir.  Politik sembako itu memicu gejolak jelang pemungutan suara pada Rabu (19/4). Post Views: 621

  • Dikotomi Sekolah Negeri dan Swasta Harus Dihapuskan

    • calendar_month Sab, 11 Mei 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 75
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi X DPR RI Sofyan Tan berharap dikotomi dalam pelaksanaan sistem pendidikan antara sekolah swasta dan sekolah negeri harus dihapuskan. Menurutnya, selama ini sebenarnya sistem pendidikan Indonesia sudah menghapuskan dikotomi atau yang membedakan antara sekolah swasta dan negeri, yakni lewat sistem akreditasi. Sayangnya, dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemui dikotomi tersebut. “Contohnya adalah kesempatan […]

  • Bupati Optimis, Pelayanan Publik di Musi Rawas Masuk Kategori Hijau

    • calendar_month Rab, 12 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan optimis dalam hal pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan mendapatkan penilaian yang memuaskan, paling tidak bisa masuk kategori hijau. Harapan ini disampaikan Bupati saat menerima kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel di ruang Bina Praja Pemda Muara Beliti, Rabu (12/06). “Terima kasih kepada Ombudsman RI yang […]

expand_less