Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » Gaji 10 PK PT BSS Diduga Disunat

Gaji 10 PK PT BSS Diduga Disunat

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 24 Des 2014
  • visibility 137

MURATARA — Diduga gaji 10 Penjaga Keamanan (PK) PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) yang dipecat secara tidak hormat disunat. Ini diketahui setelah PK tadi mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Muratara.

Ke-10 karyawan yang dipecat secara tidak hormat di PT BSS tersebut merupakan warga  Desa Biaro lama, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Muratara yakni Mardik, Amri, Sul, Sulaiman, Juniar, Aman, Juhan, Juhen, Doni dan Suwasir.

"Gaji kami dalam sebulan terakhir  di potong 10 hari tanpa ada penjelasan. Seharusnya kami menerima Rp 2.304.000 tetapi. Saat ini kami hanya menerima Rp 1.536.000," kata salah satu karyawan yang dipecat secara tidak hormat, Amri, kemarin.

Dijelaskannya  karyawan PT BSS mengambil gaji tersebut setiap  tanggal 16 Nopember. Namun saat itu dengan penuh kekecewaan dan harus menerima uang tersebut.
"Kami sudah koordinasikan dengan pihak perusahaan tetapi mereka tidak bisa memberikan penjelasan mengenai gaji di potong itu," jelasnya sembari menjelaskan  saat dirinya hendak masuk bekerja harus membayar Rp 1.50 ribu dengan oknum Korlap PK.

Sementara itu Toko Masyarakat desa setempat, Zainal,  mengaku bahwa dirinya ikut terpanggil karena PT BSS telah keterlaluan memperlakukan karyawan-karyawannya.
Mereka ini (PK PT BSS) bertugas di Desa Aringin, Kecamatan Karang Dapo  dan Desa Mandiangin Kecamatan Rawas Ilir.

"Bagaimana nasib karyawan yang telah dipecat dengan tidak hormat ini. Jika pihak perusahaan bertanggung jawab harus mengeluarkan pesangon dari 10 karyawan yang di pecat ini," ujarnya

Ia menjelaskan sebelum di lakukan pemecatan, semua karyawan terutama PK diminta  untuk  mengumpulkan berkas berupa Kartu Keluarga (KK), SKCK, Kartu Kesehatan termasuk pas fhoto dengan alasan untuk mengeluarkan SK dari managernya.

"Semuanya dipanggil Koorlap PK PT BSS 20 Nopember dengan asumsi bagi orang-orang yang tidak terpanggil untuk menghadap manager untuk menanda tanggani SK maka dinyatakan berhenti. Ternyata diantara 23 PK yang tidak di pangil terdapat  orang 10,." Jelasnya sembari mengatakan bahwa pihak perusahaan tidak mau mengeluarkan surat PHK walaupun dipecat dengan tidak hormat.

Terpisah, Kepala Disnaker Amran Kadir mengatakan bahwa PT BSS sampai sekarang belum pernah  melakukan pendaftaran dokumentasi ketenaga kerjaannya ke pihaknya. Bahkan pihaknya sudah beberapa kali ke perusahaan itu tetapi tidak ditanggapi.

"Tidak hanya itu saja, saya juga perna ketemu langsung dengan manager PT BSS itu dengan penuh harapan mereka mau mengumpulkan dokumen ketenaga kerjaannya. Managernya perna berjanji 1 bulan paling lambat untuk mengumpul-kan berkasnya akan tetapi hingga sekarang tak kunjung datang," bebernya.

Ia menjelaskan, perusahaan merupakan aset di Muratara dan silahkan mencari keuntungan tetapi jangan meninggalkan kewajibannya. (One).

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menpora Ajak Warga Sumsel Naik LRT

    • calendar_month Kam, 1 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 160
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Light Rail Transit (LRT) Palembang telah banyak digunakan masyarakat Palmbang dalam satu tahun.  Gubernur Herman Deru bersama Mentri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nachrawi pada Rabu (31/07) siang mengajak dan menyerukan kepada seluruh warga Sumsel untuk menggunakan LRT sebagai alternatif angkutan kegiatan sehari-hari, saat menuju ke Jakabaring guna meninjau venue bowling. “Payooo […]

  • Bupati Musi Rawas Usulkan 3 Desa Dapat Jaringan Listrik

    • calendar_month Sel, 8 Jun 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 97
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud menyampaikan, ada 3 Desa di Kabupaten Musi Rawas yang perlu mendapatkan jaringan listrik yaitu Desa Harapan Makmur, Desa Sindang Laya, dan Desa Mukti Karya. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas meminta kepada PLN untuk menyalurkan listrik di Desa tersebut. “Namun jaringan listrik tersebut banyak […]

  • Sinergikan Arah Pembangunan, Kecamatan Tuah Negeri Adakan Rakor

    Sinergikan Arah Pembangunan, Kecamatan Tuah Negeri Adakan Rakor

    • calendar_month Rab, 22 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 110
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Guna mensinergikan berbagai program baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten hingga ke Desa, Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musirawas adakan Rapat Koordinasi (Rakor), Rabu (22/02/2017) di kantor Camat setempat. Post Views: 411

  • Mobile VCT HIV/AIDS Ambil 67 Sample Darah

    Mobile VCT HIV/AIDS Ambil 67 Sample Darah

    • calendar_month Sel, 11 Jun 2013
    • account_circle investigasi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Guna mendeteksi penyebaran penyakit menular HIV/AIDS, pihak RS ‘Aisyah dan Dinkes Kota Lubuklinggau, Sumsel mengambil sample darah dari orang yang berisiko tinggi tertular HIV/AIDS. Kegiatan rutin yang dilaksanakan dengan mitra LSM Intelijen Kontrol Pembangunan Indonesia (IKPI) diharapkan dapat mendeteksi secara dini penularan penyakit mematikan tersebut. Kegiatan mobile voluntary counseling and testing (VCT) HIV/AIDS RS […]

  • Dewan : Harga Karet Sekarang Masih Turun

    • calendar_month Kam, 6 Apr 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumatera Selatan Budiarto Marsul menyatakan kalau sekarang ini harga karet masih turun sehingga masyarakat menderita. “Sekarang ini harga karet masih turun dan itulah faktanya,” kata Budiarto Marsul saat ditanya mengenai harga karet yang sekarang ini kembali turun di Palembang, Rabu. Menurut dia, harga karet ini terkait dengan harga […]

  • Secara Bergilir Pejabat Diperiksa, Zairida : Dari Lubuklinggau Juga Ada

    • calendar_month Sen, 8 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Secara bergilir pejabat yang diduga bakal tersandung masalah berbagai kegiatan diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau diperiksa. Namun yang terpantau media ini hanya pejabat dari Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Ditanya mengenai pemeriksaan untuk pejabat Kota Lubuklinggau, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Zairida mengatakan bahwa dari Lubuklinggau juga ada. “Dari Lubuklinggau juga […]

expand_less