Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Dodi Bantah Ada Pungutan 2 – 3 Juta Verifikasi Calon Kades di Musi Rawas

Dodi Bantah Ada Pungutan 2 – 3 Juta Verifikasi Calon Kades di Musi Rawas

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 28 Jan 2015
  • visibility 50

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Pemdes Dodi Irdiawan membantah ada informasi bahwa pihaknya telah menerima atau menetapkan biaya verifikasi calon Kades 2 –  3 juta percalon.

"Tidak ada kami memungut biaya untuk verifikasi calon kades, mereka cuma diminta untuk setor biaya pendaftaran untuk mengikuti pilkades ke panitia pilkades yang sudah dibentuk di masing-masing desa, bukan kepada kami," kata Dodi ketika ditemui, Senin (27/01/2015)

Memang ketika mereka di verifikasi disini, lanjut Dodi, ada kesepakatan sesama mereka untuk mengumpulkan uang yang tujuannya untuk membeli makan minum selama verifikasi. dengan dikoordinir lebih mudah dan murah untuk biaya makan.

"Supaya ada kemudahan maka mereka mengumpulkan uang untuk biaya makan minum selama verifikasi disini," ungkap Dodi tanpa memberitahu kepada siapa uang tersebut dikumpulkan dan jumlah nominalnya.

Demikian juga mengenai janji-janji oknum bila ada uang bisa lolos verifikasi, dibantah Dodi. "Lolos atau tidak lolos verifikasi calon kades bukan kami yang menentukan tetapi calon kades itu sendiri. Verifikasi tingkat Kabupaten ini untuk memeriksa keaslian dokumen pengajuan syarat calon kades, kalau mereka tidak memenuhi artinya tidak bisa lolos.

Seperti masalah ijazah, mereka ada yang mengatakan ada namun belum bisa menunjukkan, itu kita tunggu batas waktu 14 hari dan sampai habis masa itu tidak juga muncul, dengan sendirinya orang tersebut tidak lolos karena kesalahan dirinya sendiri.

"Lewat 14 hari yang diberikan untuk melengkapi syarat ijazah maka dengan sendirinya tidak lolos verifikasi. Kami kira waktu tersebut sudah cukup untuk memberikan ruang waktu calon kades untuk mengurusnya," kata Dodi.

Terakhir Dodi menyampaikan bahwa tim verikasi bukan hanya dari BPMPD saja tetapi melibatkan dari Bagian Hukum, Disdukcapil, Disdik dan lainnya.

Diketahui dari info yang berkembang dan dari sumber yang minta dirahasiakan bahwa pihak BPMPD Musi Rawas, Sumatera Selatan memungut biaya untuk verifikasi calon kades dengan biaya antara 2 – 3 juta per calon kades. (fs)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Forum Konsultasi Publik RKPD, Bangun Sinergitas Antar Pemda dan Pusat

    Forum Konsultasi Publik RKPD, Bangun Sinergitas Antar Pemda dan Pusat

    • calendar_month Sel, 31 Jan 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 121
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik  H. Amra Muslimin menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Musi Rawas, Selasa (31/01/2023). Melalui Staf Ahli, Bupati Musi Rawas menyambut baik dilaksanakannya Forum Konsultasi […]

  • Ini Komentar Ketua DPRD Muratara Mengenai Sekda Definitif

    • calendar_month Sel, 15 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    MURATARA – Adanya statement yang diungkapkan Assisten I Kabupaten Musi Rawas Utara, Tarmizi terkait ada nama Bakal Sekda yang sudah dilingkari dan diberi kode serta Assesment hanya dianggap formalitas. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriyansah, Selasa (15/1) melalui pesan singkatnya whatsApp mengatakan bahwa sepengetahuan dirinya tidak ada aturan yang dilingkari karena aturan yang […]

  • Tawaran Rekonsiliasi Kubu Agung Dianggap Hanya Manuver

    • calendar_month Kam, 22 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    JAKARTA — Sekertaris Fraksi Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo menilai tawaran rekonsiliasi yang diutarakan oleh pihak Agung Laksono hanya manuver untuk posisi tawar. Setelah dinyatakan kalah oleh putusan MA, Bamsoet menilai mereka getol mengajukan rekonsiliasi agar bisa masuk ke kepengurusan. “Mereka dulu koar-koar, sekarang minta rekonsiliasi. Padahal kalau minta baik-baik pasti kita akomodir sesuai kesepakan. […]

  • Peran PWI Berikan Kontribusi Kemajuan Daerah

    • calendar_month Kam, 28 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Peran serta organisasi wartawan bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Pers namun bagaimana dapat ikut serta memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah dan masyarakat. Demikian disampaikan Ketua PWI Musi Rawas, Jhuan Silitonga saat melaksanakan audiensi bersama Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas, Kamis (28/1/2021). “PWI yang menjadi organisasi wartawan tertua dan […]

  • Pemkab Mura Targetkan PAD Rp 115 Miliar

    • calendar_month Rab, 1 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musirawas tahun 2017 sebesar Rp 115 miliar dari berbagai sektor pendapatan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu perlu upaya maksimal agar target tersebut dapat tercapai. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, H Dian Chandera kepada wartawan di kantornya, Rabu (01/02). Post […]

  • Pemkab Mura Belum Keluarkan Izin Pengelolaan Burung Walet

    • calendar_month Rab, 27 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 46
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Izin Pengelolaan Burung Walet sesuai Perda No. 9 Tahun 2012 tidak bisa diberikan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada penangkar walet. Pasalnya, sejak diterbitkan perda tersebut belum memiliki aturan turunan Perbup yang memerinci Petunjuk dan teknisnya. Sehingga sejak terbit hingga kini Perda tersebut tidak satupun dapat mengeluarkan izin kepada Penangkar Walet. Berbeda […]

expand_less