“Bali Commitment” Sepakati Dukung Pembangunan Energi Berkelanjutan

            <span style="color: #000000;"><strong>BALI</strong> - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menutup acara The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD). Fadli menyampaikan, para delegasi negara yang hadir berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran bahwa pembangunan berkelanjutan di sektor energi sangatlah penting, namun memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mewujudkannya. </span>

Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Koorpolkam) ini menyarankan, untuk mewujudkannya setiap negara perlu bekerja sama dengan negara lain melaui mekanisme kemitraan.

“Sustainable Development Goals (SDGs) dalam hal ini yang kita soroti adalah mengenai sustainable energy resources, yang terpenting bagaimana energi terbarukan ini bisa menjadi bagian dalam rangka pemenuhan 17 poin SDGs,” jelasnya di Ruang Sidang WPFSD ke-2, di Bali, Kamis (13/9/2018).

Hasil pertemuan ini adalah Bali Commitment yang pada intinya menegaskan komitmen negara-negara peserta terhadap SDGs, antara lain melalui dibentuknya mekanisme khusus dalam tubuh parlemen yang didedikasikan untuk menyukseskan pencapaian agenda pembangunan global. Para peserta juga menyetujui agar WPFSD diselenggarakan secara kontinyu setiap tahun.

WPFSD yang berlangsung selama dua hari, pada 12-13 September 2018 di Bali ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari 46 negara yang terdiri dari para ketua dan wakil ketua parlemen, anggota parlemen dan perwakilan dari sejumlah organisasi internasional. “World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals yang ke-2 di Bali ini, diikuti oleh 46 negara dan telah melakukan satu dialog dan diskusi sejak kemarin dengan empat sesi utama,” ungkap Fadli.

Setiap negara peserta menyepakati bahwa sumber daya energi yang berbasis fosil akan habis, karenanya diperlukan sumber energi terbarukan yang dapat disediakan secara berkelanjutan. Para peserta juga setuju untuk mendiskusikan lebih jauh hasil Sidang WPFSD di negara masing-masing, sehingga dapat menjadi masukan dalam pembahasan regulasi di masing-masing negara.

Kerja sama kemitraan itu bukan hanya antara pemerintah, swasta dan mayarakat, tetapi juga memerlukan keterlibatan parlemen. Peran parlemen dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk di sektor energi, tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran ataupun pengawasan, tetapi juga dalam berbagai kegiatan seperti kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan, disiplin dalam pemanfaatan tata ruang terutama di area perkotaan, ataupun mengajak partisipasi perempuan dalam pemanfaatan energi rumah tangga secara efisien.

“Kemudian membuat atau membangun mekanisme yang diperlukan bersama dengan pemerintahan dalam rangka fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasannya menyesuaikan dengan roadmap dari SDGs,” ungkap politisi Partai Gerindra itu. 

Seluruh peserta sidang WPFSD mendukung agar pembangunan berkelanjutan di sektor energi dilaksanakan oleh semua negara dan semua pihak di dunia, sejalan dengan rencana pembangunan nasional masing-masing negara. Baik pemerintah, parlemen, pengusaha maupun masyarakat sipil perlu melibatkan diri untuk menjamin akses yang setara terhadap energi modern, melipatgandakan efisiensi energi dan melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi dunia.

“Selanjutnya membangun partnership antara parlemen dengan development partners serta stakeholder yang lain dalam rangka menyesuaikan hasil-hasil dari konferensi ini di tingkat nasional dan internasional,” jelasnya.

Semua negara peserta juga mendukung keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan tahun 2030 sebagai tenggat waktu untuk memastikan tercapainya akses terhadap sumber energi yang terjangkau, handal, dan berkelanjutan bagi semua. Untuk itu perlu didorong kerja sama lintas sektor dan mendorong inovasi pada sektor keuangan, teknologi, infrastruktur dan mempererat kemitraan untuk memastikan bahwa semua orang dapat memiliki akses terhadap energi yang berkelanjutan. (eko/sf–DPR)