Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Pemerintah Fokus Turunkan Angka Stunting di 100 Kabupaten/Kota

Pemerintah Fokus Turunkan Angka Stunting di 100 Kabupaten/Kota

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 6 Apr 2018
  • visibility 69

PRESIDEN Joko Widodo menjelaskan sejumlah langkah yang akan dijalankan pemerintah untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak _(stunting)_ di lingkungan masyarakat. Salah satu langkah yang akan diambil ialah dengan lebih memfokuskan program pemberian makanan tambahan di daerah-daerah yang memiliki angka _stunting_ yang tinggi.

“Sebetulnya ini sudah dimulai dari tiga tahun lalu dengan pemberian makanan tambahan. Untuk tahun ini kita akan lebih menyasar dan fokus. Tahun ini kita akan fokus kepada desa-desa yang sudah kita tentukan. Tidak semuanya. Kita hanya fokus kepada 100 kabupaten dan kota,” kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 6 April 2018.

Nantinya, program tersebut akan turut melibatkan PKK dan Posyandu daerah setempat untuk menggencarkan sosialisasi pola hidup sehat dan menambah asupan makanan yang diberikan melalui program pemberian makanan tambahan yang dijalankan pemerintah pusat.

“Nanti akan kerja sama dengan PKK dan Posyandu untuk pemberian makanan tambahan baik berupa telur, ikan, kacang hijau, susu, juga tambahan biskuit seperti kemarin. Intinya makanan lokal akan lebih didahulukan,” ungkapnya.

Selain itu, program padat karya tunai sebagiannya juga akan diarahkan untuk menangani perbaikan gizi anak di daerah-daerah yang menjadi fokus perhatian. Dengan itu diharapkan kondisi lingkungan dan kesehatan di daerah-daerah terfokus dapat ditingkatkan untuk mencegah _stunting_ sejak dini.

“Karena _stunting_ ini bukan hanya masalah makanan, tapi juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan baik sanitasi, infrastruktur air bersih, semuanya. Ini sebuah kerja yang harusnya sangat terintegrasi,” tandasnya.

Untuk diketahui, Kamis kemarin, 5 April 2018, Presiden Joko Widodo dan jajaran terkait telah membahas penanganan _stunting_ secara khusus dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden meminta rencana aksi yang lebih terpadu dan memiliki dampak yang lebih konkret mulai dari intervensi pada pola makan, pola asuh, dan juga yang berkaitan dengan sanitasi untuk menangani permasalahan _stunting_ ini.

Bogor, 6 April 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puluhan Hektar Lahan Pertanian  Air Satan Kekeringan

    • calendar_month Kam, 5 Sep 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Dampak besar akibat musim kemarau, tengah dirasakan para petani di Kabupaten Musi Rawas (Musi Rawas). Seperti halnya, kondisi itu dikeluhkan petani warga Desa Air Satan, Kecamatan Muara Beliti. Dimana, sudah satu bulan terakhir puluhan Hektar lahan pertanian sulit ditanami lantaran mengalami kekeringan. Suparjo (45) seorang petani tidak lain warga Dusun III […]

  • Tuai Masalah, Beredar Situs NIK dan KK Gratis Untuk Registrasi Sim Card

    • calendar_month Sel, 6 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 111
    • 0Komentar

    PROGRAM registrasi kartu SIM prabayar menggunakan NIK dan KK hingga kini masih menuai masalah. Selain banyaknya keluhan tidak bisa melakukan registrasi, kini munculan situs web berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) gratis. Situs web tersebut diklaim berisi NIK dan KK yang bisa digunakan untuk registrasi kartu SIM prabayar. Seperti diketahui, pelanggan harus […]

  • Menunggu Kinerja PPID Secara Nyata

    • calendar_month Sel, 3 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.co.id – Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan agar masyarakat dapat berperan aktif mendukung dan berpartisifasi. Sejak digulirkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hingga kini tuntutan masyarakat atas informasi apalagi tentang penyelenggara pemerintahan semakin deras, tanpa terkecuali di Kabupaten Musi Rawas. Hal ini di sampaikan Ketua Yayasan PUCUK, Efendi […]

  • Buwas Wariskan 67 Kasus Korupsi kepada Kabareskrim Baru

    • calendar_month Sab, 5 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso akan segera bergeser menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan digantikan Anang Iskandar. Budi pun menitipkan seluruh kasus yang ditangani Bareskrim selama ini kepada Anang, termasuk kasus-kasus korupsi. “Dalam 67 kasus yang masalah korupsi di situ masih ada kurang sekitar 59 kasus yang masih kita dalami. Akan disampaikan […]

  • Program Santunan Kematian Rp 3 Juta Launching Bulan April

    • calendar_month Kam, 18 Mar 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Musi Rawas (Mura) akan melaunching Program Santunan Kematian pada Bulan Aprill 2021. Program Santunan Kematian ini adalah bagian dari 9 (Sembilan) Program Unggulan dari Visi dan Misi Bupati, Hj Ratna Machmud dan Wakil Bupati, Hj Suwarti yakni Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB). Kepala Dinas Sosial […]

  • Fahri: Kritik Rakyat ke DPR Tidak Ada Batasnya

    • calendar_month Rab, 21 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjamin Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 bukan untuk rakyat yang melakukan kritik kepada DPR RI. Tapi, pasal tersebut ditujukan untuk pejabat pemerintah atau eksekutif. “Saya mau clear kan ini biar tuntas. Kata ‘setiap orang’ di Pasal 73 ditujukkan kepada mitra kerja, bukan rakyat. […]

expand_less