Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » MPK Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Dispora LLG

MPK Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Dispora LLG

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 25 Jul 2015
  • visibility 132

LUBUKLINGGAU — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Pemantau Korupsi (MPK) yang ada di daerah ini, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

“Kita meminta kepada aparat penegak hukum, kiranya untuk segera mengusut dugaan penyimpangan terhadap beberapa item kegiatan yang ada di Dispora Lubuklinggau pada tahun anggaran 2014 lalu, salah satunya saat event Kejuaraan Sepeda Gunung di kawasan Bukit Sulap pada tahun lalu,” kata Toding Sugara selaku Koordinator MPK, pekan lalu.

Masih menurut Toding, dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp 1,9 miliar, hal ini patut dicurigai, karena sejak awal diduga dalam alokasi pendanaan terhadap kegiatan ini tidak ada transparansi, sehingga muncul spekulasi dan pertanyaan ada apa dengan Dispora Lubuklinggau?

“Misalnya baru-baru ini, salah satu media mingguan nasional menuliskan dugaan mark up (penggelembungan) dana terhadap pembelanjaan  pengadaan 2 unit sepeda gunung yang per unitnya mencapai Rp 100 juta, ini berarti 2 unit sepeda itu sudah menghabiskan dana Rp 200 juta,” ujarnya seraya menjelaskan dalam uraian media itu mengupas pula masalah item yang lainnya, meliputi  belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kejuaraan sepeda gunung sebesar Rp 275 juta, belanja jasa publikasi/liputan/mass media Rp 160juta, belanja pakaian khusus kegiatan kejuaraan sepeda gunung Rp 200 juta, dan belanja sewa lainnya  Rp 200 juta.

“Setidaknya dalam waktu dekat, berdasarkan data yang ada, kita akan melayangkan surat kepada aparat penegak hukum, agar masalah ini dapat ditindaklanjuti sampai tuntas dan tentu ada kejelasannya, sehingga kedepan setiap dinas/badan/instansi dan jajaran pemerintahan lainnya dapat lebih transparan dan berhati-hati dalam membelanjakan uang negara,” harapnya.

Sementara, guna dimintai tanggapannya terkait masalah ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkot Lubuklinggau, Amra Muslimin saat ditemui Jaya Pos di kantornya Jalan Depati Said Kota Lubuklinggau, pekan lalu, sedang tidak ada di tempat.

Menurut keterangan salah satu staf, mengatakan, kepada dinas sedang mengikuti rapat. “Bapak sedang keluar pak, mungkin beliau sedang mengikuti rapat di pemkot, kalau pagi tadi beliau masih ada,” ujarnya berlalu.@gus-Harianjayapos.com

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Fokus Turunkan Angka Stunting di 100 Kabupaten/Kota

    • calendar_month Jum, 6 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo menjelaskan sejumlah langkah yang akan dijalankan pemerintah untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak _(stunting)_ di lingkungan masyarakat. Salah satu langkah yang akan diambil ialah dengan lebih memfokuskan program pemberian makanan tambahan di daerah-daerah yang memiliki angka _stunting_ yang tinggi. “Sebetulnya ini sudah dimulai dari tiga tahun lalu dengan pemberian makanan tambahan. […]

  • Turunkan Resiko Stunting, Bupati Pimpin Apel Siaga TPK

    • calendar_month Kam, 12 Mei 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    MUARA BELITI – | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud pimpin Apel Siaga Nasional Tim Pendampingan Keluarga (TPK) untuk percepat turunkan resiko Stunting di Kabupaten Musi Rawas. Kamis (12/05/2022) di Auditorium Pemda, Muara Beliti. “Apel Siaga TPK merupakan Gerakan Nasional, dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pendampingan terhadap keluarga berisiko Stunting yang terdiri dari komponen Bidan Desa, […]

  • JK Menilai Perlu Diterbitkan Perppu KPK Jika Keadaan Darurat

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 144
    • 0Komentar

    JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai perlu diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) guna mengantisipasi kekosongan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun menurutnya Perppu tersebut baru dikeluarkan saat kondisi darurat. "Kan belum. Cuma satu yang kosong dewasa ini. Kalau terjadi kekosongan pasti harus ada Perppunya untuk keadaan darurat," kata JK di kantor […]

  • Bupati Ajak LSM Bersatu Dukung Pembangunan di Musi Rawas

    • calendar_month Rab, 8 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 163
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas melalui Badan Kesbangpol menggelar Pembinaan LSM/Ormas di Ballroom Hotel Hakmaz Taba, Lubuklinggau, Rabu (08/08). Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan mengapresiasi acara tersebut dan mengajak peserta untuk bersatu dan bersama-sama mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. “Moment kemerdekaan bulan Agustus ini merupakan kesempatan kita untuk membangkitkan […]

  • Bupati Minta ASN Gaungkan AK5

    • calendar_month Rab, 23 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS- Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan meminta seluruh ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas agar terus menggaungkan semangat AK 5 (Ayo kerja,kerja,kerja,kerja dan kerja) ,serta memberikan karya terbaiknya dalam membangun Kabupaten Musi Rawas Sempurna. Harapan ini disampaikan H Hendra Gunawan saat melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 14 pejabat administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi […]

  • Menag : Myanmar Harus Hormati Hak Kemanusiaan Rohingya

    • calendar_month Ming, 3 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendorong otoritas Myanmar menghormati hak kemanusiaan etnis Rohingya yang mengalami tindakan kekerasan dari militer negara tersebut. Post Views: 365

expand_less