Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » BAPPEDA Gelar Musrenbang Susun RKPD 2019

BAPPEDA Gelar Musrenbang Susun RKPD 2019

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 20 Mar 2018
  • visibility 110

MUSIRAWAS- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2019 Kabupaten Musi Rawas, berlangsung di Bagas Raya, Selasa, (20/03).

Pada acara yang dibuka langsung oleh Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan itu, pihak Bappeda Musi Rawas mengundang narasumber meliputi Irjen PDT Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr Syamsul Widodo, MA, dari pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam negeri, DR Hadi Supratika, MM, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Sumatera Selatan, dan Rektor Universitas Musi Rawas, Prof. Dr. Ir. H Fahrurrozie Sjarkowi, M.Sc.

Kepala Bappeda Musi Rawas, H Suharto Patih, dalam sambutannya mengatakan, dilaksanakannya Musrenbang ini untuk menyempurnakan rancangan RKPD tahun 2019 Kabupaten Musi Rawas berdasarkan masukan dari hasil Forum Perangkat Daerah.

Tujuannya jelas Suharto, mendapatkan masukan akhir untuk penyempurnaan RKPD Kabupaten Musi Rawas yang dirinci berdasarkan kegiatan prioritas, pagu dana menurut fungsi dan OPD yang akan dijadikan sebagai dasar menentukan kebijakan anggaran tahun 2019.
Kemudian, mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional serta dukungan pendanaan tugas perbantuan dan dana perimbangan.

Dikatakannya, tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2019, yakni memacu peningkatan produktifitas untuk meningkatkan daya saing dan unggulan daerah dalam rangka menuju Musi Rawas Sempurna.

Arah kebijakan pada 2019 yakni meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM melalui wajib belajar, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas pengelolanya.
Meningkatkan kuantitas dan layanan kesehatan, melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan tenaga kesehatan.
Kemudian mengembangkan sarana dan prasarana publik yang memadai di kawasan agropolitan dan kawasan strategis dan cepat tumbuh untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya memperioritaskan pembangunan infrastruktur berkualitas merata sampai pedesaan, mengembangkan kerangka umum inovasi daerah yang kondusif bagi pengembangan usaha dan penanaman modal.

Peningkatan aksebilitas antar wilayah, melalui peningkatan sarana prasarana jalan, sarana prasarana dasar perumahan dan moda tranportasi, dengan memprioritaskan rumah tangga miskin dan daerah daerah yang sulit dijangkau.

Kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sarana prasarana pasar tradisional, dengan prioritas pertumbuhan wirausaha baru dan pertumbuhan investasi.

Selanjutnya penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan yang menyeluruh, terpadu, adil dan berkelanjutan.

Dikatakan Suharto, prioritas pembangunan tahun 2019 yakni peningkatan kualitas pendidikan dan SDM, peningkatan kualitas infrastruktur dan pembangunan berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai tambah produk unggulan.

Kemudian lanjutnya, pengembangan kewirausahaab dan pemberdayaan lembaga ekonomi desa, peningkatan pelayanan publik serta penciptaan suasana kondusif bagi inbestor untuk berinvestasi dan bagi wisatawan untuk berkunjung.

Suharto menambahkan, proyeksi PAGU usulan hasil sinkronisasi dari Musrenbang tingkat kecamatan, hasil reses DPRD, dan rencana kerja OPD melalui forum perangkat daerah untuk tahun 2019 sebesar Rp 2.454.230.895.113 terdiri dari 3.341 kegiatan disejumlah bidang.

Sementara peserta pada acara yang berlangsung satu hari itu, terdiri dari delegasi yang mewakili peserta Musrenbang Kecamatan, unsur OPD terkait, Bappeda wilayah tetangga dan OPD lain yang terkait di wilayah Kabupaten Musi Rawas, perbankan, perusahaan, LSM, tokoh masyarakat, dan akademisi.

Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan saat membuka acara Musrenbang itu mengatakan, pelaksanaan Musrenbang ini sangatlah penting untuk bersama-sama memberikan pemikiran dalam upaya mendorong sinergitas kebijakan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Selatan maupun kebijakan pembangunan nasional sesuai amanat konstitusi serta visi misi pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021.

Bupati berharap pada Musrenbang ini akan menghasilkan kesepakatan kesepatakan terutama tentang skala prioritas pembangunan. Sebab jelasnya, anggaran Kabupaten Musi Rawas sangat terbatas, sementara usulan dari masyarakat melalui Musrenbang sangatlah banyak.

Oleh karena iru, Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun rencana pembangunan harus benar benar efisien, efektif dan tepat sasaran dengan memperhatikan benar benar prioritas sesuai kondisi kebutuhan masyarakat dan dengan mempertimbakan kemampuan keuangan.

Hadir pada pembukaan Musrenbang tersebut Ketua DPRD Musi Rawas Yudi Fratama, beserta sejumlah anggota DPRD, kepala OPD dilingkungan Musi Rawas, camat beserta kepala desa se Kabupaten Musi Rawas. (MS)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sidang Paripurna PAW Anggota DPRD Mura 2019-2024 Resmi Dilantik

    Sidang Paripurna PAW Anggota DPRD Mura 2019-2024 Resmi Dilantik

    • calendar_month Rab, 21 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 151
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Iwan Susanto, S.Pdi dilantik menjadi anggota DPRD Mura 2019-2024 Pengganti Antar Waktu (PAW). Iwan Susanto dilantik dalam Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Mura Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 , Rabu (21/2/2024). Rapat paripurna ini […]

  • Jika Lemahkan KPK, Jokowi akan Setop Pembahasan Revisi UU

    Jika Lemahkan KPK, Jokowi akan Setop Pembahasan Revisi UU

    • calendar_month Ming, 13 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pembahasan tentang revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berlangsung di DPR. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyebut, Presiden Jokowi bisa saja menghentikan pembahasan tersebut dengan tidak mengeluarkan amanat presiden (Ampres) jika pada akhirnya ditemukan bahwa revisi justru melemahkan KPK. Sebab, Ampres berfungsi seperti ‘lampu hijau.’ Tanpa Ampres, mustahil bagi Dewan untuk melanjutkan […]

  • Bupati Support Program AKRAB Desa Suka Mulya

    • calendar_month Rab, 12 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Desa Suka Mulya Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, menggelar acara Aksi Rabu Bina Desa Sempurna atau yang sering disebut AKRAB Desa, Rabu (12/9/2018). Dihadiri oleh Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan, Sekcam Tuah Negeri Nawawi, Kapolsek Muara Kelingi AKP Hendri Agus, Kapos Babinsa Sertu Burlian, Kades se kecamatan Tuah Negeri, serta […]

  • Soal Kebun Lonsum, Masyarakat Muara Megang Sesalkan Peran Pemkab Mura

    • calendar_month Sen, 25 Des 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Masyarakat Muara Megang Kecamatan Megang Sakti menyesalkan ketidak berdayaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) menyelesaikan sengketa masyarakat dengan PT Lonsum di Desa Muara Megang. Hal ini disampaikan Koordinator Masyarakat Muara Megang, Sunardi kepada Jurnalindependen.com, Senin malam (25/12) bahwa beralasan hanya bisa memfasilitasi saja. “Kami sesalkan Pemkab Mura seperti tidak berdaya, […]

  • Gubernur Dukung Penuh Penerapan WBS Pemprov Sumsel

    • calendar_month Kam, 16 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 177
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Wishtle Blowing System (WBS) Terintegrasi adalah media pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terjadi di lingkungan Pemprov Sumsel yang Terintegrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dengan jaminan kerahasiaan pelapor. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru saat membuka Webinar sosialisasi WBS Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan […]

  • Capaian Kinerja KPK Tahun 2018

    • calendar_month Jum, 28 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    SEBAGAI bentuk pertanggungjawaban publik dan transparansi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, pada kesempatan hari ini, kami sampaikan capaian dan kinerja KPK sepanjang tahun 2018. KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum, berusaha senantiasa menjaga kinerja dalam hal pencegahan, penindakan maupun kelembagaan. Sejak lembaga ini berdiri, Laporan Keuangan KPK selalu memiliki Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). […]

expand_less