Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Mendag Zulhas Targetkan Harga Sawit Naik Rp2.400/kg

Mendag Zulhas Targetkan Harga Sawit Naik Rp2.400/kg

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 18 Jul 2022
  • visibility 112

Jurnalindependen.com – | Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menargetkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani Rp2.400/kilogram.

“Kita akan melakukan segala upaya untuk tandan buah segar sesuai hitungan, harusnya harganya Rp2.400,” kata Zulkfili, Senin (18/07/2022).

Menurut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), harga riil pembelian TBS di tingkat petani terus turun. Harga TBS sebelum larangan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil atau CPO) mencapai Rp4.250 per kilogram namun harga pembelian per kilogram TBS pada awal Juli 2022 rata-rata Rp916 di petani swadaya dan Rp1.259 di petani plasma.

“Sawit CPO itu kan total produksi kita 48 juta, sisa stok tahun lalu 4 juta, jadi 52 juta. Dari 52 juta, yang diekspor dalam bentuk CPO itu hanya 3,4 juta sebetulnya,” kata Zulkifli dikutip dari Antara.

Bahkan, Mendag juga menyebut Menteri Keuangan sudah menghapus pungutan ekspor yang mengurangi waktu perhitungan TBS.

“Jadi tidak ada alasan lagi harga buah tandan ini nantinya akan jadi di bawah Rp2.000. Kalau hitung-hitungan saya harusnya Rp2.000 sampai Rp2.400/kilogram di tingkat petani. Tentu perlu waktu ya karena ini kan baru berlaku 2-3 hari ini,” ungkap Zulkifli.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Kementerian Keuangan menyebutkan adanya perubahan tarif Pungutan Ekspor menjadi 0/MT dolar AS berlaku mulai 15 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi kelebihan suplai CPO di dalam negeri sehingga dapat mempercepat ekspor produk CPO dan turunannya.

Melalui percepatan ekspor tersebut, diharapkan harga TBS di tingkat pekebun khususnya pekebun swadaya akan meningkat.

Selain itu ada pertimbangan lain terkait penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor yakni keberlanjutan dari pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional.

Khususnya dukungan  perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, utamanya pembangunan Unit Pengolahan Hasil, penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel serta pemenuhan kebutuhan pangan melalui pendanaan penyediaan minyak goreng bagi masyarakat.

Perubahan kebijakan tersebut juga merupakan momentum bagi BPDPKS untuk meningkatkan layanannya dengan tetap menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit.

Sumber : Suara.com
https://www.suara.com/bisnis/2022/07/18/165542/mendag-janji-lakukan-segala-upaya-agar-harga-tbs-kelapa-sawit-naik-rp2400?page=all

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dilatari Sakit Hati, Dua DPO Pembunuh Jaga Malam Pasar Mabo di Tangkap

    • calendar_month Rab, 7 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 100
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Tim Macan Linggau Satreskrim Polres Lubuklinggau, akhirnya berhasil mengukap kasus pembunuhan Mediansyah (21) seorang penjaga malam Pasar Mambo Kelurahan Pemiri Lubuklinggau. Tidak memakan waktu lama, dalam pelariannya dua orang tersangka Cincong (23) dan Yansyah (40) statusnya bersaudara, akhirnya berhasil diringkus. Keduanya warga Jalan Irian, RT. 15 Kelurahan Jawa Kanan SS Kota Lubuklinggau […]

  • Bupati Laporkan Kondisi Banjir, Gubernur Segera Respon dan Bantu

    • calendar_month Sen, 17 Feb 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan melaporkan kondisi beberapa desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas (Mura) terdampak banjir kepada Gubernur Sumsel. Gubernur Sumsel, H Herman Deru merespon baik, atas maksud dan tujuan yang disampaikan Bupati Mura. “Yang namanya kebutuhan rakyat apalagi musibah, kita harus cepat tanggap” tegas Herman Deru saat […]

  • Sekda Buka Sosialisasi Penerapan Izin dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

    • calendar_month Rab, 28 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau, H Parigan Syahrin membuka acara Sosialisasi Penerapan Izin Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup untuk para pelaku usaha atau kegiatan di Kota Lubuklinggau-Sumsel, Rabu, Hotel Smart, Rabu (28/10/2015).   Post Views: 349

  • Pajak Penerangan Jalan Dipersoalkan, UU Pajak Daerah Digugat

    • calendar_month Kam, 19 Okt 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 93
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada Selasa (17/10) siang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) selaku Pemohon Perkara  Nomor 80/PUU-XV/2017 tersebut, menguji Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), […]

  • Soal Pemotongan Uang JKN, FKBPD Ajukan Surat Konfirmasi ke Pemkab Mura

    • calendar_month Ming, 19 Apr 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com -Ketua Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, M Joko menyayangkan penyelenggara negara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. Pasalnya surat konfirmasi terkait dengan Pemotongan Uang Jasa Kapitasi (JKN) hingga kini belum ada balasan, padahal pemotongan uang JKN tersebut dinilai melanggar hukum. Kepada Jurnalindependen.com, Ahad (19/05/2015) M Joko […]

  • Benarkah Pelantikan 186 Pejabat Mura Karena Kebutuhan Birokrasi atau Upaya Melanggengkan Kekuasaan?

    Benarkah Pelantikan 186 Pejabat Mura Karena Kebutuhan Birokrasi atau Upaya Melanggengkan Kekuasaan?

    • calendar_month Ming, 14 Apr 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Polemik pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkab Musirawas pada 22 Maret 2024 memancing tanggapan tokoh publik Salah satu Pemuda Asli Musi Rawas ikut bersuara, Alam Budi Kesuma menyampaikan bahwa Pencabutan SK Bupati terhadap pelantikan 186 Pejabat MURA meninggalkan beberapa catatan yang perlu kita kupas. Publik mempertanyakan mutasi dan pelantikan 186 […]

expand_less