Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan » Waspada Resiko Penularan Virus Corona

Waspada Resiko Penularan Virus Corona

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 19 Mar 2020
  • visibility 59

MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan secara resmi menyatakan jika Kabupaten Mura meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan virus corona di wilayah Bumi Lan Serasan Sekentenan, meskipun sampai saat ini di Kabupaten Mura belum terpapar virus Corona.

Bupati sekaligus melakukan uji coba “Thermal Gun” kepada para wartawan yang meliput kegiatan Bupati ke Radio Darussalam Diskominfo Musi Rawas hari ini, Kamis (19/03). Hal ini dilakukan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan meningkatnya penyebaran virus Corona.

“Alhamdulillah, setelah di tembak melalui Thermal Gun suhu tubuh para wartawan disini cukup stabil, saya juga mengajak semua wartawan untuk terus menjaga kesehatan tubuh, karena setiap orang berpotensi tertular virus Corona,” ujarnya. | ADV-faisol.

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Nonaktif Yan Anton Ferdian Jalani Sidang Perdana

    • calendar_month Kam, 19 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Bupati nonaktif Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Perdian menjalani sidang perdana berupa agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (19/01/2017) Post Views: 352

  • Perkembangan Ponpes Tak Terlepas Peran Tokoh Agama

    • calendar_month Sel, 26 Nov 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    BATURAJA – | Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), H Kuryana Azis melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Syifaaunnajah Bambu Sembilan Desa Sri Mulya Batumarta Unit XIV Kecamatan Sinar Peninjauan, Senin (25/11). Kuryana Azis mengatakan sekarang ini, perkembangan pondok pesantren berkembang dengan pesat, ini semua dikarenakan tokoh agama mempunyai rasa tanggung jawab dalam mengembangkan […]

  • Pemerintah : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Kewenangan Pemprov

    • calendar_month Sel, 21 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 79
    • 0Komentar

    JAKARTA – Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengatur kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen. Sedangkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) mengatur mengenai pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II, sehingga tidak ada pertentangan  antara kedua aturan tersebut. Hal […]

  • Bupati H2G Apresiasi Kinerja Kader Posyandu, Cegah Stunting

    • calendar_month Sab, 19 Sep 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) melalui Dinas Kesehatan menggelar Jambore Kader Posyandu se-Kabupaten Musi Rawas, dengan tema “Kita Tingkatkan Kopetensi Kader Posyandu Dalam Rangka Pencegahan Stunting Dalam Masa Emas Kehidupan (1000 HPK). Kegiatan tersebut diresmikan Bupati Mura H Hendra Gunawan, Sabtu (19/09), di Pendopo Pemkab Mura. Bupati Hendra Gunawan mengapresiasi […]

  • Optimis, Penyusunan RPJMD 2021-2026 Selesai Tepat Waktu

    • calendar_month Rab, 4 Agu 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) 2021 – 2026 memasuki tahap akhir, yakni pengajuan ke Pemprov Sumsel. Hal ini disampaikan Kepala BAPPEDA, Nanti Kasih melalui Sekretarisnya, H Fatbone Hidayat saat dihubungi, Rabu (04/08/2021). “Sekarang proses melengkapi berkas RPJMD untuk diajukan Pemprov Sumsel. Sebelumnya sudah […]

  • Modus Awal Korupsi dengan Memanfaatkan Jabatan

    • calendar_month Sel, 17 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua DPR, Setya Novanto, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI lantaran diduga melakukan pertemuan dengan pengusaha dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI). Pertemuan itu menguak adanya praktek pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kelanjutan kontrak dan permintaan saham PTFI. Pertemuan-pertemuan informal seperti itu dinilai kerap […]

expand_less