Laporan PT CLBB Nyangkut, Dewan dan Plt Sekda Mura Tidak Tahu
- account_circle investigasi
- calendar_month Kam, 29 Nov 2018
- visibility 104
MusiRawas – Ketua DPRD dan Plt Sekda Musi Rawas belum menerima isi laporan yang disampaikan PT CLBB terkait pengaduan terhadap oknum pegawai DPM PTSP ke APH. Pelaporan PT CLBB akibat penyegelan bagunan perusahaan PT CLBB Desa semangus lama pada 6/11 2018 lalu dan pelayanan yang dilakukan DPM PTSP dalam kepengurusan IMB. Kamis (15/11/2018).
Perlakukan penyegelan yang dianggap semena-mena dan tidak profesional oleh oknum pegawai DPM PTSP berujung pelaporan ditujukan kepada Aparat Penegak Hukum Kejari Lubuklinggau, Kapolres Musi Rawas dan pejabat setempat yakni Bupati Musi Rawas, OMBUSMAN, Ombudsman (penjabat atau badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat).
Hasil konfirmasi kepada Plt Sekda Musi Rawas Ec Priskodesi terkait laporan PT CLBB terhadap penyegelan dan pelayanan oknum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM PTSP) Kabupaten Musi Rawas mengatakan,
“Tidak tahu, saya belum dapat memberi komentar dan tanggapan atas laporan PT CLBB terhadap oknum pegawai DPM PTSP”, katanya.
Menurut Plt Sekda Priscodesi, laporan tersebut belum sampai dimeja saya. Jadi belum bisa berkomentar banyak, nanti kalau suratnya sudah saya terima baru bisa berkomentar, ujar Prisco.
Tidak hanya Plt Sekda, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Yudi Pratama saat berhasil dikonfirmasi terkait laporan PT CLBB juga mengatakan hal yang sama,
Tambahh Yudi, saya belum menerima isi laporan tersebut, jadi saya tidak dapat memberikan statmen. Sebaiknya tanya dengan Ketua Komisi I Syamsul Bahri atau Ketua Komisi II yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, tutup Yudi.
Berkaitan dengan laporan PT CLBB saat ditemui Kepala DPM PTSP, Yudi Fachriansyah, AP.,M tidak berada di kantor sedang Dinas Luar. Begipula halnya dengan Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP, Mei Juanda tidak berada diruangannya sedang DL mengantar orang tuanya umroh, ujar salah seorang staf DPMPTSP.
Perihal belum diterimanya laporan tersebut oleh Plt Sekda, hal ini belum sempat ditelusuri awak media. Setidaknya pelayanan administrasi surat masuk dan keluar di Sekretariat Daerah Kab. Mura mesti dipertanyakan. (Camiel-suararakyatdaerah.net)
- Penulis: investigasi
