Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Pemerintah Diminta Stabilkan Rupiah dan Evaluasi Dana Desa

Pemerintah Diminta Stabilkan Rupiah dan Evaluasi Dana Desa

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 24 Jul 2018
  • visibility 118

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengaku miris mengetahui keterpurukan nilai tukar rupiah. Terlebih lagi menurutnya beberapa Menteri berujar bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa. Ia meminta pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Ia juga menegaskan bahwa selama ini kebutuhan Indonesia untuk melakukan impor masih tinggi. Bahkan ironisnya, untuk komoditi utama seperti pangan juga masih harus impor. Ia menyatakan pemerintah harusnya tidak terlena dan kembali pada kenyataan untuk bisa mengevaluasi Dana Desa yang memiliki tujuan penting bagi Indonesia.

“Hampir semua kebutuhan kita ini impor semua. Pangan kita ini banyak yang impor. Jadi terpaksa kita impor karena kebutuhan kita. Swasembada pangan tidak terjadi, karena Dana Desa belum kita evaluasi,” jelasnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Politisi Partai Gerindra ini berujar bahwa pemerintah selama ini juga sudah salah kaprah menginginkan desa menjadi kota melalui Dana Desa. Ia mengungkapkan hal tersebut hanya merupakan kekonyolan belaka. Menurutnya jika bisa swasembada pangan Indonesia akan kembali berjaya.

“Yang kita harapkan target pendapatan orang desa meningkat seperti di China. Itu target pendapatan petani-petani mereka itu bisa naik 10 kali lipat. Itu yang dinamakan target Dana Desa menjadi desa yang bisa menjadikan swasembada pangan. Ini gagal terjadi di Indonesia. Jadi bukan jadi desa modern, gelontoran Dana Desa itu untuk kepentingan swasembada pangan,” tegas politisi dapil Jatim itu. (eps/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Margiono: Wartawan harus taat kode etik

    • calendar_month Jum, 12 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    PANGKAL PINANG – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono mengatakan wartawan harus menjunjung tinggi profesionalisme dan taat kode etik. “Wartawan profesional dan taat kode etik itu akan menghasilkan karya yang benar pula, kalau ada wartawan menyajikan berita tidak jelas sumbernya maka itu bukan produk pers,” ujarnya saat melantik dan mengukuhkan pengurus PWI Provinsi Bangka […]

  • Herdawan : Kawasan Bukit Sulap Miliki Dokumen UPL/UKL

    • calendar_month Sel, 7 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 161
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Beredar informasi selama ini bahwa kawasan wisata hutan lindung Bukit Sulap di Lubuklinggau, Sumatera Selatan tidak memiliki AMDAL. Hal ini karena beberapa tahun sebelumnya dari informasi bahwa Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau tidak berani menanda tangani dokumen analisis pengendalian dampak lingkungan. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau, Herdawan ketika dikonfirmasi Jurnalindependen.com […]

  • Menteri BUMN Jangan ‘Omdo’ Terkait Indikasi Korupsi di PT Krakatau Steel

    • calendar_month Kam, 30 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 165
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Menteri BUMN Erick Thohir jangan ‘Omdo’ (omong doang) terkait adanya indikasi korupsi di PT Krakatau Steel. Menteri BUMN bisa meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif untuk memperjelas adanya indikasi kerugian negara karena korupsi di BUMN tersebut. “Menteri BUMN harus mengambil tindakan tegaskalau memang […]

  • Anggota Komisi III, Aboe Bakar Siap jadi Penjamin Penangguhan Penahanan HRS

    • calendar_month Sel, 15 Des 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    JAKARTA -| Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy menyayangkan masalah protokol kesehatan (prokes) berujung pada penahanan tokoh Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). Pasalnya, lanjut Aboe, selama Pilkada serentak lalu, Satgas Covid-19 mencatat adanya 178.039 kasus pelanggaran prokes, namun tidak ada satupun yang diproses pidana. Bisa jadi HRS ini adalah orang […]

  • Ridwan Mukti Buka Musrenbang Kabupaten Musi Rawas 2015 (Foto)

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 121
    • 0Komentar

    activate javascript activate javascript Post Views: 796

  • Rajab Ritonga, Wartawan Jadi Profesor

    • calendar_month Jum, 4 Okt 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 109
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Kemristedikti, Prof. Dr. Ali Gufron Mukti, menyerahkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang pengangkatan dalam jabatan akademik sebagai Guru Besar kepada Dr. Rajab Ritonga, M.Si dalam sebuah acara di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah III di Jakarta, Jumat (4/10). Dr. Rajab Ritonga, […]

expand_less