Sikap Politik PDIP dalam Pilkada Fleksibel

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan sikap politik PDIP dalam pemilihan kepala daerah serentak, fleksibel mengikuti tradisi demokrasi setempat yang beberapa di antaranya adalah dari KMP.

“Dalam konteks ini ada tradisi demokrasi yang sudah hidup di daerah setempat dan kami sudah bekerja sama. Misalnya, dengan Partai Golkar di Ngawi, lalu dengan PPP di Tasikmalaya, itu tradisi yang sudah hidup, tidak bisa kami putus,” katanya, Sabtu (6/6).

Ia menjelaskan, hal tersebut karena pihaknya menyadari tidak bisa memenangi ajang pilkada di 269 kabupaten/kota yang akan mengikuti pesta rakyat tingkat daerah itu sendirian sehingga membutuhkan kerja sama politik baik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun Koalisi Merah Putih (KMP).

Menurutnya, tentu saja posisi PDIP sebagai parpol penguasa pemerintahan akan dilihat sebagai keuntungan oleh banyak pihak jika berkoalisi dengan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Meski dengan status politik yang demikian, Hasto menegaskan pihaknya tidak akan meninggalkan cara-cara yang dibangun PDIP dalam membangun tradisi politik yang baik.

“Posisi politik ini justru kami gunakan untuk memperkuat pemerintahan Jokowi-JK karena kami tahu makna strategis dari kemenangan pilkada ini. Oleh karena itu, mungkin ada peningkatan target,” ujarnya.

Namun saat ditanya berapa target yang ingin dicapai oleh partai yang dipimpin mantan Presiden Megawati tersebut, Hasto enggan menyebutkan berapa. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin muluk-muluk, hanya ingin mempersiapkan sebaik-baiknya.

“Setiap parpol pasti ada yang gunakan target sebagai penyemangat mereka. Kalau kita realistik saja dan seluruh prosesnya kita siapkan, yang kami inginkan pilkada ini jadi momentum terbaik rakyat untuk menentukan pemimpinnya,” kata Hasto.

Terkait dengan persiapan, Hasto mengaku bahwa PDIP telah melakukan pelatihan pada tim kampanye di 269 kabupaten/kota, lalu menjaring calon dengan sistem bertingkat, termasuk dengan menggunakan ahli kejiwaan untuk proses seleksi.

“Bahkan, kami juga telah menentukan waktu paling lambat dua minggu setelah Lebaran akan ada sekolah calon kepala daerah,” katanya.

Berbagai persiapan tersebut, kata Hasto, bertujuan agar pelaksanaan kampanye bisa dilaksanakan sebaiknya, serta calon yang diusung merupakan pemimpin yang memahami keinginan dan harapan masyarakat.

“Selain itu, mampu mengunakan kekuasaan sebagai alat pembebas bagi rakyat untuk menciptakan kesejahteraan, pekerjaan, dan menjadikan kekuatan rakyat yang produktif dan berkebudayaan,” jelasnya.

Terkait dengan maraknya isu uang mahar dari calon untuk membayar kompensasi rekomendasi baik diminta dari calon itu sendiri atau dari parpol, Hasto mengaku bahwa praktik tersebut tidak ada dalam PDIP.

“Yang ada hanyalah dana ‘urunan’ dalam rangka gotong royong untuk membiayai seleksi,” tegasnya.

Meski demikian, ketika ditanya apakah jika ditemukan adanya permintaan uang mahar pada calon yang dilakukan unsur PDIP baik pusat maupun daerah ada sanksi, Hasto enggan berkomentar. Ia menekankan, praktik tersebut dilarang oleh aturan partai.

“Di dalam aturan partai tidak boleh. Namun, yang kami lakukan ini bukan pelanggaran karena bukan mahar, hanya gotong royong. Yang dikatakan pelanggaran adalah jual beli rekomendasi, wajar saja jika kami meminta ‘urunan’ untuk seleksi mereka sendiri di beberapa daerah yang tidak ada sumber daya,” jelasnya. (rol)