Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Optimalisasi Potensi Daerah, Pemkab Mura Gandeng IPB

Optimalisasi Potensi Daerah, Pemkab Mura Gandeng IPB

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 26 Feb 2018
  • visibility 114

Musi Rawas – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) secara bertahap terus memaksimalkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai visi besar itu, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor.

Pelibatan Lembaga Pendidikan IPB diaplikasikan dalam Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan bersama Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Arief Satria yang dilaksanakan pada, Senin (26/02/2018) di IPB International Convention Center (IPB ICC) Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat.

Sebagai tindak lanjut dari MoU yang di tandatangani pada kesempatan yang sama juga di tandatangani Memorandum of Agreement (MoA) tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanian dalam Arti Luas yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas, Suharto Patih dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor, Dr Ari Hermawan.

Kesepakatan Kerjasama yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ini meliputi kegiatan diantaranya Kajian penyusunan Masterplan Pariwisata, Kajian penyusunan Masterplan Kawasan Sains dan Teknologi, Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Untuk Menjamin Keberlanjutan Pangan, Kajian Kelayakan Kabupaten Musi Rawas sebagai Outlet (Pintu Ekspor), Perencanaan Pengembangan Pertanian Terpadu (Hulu-hilir), Revitalisasi Kawasan Agropolitan, Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sistem Informasi Agribinis, Perencanaan Daya Dukung dan Zonasi Pengembangan Sektor Perikanan dan terakhir kajian Percetakan Sawah Baru.

Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan pada kesempatan itu menyambut baik ditandatanganinya kerjasama ini, dirinya berharap kedepan Kabupaten Musi Rawas memiliki konsep dan perencanaan didalam mengelola potensi dan Sumber Daya Alam sehingga dapat berimplikasi pada kemajuan daerah dan pada akhirnya kemakmuran rakyat Musi Rawas dapat terwujud

Dijelaskan Bupati, MoU ini memiliki 10 poin kesepakatan yang akan dilaksanakan, diantaranya melaksanakan kajian penyusunan Masterplan Pariwisata yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, peluang, tantangan serta sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan wisata.

Selain itu, lanjut Bupati untuk menjawab amanat Presiden Jokowi melalui Program Nawacita butir ke-6, kesepakatan ini akan melakukan kajian penyusunan Masterplan Kawasan Sains dan Teknologi.

Selanjutnya melaksanakan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk Menjamin Keberlanjutan Pangan, dan mencegah resiko menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan.

Melaksanakan Kajian Kelayakan Kabupaten Musi Rawas sebagai Outlet (Pintu Ekspor), yaitu untuk menganalisa potensi potensi apa saja yang dapat menunjang kelayakan itu sendiri.

Melaksanakan Perencanaan Pengembangan Pertanian Terpadu (Hulu-hilir), Revitalisasi Kawasan Agropolitan, adalah upaya untuk mengembalikankawasan Agropolitanyang sempat hidup akan tetapikemudian mengalami kemunduran/degradasi untuk dapat di maksimalkan.

Poin selanjutnya yaitu pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang menjadi ujung tombak dari berjalannya program ini. Karena tanpa adanya masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya program ini akan sia sia.

Membangun Sistem Informasi Agribinis, yang merupakan penggunaan sistem informasi yang mengolah data dan menghasilkan informasi untuk agribisnis itu sendiri sehingga dapat mempermudah dalam mendukung pengembangannya.

Selanjutnya, Perencanaan Daya Dukung dan Zonasi Pengembangan Sektor Perikanan, sehingga dapat meningkatkan produktifitas dalam sektor perikanan dan terakhir adalah Kajian Percetakan Sawah Baru yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Bupati berharap dengan adanya kesepahaman bersama ini dapat ditindaklanjuti sesegera dan sebaik mungkin, karena hal ini berkaitan dengan kemajuan Kabupaten Musi Rawas dan berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas dan pada akhirnya Kesempurnaan dapat terwujud.

Sementara itu, Rektor IPB, Dr Arief Satria pada kesempatan itu menyambut baik dan memberikan apresiasi yang besar kepada Pemkab Musi Rawas atas ditandatanganinya MoU dan MoA ini.

Kesepakatan ini merupakan salah satu bentuk dari aplikasi Tridarma Perguruan Tinggi yakni dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Rektor IPB ini memastikan pihaknya melalui LPPM akan mengerahkan seluruh sumberdaya dan kemampuan untuk menindaklanjuti kesepakatan ini untuk bersama-sama pemerintah daerah dan masyarakat musi rawas dalam membangun dan memajukan daerah ini.

Dengan memiliki 9 Fakultas dan puluhan jurusan, dirinya meyakini MoU dan MoA ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dari ditandatanganinya kesepakatan ini yakni mempercepat pembangunan sehingga Kabupaten Musi Rawas Sempurna dapat segera terwujud dan terlepas dari status daerah tertinggal.

Hadir dalam acara ini diantaranya Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor, Dr Ari Hermawan, Pembantu Rektor, Dekan, Kepala Bappeda Musi Rawas, Suharto Patih, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Yudi Fachriansyah, Kepala Dinas Kominfo, Bambang Hermanto, Kepala Dinas PUCKTR, Kabag Humas, Herman dan Kabag Hukum. (*)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Musi Rawas ‘Berkah’ Dihentikan Sementara

    • calendar_month Sel, 9 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Program Musi Rawas ‘Berkah’ (Bersatu Kita Hebat) dan akrab Desa yang sudah di anggarkan dalam APBDes tahun 2019 terpaksa dihentikan. Para Kepala Desa (Kades) khawatir dipanggilnya beberapa pejabat DPMD Kabupaten Musi Rawas oleh Kejaksaan Negeri akan berimbas juga ke Kades. Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Mefta Joni ditemui dikantornya, […]

  • Gubernur Sumsel Minta Kabupaten/Kota Perketat Akses Warga Keluar Masuk Daerah

    • calendar_month Jum, 24 Apr 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    MARTAPURA – | Gubernur Sumsel, H Herman Deru minta Kabupaten/Kota di Sumsel terus memperketat akses keluar masuk sehingga penularan wabah Covid-19 tidak semakin luas. “Pemeriksaan terhadap seluruh masyarakat harus dilakukan dengan sopan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru,” ujarnya saat meninjau Posko Terpadu Pemantauan dan Pengendalian Covid-19 yang ada di Kabupaten OKU Timur, Kamis (23/04). Menurut […]

  • Kepala Daerah Berwenang Tetapkan Status Keadaan Konflik

    • calendar_month Sel, 1 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi (MK) memutus menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) yang dimohonkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman mengucapkan amar putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (30/11). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum […]

  • Mendes PDTT minta para Bupati tentukan produk unggulan

    • calendar_month Kam, 2 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meminta para bupati untuk menentukan produk unggulan. Post Views: 401

  • Pasek Sarankan KPPD Pikir Ulang Gelar Kogres Tandingan Demokrat

    • calendar_month Sen, 11 Mei 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    SURABAYA — Kader Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika meminta Kaukus Penyelamat Partai Demokrat (KPPD) memikirkan ulang rencana menggelar kongres tandingan sebagai bentuk protes dari sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang pimpinannya diberhentikan oleh pusat. “Saya sarankan pikir ulang menggelar kongres tandingan, sebab semua pasti ada jalan keluarnya,” ujarnya, Selasa (11/5). Menurutnya, perbedaan dalam hal […]

  • Pemprov Sumsel Canangkan Program ‘Serasi’ Lahan Gambut

    • calendar_month Sel, 6 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 94
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terus melakukan upaya antisipasi meluasnya jumlah titik api (hot spot) yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) khususnya di kabupaten/kota yang memiliki lahan gambut mudah terbakar seperti Kabupaten Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Banyusian dan Musi Banyuasin. Sebagai bentuk keseriusan  dalam hal pencegahan Karhutla ini, […]

expand_less