Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Dugaan Penyimpangan Dana KPU Jangan Ganggu Pilkada

Dugaan Penyimpangan Dana KPU Jangan Ganggu Pilkada

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 20 Jun 2015
  • visibility 79

JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-PR), Yuddy Chrisnandi berharap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan kerugian negara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pilkada serentak 2015.

“Kalau misalnya ada satu pejabat tertentu (yang menyimpangkan dana), ya pejabatnya saja atau oknumnya saja yang diberikan sanksi, tidak harus keseluruhan kemudian mengorbankan agenda-agenda kegiatan lainnya (pilkada serentak),” kata Yuddy Chrisnandi seusai menghadiri acara buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di rumah Akbar Tandjung di Jalan Purnawarman, Jakarta, Jumat (19/6) malam.

Menurut politikus Partai Hanura itu, temuan BPK atas dugaan kerugian negara Rp 334 miliar dalam audit KPU, harus diungkap untuk diketahui pangkal penyebabnya. Sebab, kata dia, setiap penyimpangan mengindikasikan adanya pelanggaran prosedural serta pelanggaran hukum. “Dan (jika terbukti) harus ada efek jera supaya tidak terulang lagi,” tegas dia.

Yuddy menegaskan, saat ini sudah bukan zamannya melakukan penyimpangan atau manipulasi anggaran. Di era keterbukaan, transparansi, antikorupsi, dan tata kelola pemerintahan yang baik saat ini, kata Yuddy, semua instansi harus bekerja sama dalam menggunakan anggaran dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

Sedangkan terkait ada tidaknya unsur politis dalam temuan BPK, yang disebut-sebut akan berimplikasi terhadap penundaan pelaksanaan pilkada serentak, Yuddy menilai hal itu terlalu jauh. “Saya rasa ‘nggak’ akan sejauh itu. Per kasus saja, kalau ada oknum ya oknum itu yang diberikan sanksi,” katanya.

Sebelumnya BPK melaporkan indikasi kerugian negara Rp 334 miliar dalam audit KPU 2013-2014 kepada DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut apabila temuan itu terbukti, maka terdapat dua implikasi yakni bisa saja komisioner KPU diganti atau pelaksanaan pilkada serentak ditunda.

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Grand Opening & Pembekalan Kepemimpinan via Virtual, ini Pesan Mendagri

    • calendar_month Sen, 14 Jun 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud mengikuti Grand Opening dan Pembelajaran Tatap Maya Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri RI bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2021 Angkatan IV Non Petahana Hari Pertama melalui video Conference, bertempat di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, senin (14/06/2021). Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian […]

  • PPK Sport Center Ditunjuk Bagian Pembangunan, Dispora Belum Penuhi Kualifikasi?

    • calendar_month Rab, 21 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 75
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | PPTK Pembangunan Lapangan Sepakbola dikawasan Sport Center AC Muara Beliti, Syamsudin mengaku tidak turut campur dalam proses lelang kegiatannya. Karena pihaknya bersifat mengajukan kegiatan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan menerima hasilnya. “Memang kegiatan yang dianggarkan kisaran Rp 5 miliar tersebut di Dispora, namun untuk lelang, kontrak itu diserahkan ke ULP. […]

  • Pemkab Mura Siap Ikuti Arahan Presiden Mengenai 3 Poin Sasaran Tahun ini

    Pemkab Mura Siap Ikuti Arahan Presiden Mengenai 3 Poin Sasaran Tahun ini

    • calendar_month Kam, 29 Sep 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 91
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Macmud menghadiri langsung pengarahan Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo pada Kamis (29/09/2022) di ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center. Ada tiga poin dalam pengarahan Presiden Joko Widodo tersebut. Diantaranya mengenai pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia dan pembahasan mengenai pensasaran percepatan […]

  • Bentrok TNI dan Polisi dengan Senjata Api

    • calendar_month Sab, 14 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 70
    • 0Komentar

    JAKARTA — Anggota TNI dan Kepolisian kembali terlibat bentrok. Kali ini terjadi di Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Sumatera Selatan. Bentrokan yang diwarnai penggunaan senjata api itu terjadi pada Jumat (13/11) sekitar pukul 23.30 malam WIB. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) II/Sriwijaya, Kolonel TNI Syaiful Mukti Ginanjar, mengonfirmasi kabar bentrokan tersebut. Menurutnya, bentrokan itu terjadi di depan […]

  • Persentasi IGA 2018, Tim Penguji Apresiasi Bupati Musi Rawas

    • calendar_month Sen, 3 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Jakarta – Meski waktu persiapan tergolong singkat, sekitar tiga hari dari pemberitahuan panitia (30/11/2018) sampai pemaparan, Senin (03/12/2018) namun tim Kabupaten Musi Rawas yang dipimpin langsung oleh Bupati Musi Rawas mendapat apresiasi dari Tim Penilai perhargaan Innovatif Government Award (IGA) 2018 karena dinilai yang paling siap didalam mempersiapkan materi dan substansi paparan serta keseragaman pakaian […]

  • UU Guru dan Dosen Perlu Dirubah

    • calendar_month Sen, 17 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 93
    • 0Komentar

    KEPALA Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Syamsul mengatakan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) sudah berumur 10 tahun lebih. Namun dalam prakteknya banyak sekali permasalahan, khususnya di bidang pendidikan secara keseluruhan di bidang profesi guru dan dosen. Oleh karena itu, menurut Sensi, sapaan […]

expand_less