Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Warga Keluhkan Banyak Proyek Siluman

Warga Keluhkan Banyak Proyek Siluman

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 23 Sep 2017
  • visibility 41
LUBUKLINGGAU – Hampir semua warga bahkan beberapa ketua Rukun Tetangga ( RT ) Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur ll Kota Lubuklinggau mengeluh akan keberadaan beberapa proyek pembangunan akses jalan yang ada sama sekali tidak di lengkapi papan merk dan bahkan pembangunan tersebut tanpa seizin pemerintah setempat( RT ).
Warga setempat sangat mengeluh karena akan ketidaketahuan asal dana dan volume pembangunan tersebut karena tidak adanya papan merk proyek tersebut,beberapa RT pun sangat mengeluhkan akan adanya beberapa pembangunan akses jalan yang ada di wilayahnya karena para Kontraktor proyek tersebut sama sekali tidak meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan pembangunan tersebut.Jumat (22/09)
Menurut penjelasan beberapa RT yang enggan menyebutkan namanya mengatakan bahwa pembangunan proyek tersebut sama sekali tidak meminta izin terlebih dahulu dan pembangunan proyek tersebut di anggapnya sama sekali tidak tepat sasaran dan sangat kurang bermanfaat.

 
Pasalnya ada pembangunan proyek yang letaknya di jalan buntu dan belum adanya rumah warga. “Kami juga menilai bahwa pemerintah setempat( RT )sama sekali tidak ada gunanya karena dianggap disepelehkan oleh kontraktor karena tidak meminta izin terlebih dahulu dan tahu-tahu pembangunan tersebut sudah selesai di kerjakan” Kata salah Ketua RT
Tambahnya,kami selaku ketua RT dan warga tidak bisa ikut serta memantau pembangunan tersebut karena kami buta akan informasi,sebab pembangunan fisik proyek tersebut kami anggap proyek SILUMAN.
Kami berharap dari pihak pemerintah setempat khususnya pemkot Kota Lubuklinggau agar segera turun kelapangan untuk memantau langsung pembangunan tersebut sudah benar sesuai dengan yang di haruskan apa tidaknya, Pintanya.
“Berarti kami selaku Ketua RT disini sama sekali tidak di hormati oleh kontraktor karena tidak izin terlebih dahulu,tahu-tahu pembangunan sudah selesai,percuma ada RT”Pungkasnya. (Sigerindo)
  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • LSM Pertanyakan Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

    • calendar_month Kam, 25 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 44
    • 0Komentar

    JAKARTA – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempertanyakan dampak dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) terhadap lingkungan jika tidak diolah sesuai standar. Post Views: 223

  • Mengenai Pembuatan OP PBB, Dispenda Palembang Bantah Terima Gratifikasi

    • calendar_month Jum, 27 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com – Tidak ada gratifikasi pembuatan Objek Pajak (OP) PBB baru di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang. “OP PBB baru yang di kelurahan Kramasan kertapati tidak ada NIP dan nama Lurah Suyanto. Kita survey ulang ke lapangan. Lurah Suyanto yang tanda tangan dan cap hanya anak buahnya kelupaan memberi cap NIP. Tanah seluas 17.000 M2 […]

  • Kejagung Limpahkan Berkas Tersangka Korupsi Bansos ke Kejari Palembang

    • calendar_month Sel, 31 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Kejaksaan Agung, Selasa (31/01), melimpahkan berkas dan tersangka kasus korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial senilai Rp2,1 triliun di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke Kejari Palembang. Post Views: 223

  • LSM Forpek Sayangkan Masih Banyak Usaha Walet Tanpa Izin

    • calendar_month Sel, 10 Okt 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Usaha penangkaran Burung Walet di Kabupaten Musi Rawas bak jamur di musim hujan. Usaha yang menjanjikan ini semakin banyak diminati masyarakat, kendati demikian sebagian besar usaha tersebut tidak memiliki izin. Ketua LSM Forum Rakyat Peduli Kejujuran (FORPEK) Kabupaten Musi Rawas, Marullah menyayangkan pelaku usaha penangkaran Burung Walet yang enggan mengurus izin […]

  • Pembagian Imbalan Jasa RS Dr Sobirin Harus Ada Penanggung Jawab

    • calendar_month Sel, 17 Okt 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Kegiatan pembagian imbalan jasa di Rumah Sakit dr Sobirin, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, harus ada yang bertanggung jawab. Demikian ditegaskan Ketua Yayasan Pucuk, Efendi, Jumat (13/10/2017). Menurut dia, peraturan bupati yang dibuat, untuk menutupi kesalahan yang sudah terjadi, karena diterbitkan setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumsel, keluar. “Harus […]

  • Kebijakan Hukum Terbuka, MK Tolak Uji Ketentuan Pendanaan Kampanye Pilkada

    • calendar_month Sen, 7 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Mahkamah Konstitusi memutus menolak uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (UU Pilkada) yang dimohonkan oleh dua orang warga negara, Nu’man Fauzi dan Achiyanur Firmansyah. “Mengadili, menyatakan menolak permohonan […]

expand_less