Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Warga Keluhkan Dana PKH dipotong Rp 100 ribu

Warga Keluhkan Dana PKH dipotong Rp 100 ribu

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 9 Agu 2017
  • visibility 134

MUSI RAWAS – Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengeluhkan potongan dana program keluarga harapan (PKH). Dimana, potongan tersebut dipungut Rp100 ribu untuk satu KPM oleh oknum petugas tanpa alasan yang jelas.

“Untuk potongan dana satu KPM Rp100 ribu pak. Padahal, sebelumnya hal tersebut tidak pernah disosialisasikan ataupun ada aturan yang jelas,”keluh salah satu KPM inisial RS kepada Harian Silampari, Senin (7/8).

———————————————————————————————————

“Jual Domain Web : ApaKabar.xyz  –  BandaraSilampari.com  –  Baturaja.xyz  –    BukitSulap.com  –  DafamLinggau.com  –  EmpatLawang.com  –  KSPLestari.com  –  MediaMusiRawas.com  –  MusirawasEkspres.com  –  OKELinggau.com  –    OKUEkspres.com  –   OKUSelatan.com   #HargaNego : 082372227444″

———————————————————————————————————

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa sesuai aturan untuk pencairan dana PKH tidak pernah ada potongan. Sehingga, dengan kondisi ini maka dengan adanya pungutan dari oknum petugas yang memproses adminitrasi tersebut maka diminta ada tindakan dari instansi terkait.

“Intinya kami tidak terima pak adanya potongan ini. Apalagi, dana PKH untuk bantuan warga miskin dan
tentunya sangat dibutuhkan bagi kami terutama digunakan sebagaimana manfaatnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Agus Susanto melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Evan Saipani menjelaskan, untuk pencairan PKH tidak lagi dikantor pos melainkan perbankan.

“Kita hanya menerima laporan saja terkait pencairan PKH. Sebab, untuk realisasinya dari kementrian melalui bank dan pendamping kita memperlancar adminitrasi,” terang Evan.

Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima setidaknya sepuluh kecamatan sudah pencairan PKH. Artinya hanya empat kecamatan yang belum menerima pencairan diantaranya Selangit, Tugumulyo, Sukakarya dan Tuah Negeri.

“Untuk total penerima PKH di Mura mencapai 10.433 KPM. Dari jumlah tersebut hanya empat kecamatan yang masih menunggu jadwal pencairannya,” ungkapnya.

Mengenai adanya pemotongan dana PKH oleh oknum petugas di kecamatan Muara Keling. Maka dirinya mengakui dalam proses pencairan dana tersebut tidak ada potongan apapun. Sehingga, dengan adanya keluhan ini maka diminta setiap KPM memberikan laporan secara langsung ke Dinsos.

“Kalau memang ada potongan oleh pendamping tentu akan kita laporkan kepada kementrian untuk dipecat. Sedangkan, kalau dari petugas bank maka kita akan juga sampaikan kepada kementrian sosial (Kemensos),” pungkasnya. (Hariansilampari.co.id)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Fantastis, Anggaran Seng Untuk Proyek GCC Mura Capai Rp 264 Ribu/Keping

    • calendar_month Rab, 4 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – FANTASTIS. Anggaran pembelian seng gelombang ukuran 7 kaki di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebesar Rp264 ribu per keping. Hal itu diketahui dari gunning atau penunjukan penyedia jasa pembangunan Gedung Guru Convention Center (GCC) tahap III tahun 2013. Dalam gunning bernomor 600/922/PUCKTR/2013 yang ditujukan pada PT. Jaka Utama Persada, tertulis […]

  • Pendidikan Berkualitas Program Utama Pemprov Sumsel

    • calendar_month Kam, 11 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 114
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Pendidikan berkualitas masih menjadi program utama pembangunan di Sumatera Selatan pada 2018 yang bertujuan untuk meningkatan mutu sumber daya manusia di daerah tersebut. Kepala Bappeda Sumsel Ekowati Retnaningsih di Palembang, Kamis mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel masih memperioritaskan pendidikan dalam pembangunan daerah. Hal ini karena sumber daya manusia berkualitas menjadi harapan bangsa dan pemerintah […]

  • Pelantikan Pengurus Daerah BKMT Lubuklinggau

    • calendar_month Sel, 2 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 92
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD-BKMT) Kota Lubuklinggau Periode 2018-2023 dilantik Ketua BKMT Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (02/10) di Gedung Kesenian Sebiduk Semare, Lubuklinggau Barat 1. Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menyampaikan dibentuknya kepengurusan BKMT ini sudah menjadi niat dari Ketua TP PKK Kota Lubuklinggau, Hj Yetti Oktarina Prana yang […]

  • Pansus Pemilu Perpanjang Lobi 5 Isu Krusial

    • calendar_month Kam, 15 Jun 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pembahasan lima isu krusial dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung alot. Untuk itu, Pansus sepakat memperpanjang waktu lobi-lobi lintas fraksi hingga pekan depan guna mencapai titik temu dengan cara musyawarah mufakat. Post Views: 313

  • Terlalu Banyak Syarat, 18 Penangkar Walet Batalkan Pengajuan Izin

    • calendar_month Sel, 29 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Dianggap terlalu banyak syarat dalam pengajuan izin pengelolaan burung walet, para penangkar di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas akhirnya tarik berkas dan batalkan pengajuan izin. Hal ini disampaikan ketua Ikatan Keluarga Petani Walet (IKPW), Wisnu Handoyo kepada Jurnalindependen.com, Selasa (29/12/2015). “Terlalu banyak syarat yang mesti dipenuhi untuk bisa diproses penerbitan izin pengelolaan […]

  • Perebutan Lahan Parkir, Hukuman 4 Bulan Oknum TNI Dipertanyakan

    • calendar_month Sel, 17 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com — Masalah penembakan oleh oknum TNI dengan senjata api Standard perang jelas ada unsur kesengajaan. Apalagi jelas jelas ini masalah perebutan lahan parkir, tutur Dadang, Ketua Umum Majelis Mujahidin Indonesia, Selasa (17/11/2015). “Lahan Parkir adalah PAD Palembang dan merupakan Hak dan Tanggung Jawab Walikota sebagai pemegang otonomi daerah, Dipilih oleh seluruh Rakyat Palembang. Dalam UU […]

expand_less