Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Pemerintahan » Eksekutif Berharap Raperda LP2B Kembali Dibahas Tahun ini

Eksekutif Berharap Raperda LP2B Kembali Dibahas Tahun ini

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 28 Jul 2017
  • visibility 91

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Pengamanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan masalah yang mendesak untuk segera diamankan dan dikawal guna menjaga ketahanan pangan nasional.

Dikabupaten Musi Rawas hingga kini belum ada Perda yang mengatur tentang LP2B ini kendati sudah diajukan pihak eksekutif ke legislatif namun belum ada pembahasan dari tahun lalu. Salah satu penyebabnya belum ada titik temu atau kesepakatan tentang jarak lahan dari pinggir jalan poros.

———————————————————————————————————

“Jual Domain Web : ApaKabar.xyz  –  BandaraSilampari.com  –  Baturaja.xyz  –    BukitSulap.com  –  CVPerintis.com  –   DafamLinggau.com  –  EmpatLawang.com  –  KSPLestari.com  –  MediaMusiRawas.com  –  MusirawasEkspres.com  –  OKELinggau.com  –    OKUEkspres.com  –   OKUSelatan.com   #HargaNego : 082372227444″

———————————————————————————————————

Diketahui bahwa, pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Pertanian menginginkan 50 meter dari pinggir jalan yang bisa di alih fungsi dari persawahan, sedangkan pihak legislatif 100 meter dari pinggir jalan terutama pada wilayah Tugumulyo hingga Megang Sakti.

Hal ini diakui, Kabag Hukum Setda Mura melalui Kasubbag Perundang-undangan, maya ketika dikonfirmasi Jum’at. Karena belum ada kata sepakat maka tahun lalu belum ada pembahasan lanjutan dan di pending.

“Tahun lalu telah kami ajukan ke Legislatif karena belum ada titik temu/sepakat maka di pending. Kalau tahun ini tidak diajukan karena sudah pernah tahun lalu, dan kita sifatnya menunggu,” kata Maya.

Memang beberapa kali rapat paripurna, lanjut Maya fraksi Golkar sudah menyinggung mengenai Raperda LP2B ini. Kita berharap dapat segera dibahas kembali, dan kami optimis dapat diselesaikan tahun ini. (Fsl)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Mura Promosikan Produk Daerah di JSC

    • calendar_month Sel, 28 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Moment Asean Games tahun 2018 di Palembang Provinsi Sumatera Selatan, memberi kesempatan masing-masing daerah untuk promosi produk unggulan dan ciri khas daerah. Tak terkecuali Kabupaten Musi Rawas turut serta melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) membuka pameran berupa stand di area Dekranasda Jakabaring, selama 10 hari, (16 – 25/08). […]

  • MK: Frasa “Antargolongan” dalam UU ITE Konstitusional

    • calendar_month Sab, 31 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 114
    • 0Komentar

    JAKARTA – Frasa “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak bertentangan UUD 1945. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XV/2017 yang dibacakan Wakil […]

  • Mengeni SE ‘Hate Speech’ Kapolri, PKS : Jangan Mematikan Kebebasan Berpendapat

    • calendar_month Sel, 3 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 118
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini mengatakan Surat Edaran (SE) Kapolri terkait penanganan ujaran kebencian jangan sampai mematikan hak rakyat dalam kebebasan berpendapat. “Semangat untuk meredam api kebencian dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa adalah sangat bagus namun jangan sampai mematikan hak rakyat dalam kebebasan berpendapat,” kata Jazuli Juwaini di Jakarta, Senin (2/11). […]

  • UU Produk Halal Diuji Lagi

    • calendar_month Jum, 1 Feb 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Aturan mengenai definisi produk halal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)  kembali diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (30/1/2019) siang. Paustinus Siburian yang berprofesi sebagai konsultan hukum  produk halal tercatat sebagai Pemohon Nomor 8/PUU-XVII/2019 tersebut. Pemohon menguji diktum pertimbangan huruf b, Pasal 1 angka […]

  • Masalah Pembebasan Lahan Sp 4 SP Periuk, Nobel : Yang Sengketa Internal Keluarga

    • calendar_month Jum, 28 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 103
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Rencana proyek jalan simpang empat di Simpang Periuk Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau akan dibangun tahun depan. Memang tadinya lahan tersebut bersengketa, namun sengketa tersebut internal keluarga ahli waris, harga ganti rugi sepakat tetapi pembagian diantara mereka yang tidak cocok, akhirnya kita titipkan ganti rugi di Pengadilan, sebelum mereka menyelesaikan perselisihan. Demikian […]

  • KPU Tak Kenal Istilah Bumbung Kosong dalam Pilkada

    • calendar_month Jum, 24 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 353
    • 0Komentar

    JAKARTA — Mekanisme bumbung kosong atau kotak kosong yang diusulkan untuk mengantisipasi hanya adanya satu pasangan calon yang mendaftar dalam Pilkada tidak dapat diakomodir dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2015 ini. Pasalnya, mekanisme tersebut tidak dikenal dalam Undang-undang Pilkada. “Kami diminta pendapat oleh presiden (tentang itu), kami sampaikan bahwa UU 8 tahun 2015 tidak mengenal istilah […]

expand_less