Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Uang Suap Penerimaan Bintara di Polda Sumsel Meningkat

Uang Suap Penerimaan Bintara di Polda Sumsel Meningkat

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 4 Apr 2017
  • visibility 87

PALEMBANG – Uang suap yang diamankan Tim Propam Mabes Polri dari tersangka suap penerimaan anggota bintara Polri tahun 2016 di lingkungan Polda Sumatera Selatan mengalami peningkatan.

“Uang suap yang awalnya dihimpun dari delapan tersangka sekitar Rp4 miliar kini hasil pengembangan dan pemeriksaan terakhir berkembang menjadi Rp6,7 miliar dari 15 tersangka,” kata Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Agung Budi Maryoto, di Palembang, Senin.

Menurut dia, pengungkapan kasus dugaan suap penerimaan bintara Polri, bukan hasil operasi tangkap tangan seperti informasi yang beredar dalam sepekan terakhir.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan upaya Polda Sumsel untuk menciptakan kegiatan penerimaan anggota Polri baik jalur bintara maupun perwira yang bersih dari praktik suap atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan upaya tersebut, tim Bidang Propam Polda Sumsel didukung Propam Mabes Polri berhasil menemukan indikasi penyimpangan dan pelanggaran disiplin anggota Polda Sumsel yang terlibat dalam panitia/proses penyeleksian bintara Polri tahun 2016.

Untuk memberikan peringatan kepada panitia penyeleksian anggota Polri tahun 2017 yang sedang berlangsung sekarang ini, pihaknya melakukan tindakan tegas kepada 15 orang tersangka.

“Setelah melalui proses pemeriksaan Propam Mabes Polri dan Polda Sumsel, 15 anggota polda berpangkat perwira, bintara, dan sipil/PNS yang terindikasi terlibat dalam kasus dugaan suap penerimaan bintara tahun lalu telah dinonjobkan dan dimutasi,” ujar Agung.

Dengan dilakukan tindakan tersebut, diharapkan proses penerimaan anggota Polri yang melalui seleksi di Polda Sumsel pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa benar-benar bersih dari praktik suap atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara untuk tindakan penegakan hukum dan disiplin lainnya, seluruh anggota dan PNS yang terlibat dalam kasus suap itu akan diproses sidang kode etik, kata kapolda.

Sebelumnya delapan personel Polda Sumatera Selatan menjalani pemeriksaan intensif sejak Rabu (29/3) hingga Jumat (31/3) terkait dugaan pelanggaran disiplin atau Komisi Kode Etik Polri terkait penerimaan anggota bintara Polri pada 2016.

Anggota Polda Sumsel berpangkat perwira dan bintara yang diperiksa Tim Provost/Propam Mabes Polri itu yakni Kabid Dokkes Kombes Pol dr Soesilo Pradoto, Kasubdit Kespol AKBP Saiful, Kaurkes Kompol Mansuri, Kabag Psikologi AKBP Edya Kurnia, Panitia Jasmani AKBP Thoad, Panitia Akademik AKBP Deni Darmapala, Bripka Ismail, Brigadir Lutfi, serta dua sipil/PNS Polda Sumsel yakni Fitri dan Misno. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Persilakan KPU Telaah Aturan Eks Napi Korupsi Menjadi Caleg

    • calendar_month Sel, 29 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 93
    • 0Komentar

    TERKAIT dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan eks narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranahnya KPU. Namun menurut Presiden, semua orang memiliki hak berpolitik yang diberikan oleh konstitusi. “Ya itu hak ya. Itu konstitusi memberikan hak. Tapi silahkanlah […]

  • Arahan Presiden untuk Pasukan Perdamaian RI: Hargai Budaya di Negara Setempat

    • calendar_month Jum, 31 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    KONTINGEN Garuda selaku pasukan yang dikirimkan untuk melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB tidak hanya diakui karena kemampuannya, tapi juga dikenal luas karena mampu berbaur dengan masyarakat setempat di wilayah penugasan. Tak jarang, ketika menjalankan misinya di sejumlah wilayah tersebut, para pasukan TNI ini berhasil merebut simpati masyarakat. Hal ini juga diakui oleh Presiden Joko Widodo […]

  • Berikut Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 21

    • calendar_month Sab, 25 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    BERIKUT cara mengikuti pelatihan online Kartu Pekerja Gelombang 21 di sejumlah mitra platform digitalnya dengan mengakses www.prakerja.go.id. Pelatihan Kartu Prakerja wajib diikuti oleh pendaftar yang lolos. Pendaftar harus membeli pelatihan di berbagai platform yang tersedia dan akan mendapatkan kode voucher untuk mengakses pelatihannya. Baca : Pemda Diminta Akui Hak Masyarakat Adat Melalui Perda Sebelumnya, hasil […]

  • Progress Pembentukan Holding Migas

    • calendar_month Sel, 20 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Aturan Sudah Diteken Presiden, Holding Migas Tinggal Tunggu Kemenkeu Jakarta, 20 Maret 2018 – Presiden RI Joko Widodo telah membubuhkan tanda tangan persetujuannya atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Pertamina. Aturan tersebut merupakan landasan hukum dialihkannya saham negara di PT Perusahaan Gas […]

  • Tingkatkan Pelayanan, Polres OKU Gelar Program ‘Soreo’

    • calendar_month Rab, 17 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    BATURAJA – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Polres OKU menggelar SKCK On The Road (SOREO), dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mewujudkan Zona Integritas Polres OKU. Hal tersebut disampaikan Kapolres OKU AKBP NK Widayana Sulandari melalui Kasat Intelkam Polres […]

  • Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Langkah Strategis Tingkatkan SDM Pemdes di Musi Rawas

    Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Langkah Strategis Tingkatkan SDM Pemdes di Musi Rawas

    • calendar_month Kam, 5 Des 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud di wakili Kepala Dinas PMD, H Sarjani membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Musi Rawas bertempat di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Kamis (5/12/2024). Mewakili Bupati, Kepala Dinas PMD, H Sarjani sangat mengapresiasi dan mendukung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan kegiatan […]

expand_less